Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif The Indonesian Institut (TII) Adinda T. Muchtar mengatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih perlu memperbanyak konten di media sosial untuk mengajak anak muda terlibat dalam proses politik di Indonesia.

"Ada pekerjaan rumah (PR) juga kepada pemerintah dan lembaga terkait lain untuk nge-boost agar anak muda tahu bahwa ada lembaga pemerintah yang punya media sosial aktif," kata Adinda dalam acara perbincangan "Suara Pemuda Menentukan Nasib Bangsa" di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin.

Namun demikian, menurut Adinda, saat ini KPU telah lebih baik dalam membuat konten untuk anak muda di sosial media, baik dalam bentuk podcast maupun reels Instagram.

"Kalau dicek di media sosial KPU, mereka telah berusaha cukup keras untuk membuat konten yang kekinian. Sebelumnya, saya rasa tidak ada podcast dan reels itu," tambahnya.

Sementara itu, inisiator Bijak Memilih Andhyta F. Utami mengatakan anak muda masih perlu lebih banyak dilibatkan dalam pembuatan kebijakan terkait pemilu di Indonesia.

"Untuk KPU dan lembaga pemerintah lain, ini memang perlu melibatkan orang muda dalam menyusun strateginya, orang muda yang mengerti terkait pemilu perlu dilibatkan dalam FGD (diskusi kelompok terpumpun) dan pembuatan desain kebijakan," kata Andhyta.

Apabila kebijakan dibuat oleh orang-orang yang tidak merasa dekat dengan anak muda, menurut Andhyta, maka kebijakan tersebut bisa tidak diaplikasikan di kalangan generasi muda.

Selain itu, pengadaan barang dan jasa oleh Pemerintah juga perlu dibuat lebih sesuai dengan anak muda sebagai pengguna.

Oleh karena itu, katanya, riset tentang karakteristik anak muda juga perlu dilakukan agar pengadaan barang, jasa, dan pembuatan kebijakan terkait anak muda bisa tepat sasaran.

"Kalau mau membuat situs web untuk anak muda, misalnya, Pemerintah harus menggunakan penyedia situs web yang mengerti cara membuat web untuk anak muda," ujar Adhyta.


Pewarta : Sanya Dinda Susanti
Editor : Anwar Maga
Copyright © ANTARA 2024