Mamuju (ANTARA) - Sebanyak 89 desa dari 576 desa yang ada di Provinsi Sulawesi Barat mengalami blank spot atau belum tersentuh jaringan seluler sehingga menjadi penghambat pembangunan.
Penjabat Gubernur Sulbar, Zudan Arif Fakrulloh di Mamuju, Kamis mengatakan Pemprov Sulbar telah menemui Menteri Komunikasi dan Informatika dalam rangka untuk membahas upaya mengatasi masalah blank spot jaringan seluler pada 89 desa di Sulbar.
Ia mengatakan, Menkominfo telah menyampaikan akan bersedia mengatasi masalah akses dibidang telekomunikasi yakni blank spot yang dihadapi pemerintah Sulbar pada enam kabupatennya tersebut.
Menurut dia, Kementrian Kominfo akan menfasilitasi percepatan pengentasan daerah blank spot di Sulbar, melalui kebijakan pembangunan Base Transceiver Station (BTS) yang berlokasi di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) di Sulbar.
"Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terkait akselerasi peningkatan layanan komunikasi dan informatika kepada masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, sehingga menjadi peluang Sulbar bisa mengatasi wilayah desanya yang mengalami blank spot," katanya.
Ia menyampaikan, pemerintah Sulbar sangat berharap seluruh wilayah desa di Sulbar, tidak lagi mengalami blank spot melalui sentuhan pembangunan Kementrian Kominfo, untuk mendukung terwujudnya transformasi digital dan satu data terpadu yang dijalankan pemerintah dalam melaksanakan pelayanan pembangunan.
"Diperlukan langkah strategis semua pihak memberi perhatian pada percepatan penyediaan akses jaringan internet di semua titik blankspot area khususnya di wilayah pedesaan di Sulbar pada wilayah 3T, karena itu akan mendukung suksesnya pelayanan pemerintah Sulbar melalui program transformasi digital yang akan menyentuh masyarakat desa," katanya.
Ia juga mengatakan, jika selain meminta pemenuhan sarana teknologi informasi dan komunikasi mutakhir dari pemerintah pusat, pemerintah di Sulbar juga berharap Kementrian Kominfo membantu pembangunan data center termasuk fasilitasi penyediaan wifi diruang ruang publik.
"Pemerintah pusat juga diminta mendukung transformasi digital yang dilaksanakan pemerintah di Sulbar diberbagai sektor termasuk penyediaan akses layanan komunikasi internet diruang publik agar pelayanan digital di Sulbar dapat berjalan sukses dan memajukan pembangunan yang dijalankan pemerintah," katanya.
Penjabat Gubernur Sulbar, Zudan Arif Fakrulloh di Mamuju, Kamis mengatakan Pemprov Sulbar telah menemui Menteri Komunikasi dan Informatika dalam rangka untuk membahas upaya mengatasi masalah blank spot jaringan seluler pada 89 desa di Sulbar.
Ia mengatakan, Menkominfo telah menyampaikan akan bersedia mengatasi masalah akses dibidang telekomunikasi yakni blank spot yang dihadapi pemerintah Sulbar pada enam kabupatennya tersebut.
Menurut dia, Kementrian Kominfo akan menfasilitasi percepatan pengentasan daerah blank spot di Sulbar, melalui kebijakan pembangunan Base Transceiver Station (BTS) yang berlokasi di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) di Sulbar.
"Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terkait akselerasi peningkatan layanan komunikasi dan informatika kepada masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, sehingga menjadi peluang Sulbar bisa mengatasi wilayah desanya yang mengalami blank spot," katanya.
Ia menyampaikan, pemerintah Sulbar sangat berharap seluruh wilayah desa di Sulbar, tidak lagi mengalami blank spot melalui sentuhan pembangunan Kementrian Kominfo, untuk mendukung terwujudnya transformasi digital dan satu data terpadu yang dijalankan pemerintah dalam melaksanakan pelayanan pembangunan.
"Diperlukan langkah strategis semua pihak memberi perhatian pada percepatan penyediaan akses jaringan internet di semua titik blankspot area khususnya di wilayah pedesaan di Sulbar pada wilayah 3T, karena itu akan mendukung suksesnya pelayanan pemerintah Sulbar melalui program transformasi digital yang akan menyentuh masyarakat desa," katanya.
Ia juga mengatakan, jika selain meminta pemenuhan sarana teknologi informasi dan komunikasi mutakhir dari pemerintah pusat, pemerintah di Sulbar juga berharap Kementrian Kominfo membantu pembangunan data center termasuk fasilitasi penyediaan wifi diruang ruang publik.
"Pemerintah pusat juga diminta mendukung transformasi digital yang dilaksanakan pemerintah di Sulbar diberbagai sektor termasuk penyediaan akses layanan komunikasi internet diruang publik agar pelayanan digital di Sulbar dapat berjalan sukses dan memajukan pembangunan yang dijalankan pemerintah," katanya.