Mamuju (ANTARA) - Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat meminta seluruh pemerintah kabupaten di daerah itu agar proaktif melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan ekstrem di wilayahnya.
"Saya berharap kepada seluruh pemerintah kabupaten untuk dapat melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan ekstrem di wilayahnya masing-masing," kata Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulbar Muhammad Rahmat Sanusi, di Mamuju, Senin.
Verifikasi dan validasi itu, menurut Rahmat Sanusi, penting untuk mendapatkan data yang akurat terkait kemiskinan ekstrem di Sulbar.
Sejauh ini lanjut Rahmat Sanusi, hanya Kabupaten Polewali Mandar yang sudah melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan ekstrem.
Sementara dua kabupaten lain, yakni Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamuju Tengah saat ini sedang melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan ekstrem.
"Sedangkan, tiga kabupaten lainnya seperti Kabupaten Mamasa, Mamuju dan Kabupaten Pasangkayu sangat kita harapkan juga ikut mencontoh Polewali Mandar," ujar Rahmat Sanusi.
Ia optimistis, jika verifikasi dan validasi data kemiskinan ekstrem dapat dioptimalkan di seluruh kabupaten, maka akan terjadi penurunan jumlah dan persentase kemiskinan ekstrem di Sulbar.
"Selama ini belum melakukan verifikasi dan validasi secara keseluruhan. Sehingga, sekali lagi saya berharap agar pemkab se-Sulbar dapat melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan ekstrem ini," kata Rahmat Sanusi.
Berdasarkan data BPS Provinsi Sulbar hingga Maret 2023, jumlah penduduk miskin di Sulbar mencapai 164.140 jiwa dengan rincian, di Kabupaten Majene sebanyak 25.800 jiwa dan sebanyak 71.920 jiwa di Kabupaten Polewali Mandar.
Kemudian, sebanyak 23.500 jiwa di Kabupaten Mamuju, di Kabupaten Mamasa sebanyak 23.580 jiwa, sebanyak 8.940 jiwa di Kabupaten Pasangkayu serta 10.390 di Kabupaten Mamuju Tengah.
"Saya berharap kepada seluruh pemerintah kabupaten untuk dapat melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan ekstrem di wilayahnya masing-masing," kata Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulbar Muhammad Rahmat Sanusi, di Mamuju, Senin.
Verifikasi dan validasi itu, menurut Rahmat Sanusi, penting untuk mendapatkan data yang akurat terkait kemiskinan ekstrem di Sulbar.
Sejauh ini lanjut Rahmat Sanusi, hanya Kabupaten Polewali Mandar yang sudah melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan ekstrem.
Sementara dua kabupaten lain, yakni Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamuju Tengah saat ini sedang melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan ekstrem.
"Sedangkan, tiga kabupaten lainnya seperti Kabupaten Mamasa, Mamuju dan Kabupaten Pasangkayu sangat kita harapkan juga ikut mencontoh Polewali Mandar," ujar Rahmat Sanusi.
Ia optimistis, jika verifikasi dan validasi data kemiskinan ekstrem dapat dioptimalkan di seluruh kabupaten, maka akan terjadi penurunan jumlah dan persentase kemiskinan ekstrem di Sulbar.
"Selama ini belum melakukan verifikasi dan validasi secara keseluruhan. Sehingga, sekali lagi saya berharap agar pemkab se-Sulbar dapat melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan ekstrem ini," kata Rahmat Sanusi.
Berdasarkan data BPS Provinsi Sulbar hingga Maret 2023, jumlah penduduk miskin di Sulbar mencapai 164.140 jiwa dengan rincian, di Kabupaten Majene sebanyak 25.800 jiwa dan sebanyak 71.920 jiwa di Kabupaten Polewali Mandar.
Kemudian, sebanyak 23.500 jiwa di Kabupaten Mamuju, di Kabupaten Mamasa sebanyak 23.580 jiwa, sebanyak 8.940 jiwa di Kabupaten Pasangkayu serta 10.390 di Kabupaten Mamuju Tengah.