Makassar (ANTARA) - Provinsi Sulawesi Selatan yang selama ini akrab dengan predikat "zona merah" atau "zona kuning" dalam indeks kerawanan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) terkait penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu), pada awal tahun ini dinyatakan sebagai daerah dengan predikat "zona hijau".
Salah satu provinsi penghasil dan penyumbang produksi beras di Tanah Air ini dinilai minim potensi konflik dan kerawanan kamtibmas terkait dengan pelaksanaan Pemilu 2024.
"Alhamdulillah secara indeks kerawanan pemilu, Sulawesi Selatan sudah masuk provinsi kedua yang "zona hijau"," ujar Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Bahtiar Baharuddin, pada saat kunjungan kerja dan silaturahmi bersama Bupati Pangkep, Forkopimda, dan jajaran PT Semen Tonasa, di Kabupaten Pangkep, Sulsel, 7 Januari 2024.
Untuk memperoleh status "zona hijau" tidak mudah mengingat penilaian indeks kerawanan pemilu suatu daerah didasarkan berbagai hal, di antaranya indeks kerawanan Pemilu dalam konteks sosial politik, pelacakan dari sisi keamanan, serta otoritas penyelenggara pemilu dan otoritas penyelenggara negara.
Kemudian, hal-hal yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu, hak memilih, pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, penyelesaian sengketa dan keberatan pemilu, pengawasan pemilu, serta hal yang terkait dengan kontestasi yang meliputi hak pilih, kampanye calon, partisipasi pemilih, partisipasi kelompok masyarakat, dan seluruh pihak terkait.
Dengan status sebagai "zona hijau" maka Pemprov Sulsel bersama Forkopimda, Bawaslu dan KPU kini berusaha keras agar dapat mempertahankan status tersebut, khususnya menghadapi pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI yang dilaksanakan pada 14 Februari 2024
Status "zona hijau" yang diraih Pemprov Sulsel merupakan hasil koordinasi, komunikasi dan kerja sama yang baik antara seluruh pihak yang berkepentingan di provinsi ini. Untuk mempertahankan keberhasilan itu dibutuhkan sinergi yang lebih maksimal di antara para pemangku kepentingan.
Sehubungan dengan upaya mempertahankan Sulsel sebagai "zona hijau" maka Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin rutin berkeliling ke seluruh daerah-daerah untuk mengajak masyarakat turut menyukseskan pelaksanaan Pemilu 2024 sehingga tercipta pemilu yang aman dan damai.
Dalam kunjungan kerjanya ke 24 kabupaten/kota se-Sulsel, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri ini tidak bosan-bosannya mengajak masyarakat Sulsel, pemerintah daerah hingga level pemerintah kelurahan dan desa, untuk bersama-sama mewujudkan Pemilu damai, di antaranya melalui sikap hati-hati dalam memanfaatkan media sosial, agar tidak memperkeruh suasana.
Dalam beraktivitas di media sosial, masyarakat diingatkan agar melakukan cek, klarifikasi, dan tidak langsung menyebarkan kiriman (postingan) yang belum tentu kebenarannya.
"Semua ucapan kita atau aktivitas kita di media sosial, dipantau oleh patroli siber. Mari kita saling menghargai dan menghormati, masing-masing punya pilihan, masing-masing punya pandangan," pesan Bahtiar.
Momentum Pemilu 2024 menjadi ajang untuk membuktikan bahwa Provinsi Sulsel bisa menjaga Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 berlangsung damai. Masyarakat Sulsel adalah masyarakat yang suka damai.
Deklarasi damai
Berbagai elemen konsisten memberi kontribusi positif terhadap kondisi kamtibmas yang aman dan damai melalui sejumlah deklarasi dan apel siaga Pemilu Damai 2024. Bawaslu Sulsel misalnya, melaksanakan gelar Apel Siaga Pemilu Damai 2024, di Lapangan Karebosi Makassar, pada Desember 2023.
Hal sama digelar Pemerintah Kabupaten Maros yang mendeklarasikan Pemilu Damai dengan melibatkan seluruh pihak, mulai dari seluruh partai politik kontestan Pemilu 2024, penyelenggara Pemilu, bahkan Forkopimda Kabupaten Maros.
Pejabat dari Kabupaten Bone ini juga telah melepas operasi skala besar TNI Polri, persiapan pengamanan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, di Lapangan Karebosi, Makassar.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu, memiliki cara tersendiri untuk menciptakan Pemilu Damai 2024, yakni menggelar Pesta Rakyat Presisi Menuju Pemilu Damai 2024 yang diselenggarakan di Terminal Baru Belopa, 27 Desember 2023 hingga 27 Januari 2024.
Bupati Luwu Basmin Mattayang, menjelaskan pesta rakyat yang diwarnai hiburan dan pasar malam tersebut bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemulihan ekonomi masyarakat.
Basmin berpesan agar penyelenggara dan masyarakat yang berkunjung dapat menjaga stabilitas keamanan. Kegiatan ini dilaksanakan selain dalam upaya pemulihan ekonomi juga menyongsong pemilihan umum tahun 2024.
"Kita mulai di sini. Kalau di sini kita mampu menjaga keamanan, insya Allah pemilu yang akan datang di Kabupaten Luwu juga akan aman," ucap Basmin.
Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli, mengemukakan bahwa salah satu tantangan dalam melakukan pengawasan pemilu di Sulsel adalah kondisi geografis daerah ini, banyak pulau. Karena itu, penting melakukan kerja sama dengan para pihak dan juga mitra strategis dalam hal ini KPU, PPK, PPS dalam menjalankan tugas.
Jajaran Pemprov Sulsel menyampaikan terima kasih kepada jajaran Polda Sulsel, Kodam XIV Hasanuddin, KPUD dan Bawaslu Sulsel, atas persiapan pengamanan Pemilu dan Pilkada serentak di daerah ini. Berbagai unsur saling mendukung demi terciptanya kamtibmas yang aman.
Pemprov Sulsel juga siap menyukseskan Pemilu dan Pilkada serentak 2024. Untuk itu, hal-hal yang berkaitan dengan keamanan, Pemprov Sulsel siap mendukung penuh.
"Sebagai gubernur, sebagai wakil pemerintah pusat, kami siap mendukung sepenuhnya apapun yang dibutuhkan oleh kawan-kawan TNI-Polri dalam rangka melaksanakan tugasnya mengamankan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024," ujar Pj Gubernur Sulses, Bahtiar Baharuddin.
Menciptakan Pemilu Damai bukan hanya tanggung jawab TNI-Polri, tetapi juga tanggung jawab bersama. Karena itu, segenap elemen masyarakat, pemerintah dan penyelenggara pemilu juga perlu bersama-sama untuk menjaga stabilitas keamanan dengan mengambil peran masing-masing dalam menciptakan kondisi kamtibmas yang kondusif.
Berita ini juga telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Upaya Sulsel mempertahankan "zona hijau" kamtibmas dalam pemilu
Salah satu provinsi penghasil dan penyumbang produksi beras di Tanah Air ini dinilai minim potensi konflik dan kerawanan kamtibmas terkait dengan pelaksanaan Pemilu 2024.
"Alhamdulillah secara indeks kerawanan pemilu, Sulawesi Selatan sudah masuk provinsi kedua yang "zona hijau"," ujar Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Bahtiar Baharuddin, pada saat kunjungan kerja dan silaturahmi bersama Bupati Pangkep, Forkopimda, dan jajaran PT Semen Tonasa, di Kabupaten Pangkep, Sulsel, 7 Januari 2024.
Untuk memperoleh status "zona hijau" tidak mudah mengingat penilaian indeks kerawanan pemilu suatu daerah didasarkan berbagai hal, di antaranya indeks kerawanan Pemilu dalam konteks sosial politik, pelacakan dari sisi keamanan, serta otoritas penyelenggara pemilu dan otoritas penyelenggara negara.
Kemudian, hal-hal yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu, hak memilih, pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, penyelesaian sengketa dan keberatan pemilu, pengawasan pemilu, serta hal yang terkait dengan kontestasi yang meliputi hak pilih, kampanye calon, partisipasi pemilih, partisipasi kelompok masyarakat, dan seluruh pihak terkait.
Dengan status sebagai "zona hijau" maka Pemprov Sulsel bersama Forkopimda, Bawaslu dan KPU kini berusaha keras agar dapat mempertahankan status tersebut, khususnya menghadapi pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI yang dilaksanakan pada 14 Februari 2024
Status "zona hijau" yang diraih Pemprov Sulsel merupakan hasil koordinasi, komunikasi dan kerja sama yang baik antara seluruh pihak yang berkepentingan di provinsi ini. Untuk mempertahankan keberhasilan itu dibutuhkan sinergi yang lebih maksimal di antara para pemangku kepentingan.
Sehubungan dengan upaya mempertahankan Sulsel sebagai "zona hijau" maka Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin rutin berkeliling ke seluruh daerah-daerah untuk mengajak masyarakat turut menyukseskan pelaksanaan Pemilu 2024 sehingga tercipta pemilu yang aman dan damai.
Dalam kunjungan kerjanya ke 24 kabupaten/kota se-Sulsel, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri ini tidak bosan-bosannya mengajak masyarakat Sulsel, pemerintah daerah hingga level pemerintah kelurahan dan desa, untuk bersama-sama mewujudkan Pemilu damai, di antaranya melalui sikap hati-hati dalam memanfaatkan media sosial, agar tidak memperkeruh suasana.
Dalam beraktivitas di media sosial, masyarakat diingatkan agar melakukan cek, klarifikasi, dan tidak langsung menyebarkan kiriman (postingan) yang belum tentu kebenarannya.
"Semua ucapan kita atau aktivitas kita di media sosial, dipantau oleh patroli siber. Mari kita saling menghargai dan menghormati, masing-masing punya pilihan, masing-masing punya pandangan," pesan Bahtiar.
Momentum Pemilu 2024 menjadi ajang untuk membuktikan bahwa Provinsi Sulsel bisa menjaga Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 berlangsung damai. Masyarakat Sulsel adalah masyarakat yang suka damai.
Deklarasi damai
Berbagai elemen konsisten memberi kontribusi positif terhadap kondisi kamtibmas yang aman dan damai melalui sejumlah deklarasi dan apel siaga Pemilu Damai 2024. Bawaslu Sulsel misalnya, melaksanakan gelar Apel Siaga Pemilu Damai 2024, di Lapangan Karebosi Makassar, pada Desember 2023.
Hal sama digelar Pemerintah Kabupaten Maros yang mendeklarasikan Pemilu Damai dengan melibatkan seluruh pihak, mulai dari seluruh partai politik kontestan Pemilu 2024, penyelenggara Pemilu, bahkan Forkopimda Kabupaten Maros.
Pejabat dari Kabupaten Bone ini juga telah melepas operasi skala besar TNI Polri, persiapan pengamanan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, di Lapangan Karebosi, Makassar.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu, memiliki cara tersendiri untuk menciptakan Pemilu Damai 2024, yakni menggelar Pesta Rakyat Presisi Menuju Pemilu Damai 2024 yang diselenggarakan di Terminal Baru Belopa, 27 Desember 2023 hingga 27 Januari 2024.
Bupati Luwu Basmin Mattayang, menjelaskan pesta rakyat yang diwarnai hiburan dan pasar malam tersebut bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemulihan ekonomi masyarakat.
Basmin berpesan agar penyelenggara dan masyarakat yang berkunjung dapat menjaga stabilitas keamanan. Kegiatan ini dilaksanakan selain dalam upaya pemulihan ekonomi juga menyongsong pemilihan umum tahun 2024.
"Kita mulai di sini. Kalau di sini kita mampu menjaga keamanan, insya Allah pemilu yang akan datang di Kabupaten Luwu juga akan aman," ucap Basmin.
Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli, mengemukakan bahwa salah satu tantangan dalam melakukan pengawasan pemilu di Sulsel adalah kondisi geografis daerah ini, banyak pulau. Karena itu, penting melakukan kerja sama dengan para pihak dan juga mitra strategis dalam hal ini KPU, PPK, PPS dalam menjalankan tugas.
Jajaran Pemprov Sulsel menyampaikan terima kasih kepada jajaran Polda Sulsel, Kodam XIV Hasanuddin, KPUD dan Bawaslu Sulsel, atas persiapan pengamanan Pemilu dan Pilkada serentak di daerah ini. Berbagai unsur saling mendukung demi terciptanya kamtibmas yang aman.
Pemprov Sulsel juga siap menyukseskan Pemilu dan Pilkada serentak 2024. Untuk itu, hal-hal yang berkaitan dengan keamanan, Pemprov Sulsel siap mendukung penuh.
"Sebagai gubernur, sebagai wakil pemerintah pusat, kami siap mendukung sepenuhnya apapun yang dibutuhkan oleh kawan-kawan TNI-Polri dalam rangka melaksanakan tugasnya mengamankan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024," ujar Pj Gubernur Sulses, Bahtiar Baharuddin.
Menciptakan Pemilu Damai bukan hanya tanggung jawab TNI-Polri, tetapi juga tanggung jawab bersama. Karena itu, segenap elemen masyarakat, pemerintah dan penyelenggara pemilu juga perlu bersama-sama untuk menjaga stabilitas keamanan dengan mengambil peran masing-masing dalam menciptakan kondisi kamtibmas yang kondusif.
Berita ini juga telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Upaya Sulsel mempertahankan "zona hijau" kamtibmas dalam pemilu