Makassar (ANTARA Sulsel) - Ketua Perhimpunan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Sulawesi Selatan Arifin mengatakan bahwa sosialisasi Pemilu 2014 belum menjangkau penyandang disabilitas, khususnya penyandang tunanetra di Sulsel.
"Meskipun sudah dilakukan penandatangan nota kesepahaman (MoU) antara phak KPU Sulsel dengan lembaga penyandang disabilitas dan ormas lainnya, namun realisasinya belum ada, terutama untuk sosialisasi Pemilu," kata Arifin di Makassar, Senin.
Menurut dia, KPU Sulsel sudah melakukan beberapa kali sosialisasi di hotel di Makassar, namun belum pernah melibatkan pihak penyandang disabilitas. Padahal sosialisasi Pemilu Legislatif 2014 juga penting bagi penyandang disabilitas yang juga memiliki hak politik.
Berkaitan dengan hal tersebut, dia berharap KPU dapat turun menyosialisasikan Pemilu 2014, termasuk penggunaan template bagi penyandang tunanetra.
"Apalagi berdasarkan data World Health Organizations (WHO) menyebutkan sedikitnya terdapat 10 persen jumlah penyandang disabilitas dari total jumlah penduduk suatu daerah," katanya.
Dengan demikian, lanjut dia, untuk wilayah Kota Makassar saja penduduknya sekitar 1,4 juta jiwa diprediksi 10 persen di antaranya adalah berstatus penyandang disabilitas.
Sementara total penyandang disabilitas yang terdata di Pertuni Sulsel sekitar 12 ribu orang. Itu pun hanya terdata dari lima kabupaten/kota dari 24 kabupaten/kota di Sulsel.
"Karena itu, partisipasi politik dari penyandang disabilitas akan turut menentukan proses demokrasi di negeri ini," katanya.
Hal tersebut bercermin dari partisipasi pemilih pada Pilgub 2013, tercatat hanya sekitar lima persen, karena sosialisasi Pemilu kurang optimal. Farochah
"Meskipun sudah dilakukan penandatangan nota kesepahaman (MoU) antara phak KPU Sulsel dengan lembaga penyandang disabilitas dan ormas lainnya, namun realisasinya belum ada, terutama untuk sosialisasi Pemilu," kata Arifin di Makassar, Senin.
Menurut dia, KPU Sulsel sudah melakukan beberapa kali sosialisasi di hotel di Makassar, namun belum pernah melibatkan pihak penyandang disabilitas. Padahal sosialisasi Pemilu Legislatif 2014 juga penting bagi penyandang disabilitas yang juga memiliki hak politik.
Berkaitan dengan hal tersebut, dia berharap KPU dapat turun menyosialisasikan Pemilu 2014, termasuk penggunaan template bagi penyandang tunanetra.
"Apalagi berdasarkan data World Health Organizations (WHO) menyebutkan sedikitnya terdapat 10 persen jumlah penyandang disabilitas dari total jumlah penduduk suatu daerah," katanya.
Dengan demikian, lanjut dia, untuk wilayah Kota Makassar saja penduduknya sekitar 1,4 juta jiwa diprediksi 10 persen di antaranya adalah berstatus penyandang disabilitas.
Sementara total penyandang disabilitas yang terdata di Pertuni Sulsel sekitar 12 ribu orang. Itu pun hanya terdata dari lima kabupaten/kota dari 24 kabupaten/kota di Sulsel.
"Karena itu, partisipasi politik dari penyandang disabilitas akan turut menentukan proses demokrasi di negeri ini," katanya.
Hal tersebut bercermin dari partisipasi pemilih pada Pilgub 2013, tercatat hanya sekitar lima persen, karena sosialisasi Pemilu kurang optimal. Farochah