Makassar (ANTARA) - Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Sulawesi Barat berkunjung ke BKKBN Sulsel untuk studi tiru terkait pengelolaan dana alokasi khusus (DAK) sub-bidang KB.
Kepala Perwakilan BKKBN Sulbar Shodiqin di Makassar, Rabu, menjelaskan ketertarikannya untuk melakukan studi tiru di Sulsel, selain juga dibahas kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan dan strategi-strategi untuk mempercepat realisasi DAK fisik maupun bantuan operasional keluarga berencana (BOKB).
"One on One Meeting" ini diikuti kadis, tim pengendali DAK kabupaten dan kota, PPTK, bidang yang menangani DAK dan tenaga ahli stunting.
Shodiqin menyampaikan kegiatan "One on One Meeting" DAK sangat efektif dalam mencari masalah dan kendala di kabupaten dan kota dalam merealisasikan anggaran.
"Kalau dari rekap realiasi DAK fisik kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 capaiannya sekitar Rp8,3 miliar atau 79,13 persen dari total pagu sekitar Rp10,5 miliar," jelasnya.
Sedangkan untuk rekap realisasi BOKB kabupaten/kota di Sulawesi Selatan tahun 2023 capaiannya sekitar Rp63,2 miliar atau 53,69 persen dari total pagu sekitar Rp117,7 miliar.
Shodiqin mengatakan, kegiatan "One on One Meeting" DAK sangat efektif dalam menemukan masalah dan kendala OPD KB kabupaten/kota dalam merealisasikan DAK fisik dan BOKB, mulai dari pencairan yang terlambat, anggaran sudah cair tapi terpakai OPD lain, dan proses revisi yang panjang.
Sekretaris Perwakilan BKKBN Sulawesi Barat Rusdiyanto Monoarfa mengemukakan, kegiatan One on One Meeting DAK Sulsel langsung mendatangi organisasi perangkat daerah (OPD) KB kabupaten/kota secara tatap muka. Hal ini yang berbeda dengan Perwakilan BKKBN Sulawesi Barat.
"Dari apa yang disampaikan pak Kaper BKKBN Sulsel, kegiatan 'One on One Meeting' DAK yang dilakukan Sulawesi Selatan berbeda dengan yang kami lakukan. Di Sulawesi Selatan langsung tatap muka dan hadir di kantor OPD KB kabupaten/kota," ujarnya.
Dengan demikian, lanjut dia, kendala dan permasalahan yang ada di daerah diketahui secara detail dan tidak bisa menyalahkan begitu saja bila kendalanya memang dari prosedur yang ada.
Hal ini, menurut Rusdiyanto, lebih efektif diterapkan di Sulawesi Barat. Karena itu, pihaknya akan mencoba menerapkan hal yang memang masih perlu dilakukan.
Kepala Perwakilan BKKBN Sulbar Shodiqin di Makassar, Rabu, menjelaskan ketertarikannya untuk melakukan studi tiru di Sulsel, selain juga dibahas kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan dan strategi-strategi untuk mempercepat realisasi DAK fisik maupun bantuan operasional keluarga berencana (BOKB).
"One on One Meeting" ini diikuti kadis, tim pengendali DAK kabupaten dan kota, PPTK, bidang yang menangani DAK dan tenaga ahli stunting.
Shodiqin menyampaikan kegiatan "One on One Meeting" DAK sangat efektif dalam mencari masalah dan kendala di kabupaten dan kota dalam merealisasikan anggaran.
"Kalau dari rekap realiasi DAK fisik kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 capaiannya sekitar Rp8,3 miliar atau 79,13 persen dari total pagu sekitar Rp10,5 miliar," jelasnya.
Sedangkan untuk rekap realisasi BOKB kabupaten/kota di Sulawesi Selatan tahun 2023 capaiannya sekitar Rp63,2 miliar atau 53,69 persen dari total pagu sekitar Rp117,7 miliar.
Shodiqin mengatakan, kegiatan "One on One Meeting" DAK sangat efektif dalam menemukan masalah dan kendala OPD KB kabupaten/kota dalam merealisasikan DAK fisik dan BOKB, mulai dari pencairan yang terlambat, anggaran sudah cair tapi terpakai OPD lain, dan proses revisi yang panjang.
Sekretaris Perwakilan BKKBN Sulawesi Barat Rusdiyanto Monoarfa mengemukakan, kegiatan One on One Meeting DAK Sulsel langsung mendatangi organisasi perangkat daerah (OPD) KB kabupaten/kota secara tatap muka. Hal ini yang berbeda dengan Perwakilan BKKBN Sulawesi Barat.
"Dari apa yang disampaikan pak Kaper BKKBN Sulsel, kegiatan 'One on One Meeting' DAK yang dilakukan Sulawesi Selatan berbeda dengan yang kami lakukan. Di Sulawesi Selatan langsung tatap muka dan hadir di kantor OPD KB kabupaten/kota," ujarnya.
Dengan demikian, lanjut dia, kendala dan permasalahan yang ada di daerah diketahui secara detail dan tidak bisa menyalahkan begitu saja bila kendalanya memang dari prosedur yang ada.
Hal ini, menurut Rusdiyanto, lebih efektif diterapkan di Sulawesi Barat. Karena itu, pihaknya akan mencoba menerapkan hal yang memang masih perlu dilakukan.