Mamuju (ANTARA Sulbar) - LSM Laskar Anti Korupsi Sulawesi Barat, Muslim Fatillah Azis menyatakan pemerintah dan DPRD setempat jangan mempolitisir bantuan sosial untuk kepentingan Pemilu 2014.
"Bansos yang diprogramkan pemerintah atas persetujuan DPRD Sulbar jangan dipolitisir untuk kepentingan Pemilu 2014," kata Muslim Fatillah Azis di Mamuju, Senin.
Ia mengatakan, Bansos yang dianggarkan melalui APBD Sulbar tahun 2014 mesti disalurkan sesuai dengan mekanisme yang diatur sesuai aturan yang ada.
"Bansos hak masyarakat yang disentuh dengan pembangunan, bukan alat politik untuk meraih kepentingan politik di Pemiu 2014," katanya.
Menurut dia, seluruh program pembangunan pemerintah juga jangan dipolitisir, pemerintah dan DPRD mesti netral di Pemilu, demi terciptanya demokrasi yang sehat di Sulbar.
"Khususnya anggota DPRD incumbent yang kembali bertarung di Pemilu 2014 jangan politisir program pemerintah khususnya dana aspirasi, karena program pembangunan pemerintah itu hak masyarakat, bukan untuk diarahkan di Pemilu 2014," katanya.
Ia mengatakan, program aspirasi DPRD dan Bansos dari pemerintah akan diawasi lembaganya agar tidak terjadi pelanggaran aturan yang ada di negara ini, karena kepentingan politik tertentu. M Yusuf
"Bansos yang diprogramkan pemerintah atas persetujuan DPRD Sulbar jangan dipolitisir untuk kepentingan Pemilu 2014," kata Muslim Fatillah Azis di Mamuju, Senin.
Ia mengatakan, Bansos yang dianggarkan melalui APBD Sulbar tahun 2014 mesti disalurkan sesuai dengan mekanisme yang diatur sesuai aturan yang ada.
"Bansos hak masyarakat yang disentuh dengan pembangunan, bukan alat politik untuk meraih kepentingan politik di Pemiu 2014," katanya.
Menurut dia, seluruh program pembangunan pemerintah juga jangan dipolitisir, pemerintah dan DPRD mesti netral di Pemilu, demi terciptanya demokrasi yang sehat di Sulbar.
"Khususnya anggota DPRD incumbent yang kembali bertarung di Pemilu 2014 jangan politisir program pemerintah khususnya dana aspirasi, karena program pembangunan pemerintah itu hak masyarakat, bukan untuk diarahkan di Pemilu 2014," katanya.
Ia mengatakan, program aspirasi DPRD dan Bansos dari pemerintah akan diawasi lembaganya agar tidak terjadi pelanggaran aturan yang ada di negara ini, karena kepentingan politik tertentu. M Yusuf