Makassar (ANTARA) - Sebanyak 175 keluarga pra sejahtera di Kota Makassar Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan mendapat bantuan sambungan listrik gratis melalui Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) yang disalurkan PT PLN (Persero).
"Bantuan yang disalurkan ke tujuh kecamatan ini merupakan upaya pemerintah meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pemerataan akses dan percepatan penyediaan tenaga listrik," kata General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar) Moch Andy Adchaminoerdin di Makassar, Minggu
Ia menyampaikan komitmen PLN untuk terus mendukung upaya pemerintah dalam mengalirkan program BPBL.
Khusus di Provinsi Sulawesi Selatan, PLN sebagai Badan Usaha Milik Negara dan pemegang mandat di bidang ketenagalistrikan akan mengalirkan bantuan tersebut kepada 7.500 warga prasejahtera, hal ini juga sebagai wujud keadilan energi dan mewujudkan Rasio Elektrifikasi 100 persen.
"Kami turut berbahagia dapat menjadi bagian dari program ini dan melihat senyum dari masyarakat yang telah menikmati listrik," ujar Andy.
PLN UID Sulselrabar mencatat hingga September 2023, Rasio Elektrifikasi telah mencapai 99,99 persen di Sulawesi Selatan dan terkhusus di Kota Makassar telah mencapai 99,99 persen pula.
"Kami percaya, hadirnya listrik dapat meningkatkan produktivitas dan taraf ekonomi masyarakat. Selain itu yang tak kalah penting anak-anak juga dapat semakin efektif dalam belajar," ujarnya.
Seorang penerima manfaat BPBL bernama Jumriani (53) bersyukur atas bantuan pasang listrik gratis dari pemerintah tersebut. Berkat bantuan ini, Ibu Rumah Tangga yang berjualan kue tersebut kini memiliki listrik secara mandiri dan tidak lagi menyalur listrik dari saudaranya.
"Selama ini listrik menumpang dengan tetangga bayar listrik sebesar Rp70 ribu setiap bulan. Sekarang listrik sendiri menjadi lebih nyaman, tidak perlu menyantol listrik lagi," ujar Jumriani.
Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Albertus Susetyo Edi Prabowo mengatakan, pemerintah akan terus melanjutkan program BPBL untuk masyarakat pra sejahtera khususnya masyarakat di wilayah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T).
Calon penerima BPBL merupakan warga yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), berada di wilayah 3T dan telah mendapat validasi dari kepala desa setempat
"Selain meningkatkan Rasio Elektrifikasi, harapannya program ini juga meningkatkan taraf hidup dan kemandirian masyarakat," kata Albertus.
"Bantuan yang disalurkan ke tujuh kecamatan ini merupakan upaya pemerintah meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pemerataan akses dan percepatan penyediaan tenaga listrik," kata General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar) Moch Andy Adchaminoerdin di Makassar, Minggu
Ia menyampaikan komitmen PLN untuk terus mendukung upaya pemerintah dalam mengalirkan program BPBL.
Khusus di Provinsi Sulawesi Selatan, PLN sebagai Badan Usaha Milik Negara dan pemegang mandat di bidang ketenagalistrikan akan mengalirkan bantuan tersebut kepada 7.500 warga prasejahtera, hal ini juga sebagai wujud keadilan energi dan mewujudkan Rasio Elektrifikasi 100 persen.
"Kami turut berbahagia dapat menjadi bagian dari program ini dan melihat senyum dari masyarakat yang telah menikmati listrik," ujar Andy.
PLN UID Sulselrabar mencatat hingga September 2023, Rasio Elektrifikasi telah mencapai 99,99 persen di Sulawesi Selatan dan terkhusus di Kota Makassar telah mencapai 99,99 persen pula.
"Kami percaya, hadirnya listrik dapat meningkatkan produktivitas dan taraf ekonomi masyarakat. Selain itu yang tak kalah penting anak-anak juga dapat semakin efektif dalam belajar," ujarnya.
Seorang penerima manfaat BPBL bernama Jumriani (53) bersyukur atas bantuan pasang listrik gratis dari pemerintah tersebut. Berkat bantuan ini, Ibu Rumah Tangga yang berjualan kue tersebut kini memiliki listrik secara mandiri dan tidak lagi menyalur listrik dari saudaranya.
"Selama ini listrik menumpang dengan tetangga bayar listrik sebesar Rp70 ribu setiap bulan. Sekarang listrik sendiri menjadi lebih nyaman, tidak perlu menyantol listrik lagi," ujar Jumriani.
Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Albertus Susetyo Edi Prabowo mengatakan, pemerintah akan terus melanjutkan program BPBL untuk masyarakat pra sejahtera khususnya masyarakat di wilayah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T).
Calon penerima BPBL merupakan warga yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), berada di wilayah 3T dan telah mendapat validasi dari kepala desa setempat
"Selain meningkatkan Rasio Elektrifikasi, harapannya program ini juga meningkatkan taraf hidup dan kemandirian masyarakat," kata Albertus.