Makassar (ANTARA) - Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan(Sulsel) Bahtiar Baharuddin memanggil tiga pemda yang belum selesaikan dan menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada 2024, padahal arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) memberikan batas penandatanganan pada 10 November 2023.
“Ada tiga daerah yang belum selesai NPHD, masing-masing Kabupaten Sinjai, Soppeng dan Luwu Utara. Ketiga daerah itu dengan kendala berbeda-beda, dan Insya Allah segera difasilitasi agar segera selesai," kata Bahtiar di Makassar, Senin.
Sebelumnya Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulsel Ansyar menyebutkan, Luwu Utara sisa KPU, Bawaslu angka anggarannya sudah ada.
Penandatanganan NPHD, Bawaslu dengan Pemda sudah, sisa Pemda dengan KPU (Luwu Utara). Kalau yang Sinjai dan Soppeng itu memang KPU dan Bawaslu.
Menurut Bahtiar, pihaknya segera memfasilitasi agar NPHD selesai semua dan persoalannya sudah ditemukan solusi.
Dia mengatakan, anggaran Pilkada APBD itu dinilai sangat penting, sehingga harus ditandatangani sesuai arahan Mendagri.
Karena itu, lanjut dia, program memang menjadi super prioritas. Namun anggarannya harus dipastikan dulu sebelum membahas program.
Diakui, semua daerah mempunyai keterbatasan anggaran masing-masing. Namun harus menyadari ada hal yang diprioritaskan dalam waktu dekat ini wajib terpaksa dilakukan yaitu pelaksanaan Pemilu.
“Ada tiga daerah yang belum selesai NPHD, masing-masing Kabupaten Sinjai, Soppeng dan Luwu Utara. Ketiga daerah itu dengan kendala berbeda-beda, dan Insya Allah segera difasilitasi agar segera selesai," kata Bahtiar di Makassar, Senin.
Sebelumnya Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulsel Ansyar menyebutkan, Luwu Utara sisa KPU, Bawaslu angka anggarannya sudah ada.
Penandatanganan NPHD, Bawaslu dengan Pemda sudah, sisa Pemda dengan KPU (Luwu Utara). Kalau yang Sinjai dan Soppeng itu memang KPU dan Bawaslu.
Menurut Bahtiar, pihaknya segera memfasilitasi agar NPHD selesai semua dan persoalannya sudah ditemukan solusi.
Dia mengatakan, anggaran Pilkada APBD itu dinilai sangat penting, sehingga harus ditandatangani sesuai arahan Mendagri.
Karena itu, lanjut dia, program memang menjadi super prioritas. Namun anggarannya harus dipastikan dulu sebelum membahas program.
Diakui, semua daerah mempunyai keterbatasan anggaran masing-masing. Namun harus menyadari ada hal yang diprioritaskan dalam waktu dekat ini wajib terpaksa dilakukan yaitu pelaksanaan Pemilu.