Makassar (ANTARA Sulsel) - Kepala Badan Ketahanan Pangan Nasional H Ahmad Suryana mengatakan, harus mengoptimalkan peran Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota untuk mendorong kemandirian pangan.
"Ini penting, karena pemenuhan kebutuhan pangan merupakan hak asasi masyarakat," kata Ahmad pada Evaluasi Ketahanan Pangan TA 2013 dan Sinkronisasi Persiapan Program Kerja dan Anggaran Ketahanan Pangan Tingkat Kabupaten Kota TA 2014 Badan Ketahanan Pangan di Makassar, Selasa.
Pada evaluasi ketahanan pangan se-Kawasan Timur Indonesia itu, dia mengatakan, pangan adalah kebutuhan dasar manusia dan menjadi hak asasi yang tidak dapat ditunda-tunda, termasuk disubtitusi dengan bahan lain.
Karena itu, lanjut dia, pangan menjadi pilar utama pembangunan dan dapat menjaga stabilitas ekonomi dan politik.
"Sesuai amanah konstitusi, kedaulatan pangan diarahkan untuk pemenuhan pangan dengan manfaatkan potensi budaya dan kearifan lokal masyarakat," katanya.
Berkaitan dengan hal tersebut, periode 2014 dinilai sangat penting, karena merupakan tahun terakhir RPJM untuk memenuhi target pembangunan pertanian, termasuk diseminasi ketahanan pangan yang dirasakan kesenjangannya masih cukup besar.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sulsel H Agus Arifin Nu`mang mengatakan, Sulsel menempati peringkat kedua setelah Sulbar dari segi tingkat pencapaian pengelolaan anggaran pertaniannya.
"Bahkan Sulsel selaku penyanggah pangan nasional telah mampu mendistribusikan produksi berasnya pada 21 provinsi secara nasional," katanya.
Prestasi yang membanggakan pula adalah tiga tahun berturut-turut menerima penghargaan nasional di bidang ketahanan pangan. Agus Setiawan
"Ini penting, karena pemenuhan kebutuhan pangan merupakan hak asasi masyarakat," kata Ahmad pada Evaluasi Ketahanan Pangan TA 2013 dan Sinkronisasi Persiapan Program Kerja dan Anggaran Ketahanan Pangan Tingkat Kabupaten Kota TA 2014 Badan Ketahanan Pangan di Makassar, Selasa.
Pada evaluasi ketahanan pangan se-Kawasan Timur Indonesia itu, dia mengatakan, pangan adalah kebutuhan dasar manusia dan menjadi hak asasi yang tidak dapat ditunda-tunda, termasuk disubtitusi dengan bahan lain.
Karena itu, lanjut dia, pangan menjadi pilar utama pembangunan dan dapat menjaga stabilitas ekonomi dan politik.
"Sesuai amanah konstitusi, kedaulatan pangan diarahkan untuk pemenuhan pangan dengan manfaatkan potensi budaya dan kearifan lokal masyarakat," katanya.
Berkaitan dengan hal tersebut, periode 2014 dinilai sangat penting, karena merupakan tahun terakhir RPJM untuk memenuhi target pembangunan pertanian, termasuk diseminasi ketahanan pangan yang dirasakan kesenjangannya masih cukup besar.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sulsel H Agus Arifin Nu`mang mengatakan, Sulsel menempati peringkat kedua setelah Sulbar dari segi tingkat pencapaian pengelolaan anggaran pertaniannya.
"Bahkan Sulsel selaku penyanggah pangan nasional telah mampu mendistribusikan produksi berasnya pada 21 provinsi secara nasional," katanya.
Prestasi yang membanggakan pula adalah tiga tahun berturut-turut menerima penghargaan nasional di bidang ketahanan pangan. Agus Setiawan