Mamuju (ANTARA) - Pihak Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mulai mengimplementasikan program fasilitasi distribusi pangan (FDP) yang digagas Penjabat Gubernur Sulbar Zudan Arif Fakrulloh, sebagai bagian dari upaya stabilisasi harga beras di daerah itu.
"Kami telah menindaklanjuti gagasan Penjabat Gubernur Sulbar terkait stabilitas harga beras melalui program fasilitasi distribusi pangan," kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulbar Abdul Waris Bestari, di Mamuju, Rabu.
Ia mengatakan program tersebut mulai diimplementasikan ke sejumlah mitra pedagang di Kabupaten Mamuju.
Program FDP itu mencakup pemberian subsidi untuk distribusi beras ke sejumlah pedagang.
Beras di sejumlah pedagang di Kabupaten Mamuju banyak disuplai dari Kabupaten Polewali Mandar.
Oleh karena itu, lanjut Abdul Waris, melalui pemberian subsidi maka harga yang berlaku di Mamuju sama dengan harga beras di Kabupaten Polewali Mandar.
"Jadi yang disubsidi ini bukan berasnya tetapi distribusinya," ujarnya.
Ia mengajak masyarakat agar memanfaatkan program tersebut dengan berbelanja pada pedagang yang menjadi mitra dalam program FDP.
Terdapat 11 pedagang tersebar pada dua pasar tradisional di Kabupaten Mamuju, yakni di Pasar Lama dan Pasar Baru yang menjadi mitra program FDP.
"Kami memasang spanduk pada pedagang yang menjadi mitra program FDP. Harganya lebih terjangkau karena sudah mendapat subsidi distribusi," ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa fasilitasi distribusi beras itu dilakukan dua kali dalam sepekan, yakni pada setiap Senin dan Selasa.
"Program FDP ini akan dilaksanakan hingga menjelang hari besar keagamaan nasional (HBKN), yakni pada Desember 2023," katanya.
Besaran distribusi beras tersebut, yakni Rp2.500 untuk beras ukuran lima kilogram, Rp5.000 untuk beras ukuran 10 kilogram serta Rp10 ribu untuk ukuran beras 20 kilogram.
Dinas Ketahanan Pangan tambahnya, baru memberikan subsidi untuk distribusi beras, sebab beras menjadi penyumbang inflasi di Sulbar.
"Sebagaimana arahan Penjabat Gubernur nantinya ini juga bisa dilakukan untuk jenis komoditas lain," kata Abdul Waris Bestari.
"Kami telah menindaklanjuti gagasan Penjabat Gubernur Sulbar terkait stabilitas harga beras melalui program fasilitasi distribusi pangan," kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulbar Abdul Waris Bestari, di Mamuju, Rabu.
Ia mengatakan program tersebut mulai diimplementasikan ke sejumlah mitra pedagang di Kabupaten Mamuju.
Program FDP itu mencakup pemberian subsidi untuk distribusi beras ke sejumlah pedagang.
Beras di sejumlah pedagang di Kabupaten Mamuju banyak disuplai dari Kabupaten Polewali Mandar.
Oleh karena itu, lanjut Abdul Waris, melalui pemberian subsidi maka harga yang berlaku di Mamuju sama dengan harga beras di Kabupaten Polewali Mandar.
"Jadi yang disubsidi ini bukan berasnya tetapi distribusinya," ujarnya.
Ia mengajak masyarakat agar memanfaatkan program tersebut dengan berbelanja pada pedagang yang menjadi mitra dalam program FDP.
Terdapat 11 pedagang tersebar pada dua pasar tradisional di Kabupaten Mamuju, yakni di Pasar Lama dan Pasar Baru yang menjadi mitra program FDP.
"Kami memasang spanduk pada pedagang yang menjadi mitra program FDP. Harganya lebih terjangkau karena sudah mendapat subsidi distribusi," ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa fasilitasi distribusi beras itu dilakukan dua kali dalam sepekan, yakni pada setiap Senin dan Selasa.
"Program FDP ini akan dilaksanakan hingga menjelang hari besar keagamaan nasional (HBKN), yakni pada Desember 2023," katanya.
Besaran distribusi beras tersebut, yakni Rp2.500 untuk beras ukuran lima kilogram, Rp5.000 untuk beras ukuran 10 kilogram serta Rp10 ribu untuk ukuran beras 20 kilogram.
Dinas Ketahanan Pangan tambahnya, baru memberikan subsidi untuk distribusi beras, sebab beras menjadi penyumbang inflasi di Sulbar.
"Sebagaimana arahan Penjabat Gubernur nantinya ini juga bisa dilakukan untuk jenis komoditas lain," kata Abdul Waris Bestari.