Makassar (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan berupaya menjaga Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (SPHP) sebagai langkah antisipatif untuk menekan inflasi, mengingat salah satu faktor pemicu terjadinya inflasi yakni kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK).
"Yang perlu kita antisipasi sekarang adalah kelompok belanja pangan. Kondisi ini jika tidak dapat dikendalikan maka angka inflasi menjadi tinggi, dan jika inflasi tinggi maka akan ada indikasi bahwa perekonomian daerah itu sedang tidak dalam baik-baik saja atau kondisi ekonominya tidak stabil," kata Asisten Administrasi Umum Setkab Sidrap Nasruddin Waris, saat memimpin Rapat Koordinasi SPHP, di Baruga Kompleks Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sidrap, Jumat.
Rapat koordinasi yang membahas pengendalian inflasi lewat Rapat Koordinasi SPHP itu dihadiri perwakilan Bagian Ekonomi dan SDM, Bappelitbangda, Dinas Peternakan dan Perikanan, Bulog serta para Enumerator Panel Harga, BPP, PPK dan Penyuluh se-Kabupaten Sidrap.
Nasruddin menyampaikan upaya menjaga SPHP dimaksudkan untuk melindungi pendapatan dan daya beli petani, pelaku usaha pangan mikro serta menjaga ketergantungan konsumen terhadap bahan pokok.
Hal tersebut menjadi tugas bersama khususnya unsur pemerintah yang senantiasa berupaya menekan inflasi dan menjaga ketergantungan daya beli masyarakat terutama kepada kelompok belanja pangan baik di tingkat produsen maupun konsumen.
Nasruddin yang didampingi Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan (DTPHPKP) Kabupaten Sidrap Muhammad Fajri Salman memaparkan hal yang dilakukan pemerintah saat ini dalam menjaga ketersediaan stok pangan dan stabilitas pangan antara lain penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).
CPP merupakan program Presiden Jokowi untuk melakukan pembagian langsung tunai (beras) kepada kelompok yang masuk kategori Kelompok Penerima Manfaat (KPM) secara bertahap yang terdata pada dinas sosial.
Dalam kesempatan tersebut, mantan kepala BKAD Sidrap itu juga menjelaskan kondisi lonjakan pangan yang dialami akibat El Nino.
Dengan adanya fenomena tersebut akan mempengaruhi pertanian dan mengurangi pasokan gabah serta tentu akan berpengaruh terhadap stabilisasi pasokan pangan
"Semoga melalui rakor ini dapat melahirkan kesamaan persepsi dan langkah-langkah kongkrit atau rencana aksi bersama dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran bersama terkait SPHP khususnya di Kabupaten Sidrap dan Sulawesi Selatan pada umumnya," ujar Nasruddin.
Pada momentum tersebut, juga diwarnai pemaparan materi oleh narasumber dari Dinas Ketahanan Pangan Pemprov Sulsel dalam hal ini fungsional AKP Dinas Ketahanan Pangan Sulsel, Main Sese Inda Laila, dan Kadis Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidrap, Nurkanaah.
"Yang perlu kita antisipasi sekarang adalah kelompok belanja pangan. Kondisi ini jika tidak dapat dikendalikan maka angka inflasi menjadi tinggi, dan jika inflasi tinggi maka akan ada indikasi bahwa perekonomian daerah itu sedang tidak dalam baik-baik saja atau kondisi ekonominya tidak stabil," kata Asisten Administrasi Umum Setkab Sidrap Nasruddin Waris, saat memimpin Rapat Koordinasi SPHP, di Baruga Kompleks Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sidrap, Jumat.
Rapat koordinasi yang membahas pengendalian inflasi lewat Rapat Koordinasi SPHP itu dihadiri perwakilan Bagian Ekonomi dan SDM, Bappelitbangda, Dinas Peternakan dan Perikanan, Bulog serta para Enumerator Panel Harga, BPP, PPK dan Penyuluh se-Kabupaten Sidrap.
Nasruddin menyampaikan upaya menjaga SPHP dimaksudkan untuk melindungi pendapatan dan daya beli petani, pelaku usaha pangan mikro serta menjaga ketergantungan konsumen terhadap bahan pokok.
Hal tersebut menjadi tugas bersama khususnya unsur pemerintah yang senantiasa berupaya menekan inflasi dan menjaga ketergantungan daya beli masyarakat terutama kepada kelompok belanja pangan baik di tingkat produsen maupun konsumen.
Nasruddin yang didampingi Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan (DTPHPKP) Kabupaten Sidrap Muhammad Fajri Salman memaparkan hal yang dilakukan pemerintah saat ini dalam menjaga ketersediaan stok pangan dan stabilitas pangan antara lain penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).
CPP merupakan program Presiden Jokowi untuk melakukan pembagian langsung tunai (beras) kepada kelompok yang masuk kategori Kelompok Penerima Manfaat (KPM) secara bertahap yang terdata pada dinas sosial.
Dalam kesempatan tersebut, mantan kepala BKAD Sidrap itu juga menjelaskan kondisi lonjakan pangan yang dialami akibat El Nino.
Dengan adanya fenomena tersebut akan mempengaruhi pertanian dan mengurangi pasokan gabah serta tentu akan berpengaruh terhadap stabilisasi pasokan pangan
"Semoga melalui rakor ini dapat melahirkan kesamaan persepsi dan langkah-langkah kongkrit atau rencana aksi bersama dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran bersama terkait SPHP khususnya di Kabupaten Sidrap dan Sulawesi Selatan pada umumnya," ujar Nasruddin.
Pada momentum tersebut, juga diwarnai pemaparan materi oleh narasumber dari Dinas Ketahanan Pangan Pemprov Sulsel dalam hal ini fungsional AKP Dinas Ketahanan Pangan Sulsel, Main Sese Inda Laila, dan Kadis Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidrap, Nurkanaah.