Makassar (ANTARA) - Politeknik ATI Makassar mendukung pelaksaan anggaran yang transparan di Kementerian Perindustrian melalui penyusunan laporan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) yang baik.
Hal tersebut diungkapkan Direktur Politeknik ATI Makassar Muhammad Basri pada Workshop Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN Semester 1 Tahun 2023 di Politeknik ATI Makassar, Kamis (21/9).
Kegiatan yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kementerian Perindustrian ini menggandeng Analis Pengelola Keuangan APBN Biro Keuangan, Dwi Paluppi dan Tim penyusun Laporan BMN Kemenperin, Dhita Yolanda Adli.
"Dengan adanya evaluasi laporan keuangan dan BMN ini merupakan perwujudan pelaksanaan anggaran yang transparan dari instansi pemerintah, sehingga opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Kementerian Perindustrian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas Laporan Keuangan yang sudah diraih sebanyak 15 kali dapat dipertahankan," kata Muhammad Basri.
Acara ini juga diikuti satuan kerja yang ada di wilayah Sulawesi, Akademi Komunitas (Akom) Manufaktur Bantaeng, Politeknik Industri Logam Morowali, Balai Diklat Industri (BDI) Makassar, SMK-SMAK Makassar, dan SMK-SMTI Makassar.
Analis Anggaran Sekretariat BPSDMI, Sri Novalia mengatakan kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan agar dalam penyusunan Laporan Keuangan dan BMN tidak menemukan kendala.
Terlebih berdasarkan evaluasi laporan keuangan dan BMN pada semester 1 masih terdapat sejumlah pending matters yang perlu diram.(*/Inf)
Hal tersebut diungkapkan Direktur Politeknik ATI Makassar Muhammad Basri pada Workshop Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN Semester 1 Tahun 2023 di Politeknik ATI Makassar, Kamis (21/9).
Kegiatan yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kementerian Perindustrian ini menggandeng Analis Pengelola Keuangan APBN Biro Keuangan, Dwi Paluppi dan Tim penyusun Laporan BMN Kemenperin, Dhita Yolanda Adli.
"Dengan adanya evaluasi laporan keuangan dan BMN ini merupakan perwujudan pelaksanaan anggaran yang transparan dari instansi pemerintah, sehingga opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Kementerian Perindustrian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas Laporan Keuangan yang sudah diraih sebanyak 15 kali dapat dipertahankan," kata Muhammad Basri.
Acara ini juga diikuti satuan kerja yang ada di wilayah Sulawesi, Akademi Komunitas (Akom) Manufaktur Bantaeng, Politeknik Industri Logam Morowali, Balai Diklat Industri (BDI) Makassar, SMK-SMAK Makassar, dan SMK-SMTI Makassar.
Analis Anggaran Sekretariat BPSDMI, Sri Novalia mengatakan kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan agar dalam penyusunan Laporan Keuangan dan BMN tidak menemukan kendala.
Terlebih berdasarkan evaluasi laporan keuangan dan BMN pada semester 1 masih terdapat sejumlah pending matters yang perlu diram.(*/Inf)