Mamuju (ANTARA Sulbar) - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Barat mengaku prihatin karena kebanyakan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus merangkap jabatan jelang akhir tahun 2013.
"Kami tentu prihatin karena kebanyakan pimpinan SKPD merangkap jabatan. Hal ini tentu akan menghambat pelayanan publik,"kata Wakil Ketua DPRD Sulbar, Andi Natsir Nawawi di Mamuju, Senin.
Menurutnya, beberapa pimpinan SKPD harus merangkap jabatan diantaranya Kepala Dinas Kehutanan Sulbar, Nasaruddin yang saat ini juga memangku jabatan sebagai pelaksana tugas Dinas Pekerjaan Umum.
"Setelah pejabat Kepala Dinas PU Sulbar, Ramli Hamid ditahan di Rutan Mamuju karena menjadi tersangka proyek pembangunan jalan Bulomatangga Polman, jabatan strategis ini ditangani Nasaruddin. Hal ini tentu berbahaya karena dua SKPD haarus diurus seorang pejabat yang wajib bertanggungjawab dalam hal pengelolaan anggaran," ungkapnya.
Politisi Partai Demokrat ini berharap, agar gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh, segera melantik pejabat devenitif untuk memaksimalkan pelayanan publik.
"Saya rasa gubernur tidak perlu menunjuk pelaksana tugas. Idealnya pelantikan dilakukan secepatnya karena saat ini sedang berlangsung pembahasan APBD Tahun Anggaran 2014," sarannya.
Natsir mengatakan, SKPD lain yang juga melakukan rangkap jabatan adalah Kepala Dinas Pertambangan Sulbar, Agussalim Tamaodjoe juga dipaksa merangkap jabatan Kepala Bappeda setelah pejabat lama memilih mundur.
Olehnya itu, kata dia, tidak ada alasan gubernur untuk tidak melantik pejabat baru dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
Termasuk penempatan pejabat eselon III yang sampai saat ini masih banyak yang lowong karena sebahagian memilih pindah tugas ke Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Mamuju Tengah. Agus Setiawan
"Kami tentu prihatin karena kebanyakan pimpinan SKPD merangkap jabatan. Hal ini tentu akan menghambat pelayanan publik,"kata Wakil Ketua DPRD Sulbar, Andi Natsir Nawawi di Mamuju, Senin.
Menurutnya, beberapa pimpinan SKPD harus merangkap jabatan diantaranya Kepala Dinas Kehutanan Sulbar, Nasaruddin yang saat ini juga memangku jabatan sebagai pelaksana tugas Dinas Pekerjaan Umum.
"Setelah pejabat Kepala Dinas PU Sulbar, Ramli Hamid ditahan di Rutan Mamuju karena menjadi tersangka proyek pembangunan jalan Bulomatangga Polman, jabatan strategis ini ditangani Nasaruddin. Hal ini tentu berbahaya karena dua SKPD haarus diurus seorang pejabat yang wajib bertanggungjawab dalam hal pengelolaan anggaran," ungkapnya.
Politisi Partai Demokrat ini berharap, agar gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh, segera melantik pejabat devenitif untuk memaksimalkan pelayanan publik.
"Saya rasa gubernur tidak perlu menunjuk pelaksana tugas. Idealnya pelantikan dilakukan secepatnya karena saat ini sedang berlangsung pembahasan APBD Tahun Anggaran 2014," sarannya.
Natsir mengatakan, SKPD lain yang juga melakukan rangkap jabatan adalah Kepala Dinas Pertambangan Sulbar, Agussalim Tamaodjoe juga dipaksa merangkap jabatan Kepala Bappeda setelah pejabat lama memilih mundur.
Olehnya itu, kata dia, tidak ada alasan gubernur untuk tidak melantik pejabat baru dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
Termasuk penempatan pejabat eselon III yang sampai saat ini masih banyak yang lowong karena sebahagian memilih pindah tugas ke Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Mamuju Tengah. Agus Setiawan