Makassar (ANTARA) - Wakil Bupati Gowa Abd Rauf Malaganni menekankan kepada para dokter di puskesmas harus mampu menjadi garda pertama dalam penentuan diagnosa dan treatment ibu hamil (bumil), bayi dua tahun (baduta) hingga bayi lima tahun (balita) terhadap penanganan stunting.
"Sehingga penanganan dini gangguan tumbuh kembang dalam periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan dapat dioptimalkan untuk mencegah stunting," kata dia pada Pertemuan Audit Kasus Stunting Tingkat Kabupaten Gowa di Makassar, Selasa.
Saat ini, berdasarkan data SSGI 2022, angka stunting di Kabupaten Gowa masih jauh dari target nasional yakni 14 persen, sedangkan angka stunting Gowa berada di 33 persen.
"Ini menjadi pertanyaan bagi kita semua apakah sudah bekerja maksimal atau tidak?, sehingga hari ini kita berkumpul untuk bisa berkolaborasi bersama agar angka ini bisa kita kendalikan dan 2024 bisa memenuhi target nasional yaitu 14 persen," kata Abdul Rauf yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Gowa.
Maka, dia menegaskan pentingnya kolaborasi dari seluruh pihak dalam menurunkan angka stunting di Gowa.
Pertemuan Audit Kasus Stunting Tingkat Kabupaten Gowa digelar untuk menganalisis kasus-kasus stunting yang ada di Kabupaten Gowa, mengetahui penyebab, faktor-faktor
risiko dan upaya pencegahannya sehingga tidak akan ada lagi penambahan kasus stunting baru.
"Namun semua itu tidak dapat terlaksana jika tidak berkolaborasi dan berkontribusi aktif," tambah Dia.
Selain dokter, peran para tenaga pelaksana gizi juga mencuri perhatian Wabup Gowa, bahwa mereka yang bertugas di lapangan juga harus secara aktif melakukan pemantauan, penemuan-penemuan kasus. Hal tersebut penting untuk mendeteksi dini gangguan tumbuh kembang anak.
Begitu pun dengan Kepala UPTD, Koordinator Balai Penyuluh KB agar mengkoordinir PKB dan PLKB serta Tim Pendamping Keluarga di desa dalam melakukan pendampingan dan KIE perubahan perilaku pencegahan stunting.
Peran semua lintas sektoral termasuk SKPD terkait, tentu sangat dibutuhkan dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Gowa, sehingga Dia mengimbau agar dapat menjalin kolaborasi dan kerjasama yang baik dalam upaya percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Gowa.
Sementara Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kabupaten Gowa Sofyan Daud mengatakan kegiatan ini bertujuan mempertemukan data dari dokter puskesmas, tenaga pelaksana gizi, UPT atau koordinator balai penyuluh KB dengan tim pakar sebagai upaya tindak lanjut terhadap kasus stunting yang ada.
Para peserta yang hadir akan menyusun rencana penyelesaian masalah-masalah yang ditemukan oleh tim pakar dengan cara optimalisasi pelaksanaan auditor stunting dilaksanakan di Fasilitas Kesehatan tingkat pertama sebagai penyaring awal kasus-kasus gangguan pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi di masyarakat.
"Sebagai langkah tindak lanjut tim pakar akan menerima rujukan dari seluruh kasus-kasus berisiko yang sulit," kata dia.
Dia juga meminta agar dalam proses pengumpulan data bisa dilakukan dengan baik khususnya data valid dan akurat karena data tersebut uang akan menjadi acuan dalam mengambil kebijakan kedepannya.
"Salah satu kendala pimpinan dalam mengambil keputusan dan kebijakan adalah tidak tersedianya data yang akurat, sehingga kami mohon agar begitu diminta data tersebut tersedia dengan akurat dan valid agar tidak terjadi perbedaan data di SSGI," kata dia.
Kegiatan ini diikuti sebanyak 80 orang terdiri dari Kepala SKPD terkait, 26 dokter umum puskesmas, 26 tenaga pelaksana gizi puskesmas, 16 Kepala UPT Koordinator Balai Penyuluh KB.
"Sehingga penanganan dini gangguan tumbuh kembang dalam periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan dapat dioptimalkan untuk mencegah stunting," kata dia pada Pertemuan Audit Kasus Stunting Tingkat Kabupaten Gowa di Makassar, Selasa.
Saat ini, berdasarkan data SSGI 2022, angka stunting di Kabupaten Gowa masih jauh dari target nasional yakni 14 persen, sedangkan angka stunting Gowa berada di 33 persen.
"Ini menjadi pertanyaan bagi kita semua apakah sudah bekerja maksimal atau tidak?, sehingga hari ini kita berkumpul untuk bisa berkolaborasi bersama agar angka ini bisa kita kendalikan dan 2024 bisa memenuhi target nasional yaitu 14 persen," kata Abdul Rauf yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Gowa.
Maka, dia menegaskan pentingnya kolaborasi dari seluruh pihak dalam menurunkan angka stunting di Gowa.
Pertemuan Audit Kasus Stunting Tingkat Kabupaten Gowa digelar untuk menganalisis kasus-kasus stunting yang ada di Kabupaten Gowa, mengetahui penyebab, faktor-faktor
risiko dan upaya pencegahannya sehingga tidak akan ada lagi penambahan kasus stunting baru.
"Namun semua itu tidak dapat terlaksana jika tidak berkolaborasi dan berkontribusi aktif," tambah Dia.
Selain dokter, peran para tenaga pelaksana gizi juga mencuri perhatian Wabup Gowa, bahwa mereka yang bertugas di lapangan juga harus secara aktif melakukan pemantauan, penemuan-penemuan kasus. Hal tersebut penting untuk mendeteksi dini gangguan tumbuh kembang anak.
Begitu pun dengan Kepala UPTD, Koordinator Balai Penyuluh KB agar mengkoordinir PKB dan PLKB serta Tim Pendamping Keluarga di desa dalam melakukan pendampingan dan KIE perubahan perilaku pencegahan stunting.
Peran semua lintas sektoral termasuk SKPD terkait, tentu sangat dibutuhkan dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Gowa, sehingga Dia mengimbau agar dapat menjalin kolaborasi dan kerjasama yang baik dalam upaya percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Gowa.
Sementara Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kabupaten Gowa Sofyan Daud mengatakan kegiatan ini bertujuan mempertemukan data dari dokter puskesmas, tenaga pelaksana gizi, UPT atau koordinator balai penyuluh KB dengan tim pakar sebagai upaya tindak lanjut terhadap kasus stunting yang ada.
Para peserta yang hadir akan menyusun rencana penyelesaian masalah-masalah yang ditemukan oleh tim pakar dengan cara optimalisasi pelaksanaan auditor stunting dilaksanakan di Fasilitas Kesehatan tingkat pertama sebagai penyaring awal kasus-kasus gangguan pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi di masyarakat.
"Sebagai langkah tindak lanjut tim pakar akan menerima rujukan dari seluruh kasus-kasus berisiko yang sulit," kata dia.
Dia juga meminta agar dalam proses pengumpulan data bisa dilakukan dengan baik khususnya data valid dan akurat karena data tersebut uang akan menjadi acuan dalam mengambil kebijakan kedepannya.
"Salah satu kendala pimpinan dalam mengambil keputusan dan kebijakan adalah tidak tersedianya data yang akurat, sehingga kami mohon agar begitu diminta data tersebut tersedia dengan akurat dan valid agar tidak terjadi perbedaan data di SSGI," kata dia.
Kegiatan ini diikuti sebanyak 80 orang terdiri dari Kepala SKPD terkait, 26 dokter umum puskesmas, 26 tenaga pelaksana gizi puskesmas, 16 Kepala UPT Koordinator Balai Penyuluh KB.