Mamuju (ANTARA) - Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2024 mendapatkan kuota peremajaan kelapa sawit seluas 3.250 hektare, kata Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulbar Herdin Ismail.
"Tahun ini, Sulbar mendapat kuota 3.250 hektare peremajaan sawit yang terbagi dalam tiga kabupaten, yakni Pasangkayu seluas 1.000 hektare, Mamuju seluas 2.000 hektare dan Kabupaten Polewali Mandar dengan seluas 250 hektare," kata Herdin Ismail, di Mamuju, Selasa.
Ia menyampaikan bahwa Dinas Perkebunan Provinsi Sulbar bersama Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian telah menjalin kerja sama terkait dana dukungan manajemen peremajaan sawit tahun 2024.
Kerja sama itu ditandai penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara Kepala Disbun Sulbar Herdin Ismail dengan Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Ditjen Perkebunan Ardi Praptono, pada pelaksanaan rakornas akselerasi peremajaan kelapa sawit di Jakarta.
Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulbar itu berharap, kerja sama tersebut dapat berjalan lancar dan memperoleh dukungan dari masyarakat, khususnya pekebun kelapa sawit di Sulbar.
"Penandatanganan PKS tersebut merupakan bukti nyata bahwa Pemerintah Provinsi Sulbar melalui Dinas Perkebunan memberikan dukungan untuk meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan masyarakat Sulbar di subsektor perkebunan kelapa sawit," jelas Herdin Ismail.
Terkait Rakornas akselerasi peremajaan kelapa sawit, Herdin Ismail mengatakan kegiatan tersebut dapat menjadi landasan kuat bagi para petani dan para pemangku kepentingan, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani kelapa sawit serta memperkuat ketahanan pangan nasional.
"Seluruh materi rapat sudah diselesaikan dan hasilnya konkret kesejahteraan untuk petani," ujar Herdin Ismail.
Peremajaan sawit sendiri menurut Herdin Ismail, merupakan salah satu program strategis nasional.
Kegiatan itu merujuk pada Peraturan Menteri Pertanian 03 tahun 2022 juncto Peraturan Menteri Pertanian 19 tahun 2023 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit.
"Tahun ini, Sulbar mendapat kuota 3.250 hektare peremajaan sawit yang terbagi dalam tiga kabupaten, yakni Pasangkayu seluas 1.000 hektare, Mamuju seluas 2.000 hektare dan Kabupaten Polewali Mandar dengan seluas 250 hektare," kata Herdin Ismail, di Mamuju, Selasa.
Ia menyampaikan bahwa Dinas Perkebunan Provinsi Sulbar bersama Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian telah menjalin kerja sama terkait dana dukungan manajemen peremajaan sawit tahun 2024.
Kerja sama itu ditandai penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara Kepala Disbun Sulbar Herdin Ismail dengan Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Ditjen Perkebunan Ardi Praptono, pada pelaksanaan rakornas akselerasi peremajaan kelapa sawit di Jakarta.
Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulbar itu berharap, kerja sama tersebut dapat berjalan lancar dan memperoleh dukungan dari masyarakat, khususnya pekebun kelapa sawit di Sulbar.
"Penandatanganan PKS tersebut merupakan bukti nyata bahwa Pemerintah Provinsi Sulbar melalui Dinas Perkebunan memberikan dukungan untuk meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan masyarakat Sulbar di subsektor perkebunan kelapa sawit," jelas Herdin Ismail.
Terkait Rakornas akselerasi peremajaan kelapa sawit, Herdin Ismail mengatakan kegiatan tersebut dapat menjadi landasan kuat bagi para petani dan para pemangku kepentingan, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani kelapa sawit serta memperkuat ketahanan pangan nasional.
"Seluruh materi rapat sudah diselesaikan dan hasilnya konkret kesejahteraan untuk petani," ujar Herdin Ismail.
Peremajaan sawit sendiri menurut Herdin Ismail, merupakan salah satu program strategis nasional.
Kegiatan itu merujuk pada Peraturan Menteri Pertanian 03 tahun 2022 juncto Peraturan Menteri Pertanian 19 tahun 2023 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit.