Jakarta (ANTARA) - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto akan melakukan pendekatan smart power atas serangan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Distrik Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, dalam sepekan terakhir.
"Penanganan Papua, kami harus smart power, ya," kata Agus dalam jumpa pers di Markas Besar TNI AD (Mabesad), Jakarta, Jumat.
Agus menegaskan bahwa penggunaan soft power menjadi prioritas, sedangkan hard power akan dianggap sebagai opsi terakhir karena KKB sudah melakukan serangan terus-menerus terhadap pasukan yang bertugas.
"Kalau hard power itu jalan terakhir, seperti yang mereka (KKB) sekarang sudah menyerang-menyerang kami, ya, kami gunakan hard power," jelas Agus.
Agus Subiyanto mencanangkan pendekatan smart power yang merupakan kombinasi antara hard power, soft power, dan diplomasi untuk penanganan masalah keamanan di Tanah Papua.
Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Kepala Penerangan (Kapen) Komando Cadangan Strategis TNI AD (Kostrad) Kolonel Inf. Hendhi Yustian membenarkan telah terjadi kontak tembak antara Personel Satgas Yonif Mekanis Raider 411/Pandawa dengan KKB di Distrik Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, Kamis (30/11), hingga menyebabkan dua prajurit TNI meninggal dunia.
"Benar," kata Hendhi mengkonfirmasi melalui melalui singkat yang diterima di Jakarta, Kamis (30/11).
Hendhi belum menjelaskan mengenai kronologi peristiwa itu.
Sebelumnya, Sabtu (25/11), terjadi pula kontak tembak antara Satgas Yonif Mekanis Raider 411/Pandawa dengan KKB di Nduga yang menyebabkan empat prajurit yang meninggal dunia.
Satuan Tugas (Satgas) Damai Cartenz 2023 bersama Polda Papua memperkuat pengamanan di sembilan daerah operasi yang dianggap sebagai titik tindak kejahatan dari KKB.
Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Humas Damai Cartenz 2023 AKBP Bayu Suseno, dalam keterangannya yang diterima pada Kamis (30/11), mengatakan pihaknya gencar melakukan deteksi dini dan patroli intensif di sembilan daerah operasi damai Cartenz.
Menurut Beny, tim gabungan TNI-Polri yang masuk dalam damai Cartenz fokus pengamanan di sembilan daerah untuk mencegah gangguan keamanan dari kelompok yang ingin memisahkan diri dari NKRI.
"Penanganan Papua, kami harus smart power, ya," kata Agus dalam jumpa pers di Markas Besar TNI AD (Mabesad), Jakarta, Jumat.
Agus menegaskan bahwa penggunaan soft power menjadi prioritas, sedangkan hard power akan dianggap sebagai opsi terakhir karena KKB sudah melakukan serangan terus-menerus terhadap pasukan yang bertugas.
"Kalau hard power itu jalan terakhir, seperti yang mereka (KKB) sekarang sudah menyerang-menyerang kami, ya, kami gunakan hard power," jelas Agus.
Agus Subiyanto mencanangkan pendekatan smart power yang merupakan kombinasi antara hard power, soft power, dan diplomasi untuk penanganan masalah keamanan di Tanah Papua.
Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Kepala Penerangan (Kapen) Komando Cadangan Strategis TNI AD (Kostrad) Kolonel Inf. Hendhi Yustian membenarkan telah terjadi kontak tembak antara Personel Satgas Yonif Mekanis Raider 411/Pandawa dengan KKB di Distrik Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, Kamis (30/11), hingga menyebabkan dua prajurit TNI meninggal dunia.
"Benar," kata Hendhi mengkonfirmasi melalui melalui singkat yang diterima di Jakarta, Kamis (30/11).
Hendhi belum menjelaskan mengenai kronologi peristiwa itu.
Sebelumnya, Sabtu (25/11), terjadi pula kontak tembak antara Satgas Yonif Mekanis Raider 411/Pandawa dengan KKB di Nduga yang menyebabkan empat prajurit yang meninggal dunia.
Satuan Tugas (Satgas) Damai Cartenz 2023 bersama Polda Papua memperkuat pengamanan di sembilan daerah operasi yang dianggap sebagai titik tindak kejahatan dari KKB.
Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Humas Damai Cartenz 2023 AKBP Bayu Suseno, dalam keterangannya yang diterima pada Kamis (30/11), mengatakan pihaknya gencar melakukan deteksi dini dan patroli intensif di sembilan daerah operasi damai Cartenz.
Menurut Beny, tim gabungan TNI-Polri yang masuk dalam damai Cartenz fokus pengamanan di sembilan daerah untuk mencegah gangguan keamanan dari kelompok yang ingin memisahkan diri dari NKRI.