Makassar (ANTARA) - Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) mengevaluasi pelaksanaan ibadah haji dengan melakukan rapat evaluasi akhir pelaksanaan haji tahun 2023.
Dirjen PHU Kemenag Hilman Lathief melalui keterangannya di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa, mengatakan pada pelaksanaan haji tahun ini ada beberapa hal yang menjadi evaluasi Kemenag.
Program-program yang terlaksana seperti perbaikan pengadaan layanan di Arab Saudi, layanan rumah lansia dan difabel, adanya embarkasi baru dari Kertajati, penerapan fikhut taisir bagi lansia, serta pengelolaan dam petugas haji.
"Meski demikian ada pula kendala-kendala yang terjadi selama pelaksanaan haji di tahun ini," ucapnya.
Kendala tersebut, kata dia, antara lain kemacetan transportasi di Musdalifah, tenda dan beberapa sanitasi tidak berfungsi, penerapan visa bio, beberapa jamaah lansia tidak mendapat pendamping, dan berbagai permasalahan lainnya.
Hal itu, lanjutnya, menjadi acuan bagi Kemenag untuk melakukan evaluasi dan akan melakukan perbaikan, khususnya pelayanan, perlindungan, dan pengawasan bagi jamaah pada pelaksanaan haji tahun-tahun berikutnya, agar bisa menjadi lebih baik lagi.
Dia menjelaskan tahun ini pelaksanaan haji kembali dilakukan dengan kuota normal setelah sebelumnya sempat terkendala berbagai larangan dari pihak Arab Saudi pada masa pandemi COVID-19.
Kemenag, kata dia, mendapat mandat untuk melakukan perlindungan dan pengawasan, dan pembinaan, terhadap jamaah dari Indonesia. "Mandat kalau dicermati, mulai di tahun 2019 baru bisa dilaksanakan di tahun 2020 dan baru bisa dilaksanakan lagi di tahun ini," ujarnya.
Ia mengatakan pada tahun ini sebanyak 210.680 orang di Indonesia telah melaksanakan haji reguler dan 18.320 orang telah melaksanakan haji khusus.
Berita ini juga telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kemenag evaluasi sejumlah kendala pelaksanaan ibadah haji 2023
Dirjen PHU Kemenag Hilman Lathief melalui keterangannya di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa, mengatakan pada pelaksanaan haji tahun ini ada beberapa hal yang menjadi evaluasi Kemenag.
Program-program yang terlaksana seperti perbaikan pengadaan layanan di Arab Saudi, layanan rumah lansia dan difabel, adanya embarkasi baru dari Kertajati, penerapan fikhut taisir bagi lansia, serta pengelolaan dam petugas haji.
"Meski demikian ada pula kendala-kendala yang terjadi selama pelaksanaan haji di tahun ini," ucapnya.
Kendala tersebut, kata dia, antara lain kemacetan transportasi di Musdalifah, tenda dan beberapa sanitasi tidak berfungsi, penerapan visa bio, beberapa jamaah lansia tidak mendapat pendamping, dan berbagai permasalahan lainnya.
Hal itu, lanjutnya, menjadi acuan bagi Kemenag untuk melakukan evaluasi dan akan melakukan perbaikan, khususnya pelayanan, perlindungan, dan pengawasan bagi jamaah pada pelaksanaan haji tahun-tahun berikutnya, agar bisa menjadi lebih baik lagi.
Dia menjelaskan tahun ini pelaksanaan haji kembali dilakukan dengan kuota normal setelah sebelumnya sempat terkendala berbagai larangan dari pihak Arab Saudi pada masa pandemi COVID-19.
Kemenag, kata dia, mendapat mandat untuk melakukan perlindungan dan pengawasan, dan pembinaan, terhadap jamaah dari Indonesia. "Mandat kalau dicermati, mulai di tahun 2019 baru bisa dilaksanakan di tahun 2020 dan baru bisa dilaksanakan lagi di tahun ini," ujarnya.
Ia mengatakan pada tahun ini sebanyak 210.680 orang di Indonesia telah melaksanakan haji reguler dan 18.320 orang telah melaksanakan haji khusus.
Berita ini juga telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kemenag evaluasi sejumlah kendala pelaksanaan ibadah haji 2023