Makassar (ANTARA) - Pj Sekprov Sulsel Andi Muhammad Arsjad meminta kepada bupati/wali kota bersama Dinas Kesehatan se-Sulawesi Selatan segera menuntaskan kendala digitalisasi pada ekosistem kesehatan.
"Kepala daerah harus menyelesaikan kendala yang dihadapi saat ini agar digitalisasi ekosistem kesehatan dapat 100 persen terwujud di semua fasyankes (fasilitas pelayanan kesehatan) di Provinsi Sulawesi Selatan," katanya saat menjadi pembicara kunci pada seminar peran pemerintah daerah dalam digitalisasi ekosistem kesehatan di Provinsi Sulsel, di Makassar, Kamis.
Seminar ini mengangkat tema Strategi dan Implementasi Program Transformasi Digital Ekosistem Kesehatan di Provinsi Sulawesi Selatan.
Saat ini umat manusia sedang berada di era revolusi industri yang ditandai dengan kemajuan pesat di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Kemajuan ini sangat membantu dan bermanfaat dalam peningkatan pelayanan di semua sektor.
Arsjad mengapresiasi Kementerian Kesehatan, khususnya Pusat Data dan Informasi Kemenkes bersama Digital Transformation Office, yang membantu mengintegrasikan data fasyankes di Provinsi Sulawesi Selatan ke dalam platform SATUSEHAT.
Inovasi ini merupakan Platform Penghubung Ekosistem Data Kesehatan yang menghubungkan dan memberdayakan seluruh ekosistem sistem kesehatan serta pengguna (masyarakat).
SATUSEHAT akan mengintegrasikan data kesehatan individu antar fasyankes dalam bentuk Rekam Medis Elektronik (RME) guna mendukung interoptabilitas data kesehatan melalui digitalisasi dan standarisasi.
"Untuk itu, sudah menjadi kewajiban kita semua, khususnya pemerintah daerah di Sulawesi Selatan untuk mendukung penuh penyelenggaraan transformasi digital ekosistem kesehatan bisa terealisasi di seluruh fasyankes di wilayah kita," urainya.
Pemerintah Provinsi, kata Arsjad, menyadari pemenuhan akses internet dan perangkat keras yang memadai di fasyankes menjadi kebutuhan dasar dan krusial dalam merealisasikan transformasi digital ini.
Dari 1.370 fasyankes yang tersebar di 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan, baru 32 (2,34 persen) yang terkoneksi di platform SATUSEHAT, dengan rincian 19 rumah sakit, lima puskesmas, dan delapan klinik.
"Kondisi ini wajib menjadi atensi kita bersama. Pemerintah provinsi harus berperan sebagai fasilitator, penggerak, dan pengawas dalam mendorong sinergi dan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan," ujarnya.
Melalui seminar ini, dia berharap agar semua mendapat wawasan dan pengetahuan dalam mengimplementasikan digitalisasi ekosistem kesehatan di Sulawesi Selatan dari para narasumber yang hadir.
"Saya yakin, dengan kerja sama dan sinergi yang baik antara pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, dan seluruh pemangku kepentingan di transformasi digital ekosistem kesehatan, kita dapat mewujudkan Sulawesi Selatan yang sehat dan sejahtera," urai dia.
"Kepala daerah harus menyelesaikan kendala yang dihadapi saat ini agar digitalisasi ekosistem kesehatan dapat 100 persen terwujud di semua fasyankes (fasilitas pelayanan kesehatan) di Provinsi Sulawesi Selatan," katanya saat menjadi pembicara kunci pada seminar peran pemerintah daerah dalam digitalisasi ekosistem kesehatan di Provinsi Sulsel, di Makassar, Kamis.
Seminar ini mengangkat tema Strategi dan Implementasi Program Transformasi Digital Ekosistem Kesehatan di Provinsi Sulawesi Selatan.
Saat ini umat manusia sedang berada di era revolusi industri yang ditandai dengan kemajuan pesat di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Kemajuan ini sangat membantu dan bermanfaat dalam peningkatan pelayanan di semua sektor.
Arsjad mengapresiasi Kementerian Kesehatan, khususnya Pusat Data dan Informasi Kemenkes bersama Digital Transformation Office, yang membantu mengintegrasikan data fasyankes di Provinsi Sulawesi Selatan ke dalam platform SATUSEHAT.
Inovasi ini merupakan Platform Penghubung Ekosistem Data Kesehatan yang menghubungkan dan memberdayakan seluruh ekosistem sistem kesehatan serta pengguna (masyarakat).
SATUSEHAT akan mengintegrasikan data kesehatan individu antar fasyankes dalam bentuk Rekam Medis Elektronik (RME) guna mendukung interoptabilitas data kesehatan melalui digitalisasi dan standarisasi.
"Untuk itu, sudah menjadi kewajiban kita semua, khususnya pemerintah daerah di Sulawesi Selatan untuk mendukung penuh penyelenggaraan transformasi digital ekosistem kesehatan bisa terealisasi di seluruh fasyankes di wilayah kita," urainya.
Pemerintah Provinsi, kata Arsjad, menyadari pemenuhan akses internet dan perangkat keras yang memadai di fasyankes menjadi kebutuhan dasar dan krusial dalam merealisasikan transformasi digital ini.
Dari 1.370 fasyankes yang tersebar di 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan, baru 32 (2,34 persen) yang terkoneksi di platform SATUSEHAT, dengan rincian 19 rumah sakit, lima puskesmas, dan delapan klinik.
"Kondisi ini wajib menjadi atensi kita bersama. Pemerintah provinsi harus berperan sebagai fasilitator, penggerak, dan pengawas dalam mendorong sinergi dan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan," ujarnya.
Melalui seminar ini, dia berharap agar semua mendapat wawasan dan pengetahuan dalam mengimplementasikan digitalisasi ekosistem kesehatan di Sulawesi Selatan dari para narasumber yang hadir.
"Saya yakin, dengan kerja sama dan sinergi yang baik antara pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, dan seluruh pemangku kepentingan di transformasi digital ekosistem kesehatan, kita dapat mewujudkan Sulawesi Selatan yang sehat dan sejahtera," urai dia.