Makassar (ANTARA) - Penjabat Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Makassar Firman Hamid Pagarra menekankan agar output Rancangan Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2025 dapat menyelaraskan persepsi antarorganisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkot Makassar demi pemulihan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
"Baik OPD maupun kasubag perencanaan diimbau selalu berkoordinasi dengan Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) guna menyamakan presepsi dan pemahaman dalam menyusun RKPD," paparnya saat orientasi perencanaan RKPD 2025 digelar Bappenda di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin.
Menurut dia hal ini diperlukan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 86 tahun 2017, terkait perencanaan RKPD yang menjadi salah satu tahapan penting dan layak untuk dilakukan persiapan yang matang.
"Hari ini Bappeda sebagai pelaksana bertanggung jawab untuk masalah kordinasi dengan melibatkan seluruh OPD, seluruh kepala subbagian (Kasubag) perencanaan dan tim ahli guna memastikan kesamaan visi misi Kota Makassar agar segera diwujudkan," tutur Firman berharap.
Oleh karena itu, kata Firman, sekalipun baru memasuki tahun anggaran 2024, namun seluruh OPD harus segera memikirkan kembali program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2025 agar sesuai penganggaran dan tepat sasaran.
Selain itu, kesiapan data pembangunan daerah dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja tahun ke tiga, kata Firman, merupakan situasi yang penting dan menentukan keberlanjutan serta keberhasilan pembangunan daerah.
"RKPD juga harus diselaraskan dengan dokumen Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD. Saya tadi berdiskusi dengan Kepala Bappeda, bahwa tahun ini dilaksanakan penyusunan dokumen RPJPD juga," katanya.
Pihaknya pun meminta OPD mesti menyusun perencanaan pembangunan untuk 20 tahun mendatang. Dan agar dapat mengawal perencanaan dengan baik, maka butuh koordinasi yang matang dan kekompakan tim.
Ia pun mengemukakan tentang pertumbuhan ekonomi Makassar tidak jauh berbeda dengan angka pertumbuhan di tingkat nasional dan provinsi sehingga hal ini salah satu poin penting untuk menentukan RKPD 2025 nanti.
Firman menyakini ada beberapa program yang dapat menopang kesehatan ekonomi di Kota Makassar seperti Makassar Recover dan Lorong Wisata. Selain itu, proyek strategis yang perlu dimasukkan dalam RKPD 2025 adalah pembangunan Makassar Government Centre (MGC) dan Makassar Virtual Economic Centre (Marvec) demi keberlanjutan pembangunan dengan skema pengadaan multiyears.
"Kita harus memikirkan proyek-proyek strategis yang berkelanjutan. Karena itu, mari kita sama-sama menghadapi tahun 2024 ini dengan penuh optimisme terhadap kinerja. Tetapi, kita harus tetap waspada di tengah resiko emergency geo politik dunia," ungkap Firman menegaskan.
"Baik OPD maupun kasubag perencanaan diimbau selalu berkoordinasi dengan Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) guna menyamakan presepsi dan pemahaman dalam menyusun RKPD," paparnya saat orientasi perencanaan RKPD 2025 digelar Bappenda di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin.
Menurut dia hal ini diperlukan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 86 tahun 2017, terkait perencanaan RKPD yang menjadi salah satu tahapan penting dan layak untuk dilakukan persiapan yang matang.
"Hari ini Bappeda sebagai pelaksana bertanggung jawab untuk masalah kordinasi dengan melibatkan seluruh OPD, seluruh kepala subbagian (Kasubag) perencanaan dan tim ahli guna memastikan kesamaan visi misi Kota Makassar agar segera diwujudkan," tutur Firman berharap.
Oleh karena itu, kata Firman, sekalipun baru memasuki tahun anggaran 2024, namun seluruh OPD harus segera memikirkan kembali program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2025 agar sesuai penganggaran dan tepat sasaran.
Selain itu, kesiapan data pembangunan daerah dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja tahun ke tiga, kata Firman, merupakan situasi yang penting dan menentukan keberlanjutan serta keberhasilan pembangunan daerah.
"RKPD juga harus diselaraskan dengan dokumen Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD. Saya tadi berdiskusi dengan Kepala Bappeda, bahwa tahun ini dilaksanakan penyusunan dokumen RPJPD juga," katanya.
Pihaknya pun meminta OPD mesti menyusun perencanaan pembangunan untuk 20 tahun mendatang. Dan agar dapat mengawal perencanaan dengan baik, maka butuh koordinasi yang matang dan kekompakan tim.
Ia pun mengemukakan tentang pertumbuhan ekonomi Makassar tidak jauh berbeda dengan angka pertumbuhan di tingkat nasional dan provinsi sehingga hal ini salah satu poin penting untuk menentukan RKPD 2025 nanti.
Firman menyakini ada beberapa program yang dapat menopang kesehatan ekonomi di Kota Makassar seperti Makassar Recover dan Lorong Wisata. Selain itu, proyek strategis yang perlu dimasukkan dalam RKPD 2025 adalah pembangunan Makassar Government Centre (MGC) dan Makassar Virtual Economic Centre (Marvec) demi keberlanjutan pembangunan dengan skema pengadaan multiyears.
"Kita harus memikirkan proyek-proyek strategis yang berkelanjutan. Karena itu, mari kita sama-sama menghadapi tahun 2024 ini dengan penuh optimisme terhadap kinerja. Tetapi, kita harus tetap waspada di tengah resiko emergency geo politik dunia," ungkap Firman menegaskan.