Makassar (ANTARA) - Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, merumuskan program percepatan penurunan stunting pada rapat kordinasi pembahasan program 2024.
Penjabat Sekda Enrekang Andi Sapada yang memimpin Rakor di Enrekang, Selasa, mengemukakan penanganan stunting harus dilaksanakan melalui intervensi yang spesifik yang ditujukan pada kelompok sasaran meliputi remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui dan balita.
"Pemda Enrekang optimistis dapat berkontribusi maksimal dalam menurunkan prevalensi stunting nasional yang ditargetkan 14 persen pada akhir tahun ini," kata Ketua TPPS Enrekang tersebut.
Andi Sapada menyampaikan implementasi program yang difokuskan untuk mempercepat penurunan stunting melalui penguatan pelayanan kesehatan dan gizi yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang di semua level pelayanan
Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, dalam menangani stunting, sebab masalah stunting ini bukan cuma urusan BKKBN atau Dinkes, tetapi semua pihak secara kolaboratif," kata Pj Sekda.
Pada kesempatan ini, Rakor yang diikuti sejumlah pimpinan organisasi pimpinan daerah (OPD) dan jajaran ini sekaligus melakukan review kinerja tahun 2023. OPD terkait berdialog untuk merumuskan teknis pelaksanaan program, jangka pendek maupun jangka panjang.
Andi Sapada menjelaskan TPPS punya data stunting by name dan by adress yang rutin diperbaharui, untuk menjadi dasar intervensi.
Dia berharap, Enrekang dapat mencapai nol kasus stunting baru, sementara kasus yang ada dapat tertangani keseluruhan.
Pada Februari tahun lalu, prevalensi stunting di Enrekang masih berada di 19,04 persen. Angka ini konsisten turun 2 persen setiap tahun.
Penjabat Sekda Enrekang Andi Sapada yang memimpin Rakor di Enrekang, Selasa, mengemukakan penanganan stunting harus dilaksanakan melalui intervensi yang spesifik yang ditujukan pada kelompok sasaran meliputi remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui dan balita.
"Pemda Enrekang optimistis dapat berkontribusi maksimal dalam menurunkan prevalensi stunting nasional yang ditargetkan 14 persen pada akhir tahun ini," kata Ketua TPPS Enrekang tersebut.
Andi Sapada menyampaikan implementasi program yang difokuskan untuk mempercepat penurunan stunting melalui penguatan pelayanan kesehatan dan gizi yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang di semua level pelayanan
Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, dalam menangani stunting, sebab masalah stunting ini bukan cuma urusan BKKBN atau Dinkes, tetapi semua pihak secara kolaboratif," kata Pj Sekda.
Pada kesempatan ini, Rakor yang diikuti sejumlah pimpinan organisasi pimpinan daerah (OPD) dan jajaran ini sekaligus melakukan review kinerja tahun 2023. OPD terkait berdialog untuk merumuskan teknis pelaksanaan program, jangka pendek maupun jangka panjang.
Andi Sapada menjelaskan TPPS punya data stunting by name dan by adress yang rutin diperbaharui, untuk menjadi dasar intervensi.
Dia berharap, Enrekang dapat mencapai nol kasus stunting baru, sementara kasus yang ada dapat tertangani keseluruhan.
Pada Februari tahun lalu, prevalensi stunting di Enrekang masih berada di 19,04 persen. Angka ini konsisten turun 2 persen setiap tahun.