Sinjai (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sinjai mencatat persentase kemiskinan Sinjai sejak 5 tahun terakhir mengalami penurunan.
"Ini suatu hal yang tidak mudah, apalagi ini terjadi selama 5 tahun berturut-turut di Bumi Panrita Kitta ini," kata Kepala BPS Sinjai Arif Miftahudin di Kabupaten Sinjai, Rabu.
Penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Sinjai diawali pada tahun 2019 angka kemiskinan turun ke 9,114 persen dari 9,28 persen. Kemudian pada tahun 2020 menjadi 9,00 persen, pada 2021 tercatat 8,84 persen, lalu 2022 menjadi 8,80 persen dan 2023 turun menjadi 8,55 persen.
Arif mengatakan, pihaknya mengukur tingkat kemiskinan Kabupaten Sinjai, pihaknya menggunakan metodologi dengan menghitung kemiskinan sebagai pemenuhan kebutuhan dasar, dengan menggunakan garis kemiskinan yang diperoleh melalui tingkat konsumsi.
Adapun kebutuhan dasar yang dimaksud berupa makanan dan non makanan titik untuk makanan terdiri dari makanan jadi atau yang belum jadi.
Sementara non makanan meliputi bidang kesehatan, pendidikan rekreasi jasa dan lain sebagainya.
BPS mulai melakukan pendataan kemiskinan pada Maret 2023 yang dihitung bagaimana pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di daerah ini.
Dia mengatakan berbagai program yang telah dijalankan Pemkab Sinjai sangat berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Hal itu termasuk program yang bertujuan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat sekaligus memberikan pendampingan dan pengetahuan terkait pola konsumsi masyarakat
"Ini suatu hal yang tidak mudah, apalagi ini terjadi selama 5 tahun berturut-turut di Bumi Panrita Kitta ini," kata Kepala BPS Sinjai Arif Miftahudin di Kabupaten Sinjai, Rabu.
Penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Sinjai diawali pada tahun 2019 angka kemiskinan turun ke 9,114 persen dari 9,28 persen. Kemudian pada tahun 2020 menjadi 9,00 persen, pada 2021 tercatat 8,84 persen, lalu 2022 menjadi 8,80 persen dan 2023 turun menjadi 8,55 persen.
Arif mengatakan, pihaknya mengukur tingkat kemiskinan Kabupaten Sinjai, pihaknya menggunakan metodologi dengan menghitung kemiskinan sebagai pemenuhan kebutuhan dasar, dengan menggunakan garis kemiskinan yang diperoleh melalui tingkat konsumsi.
Adapun kebutuhan dasar yang dimaksud berupa makanan dan non makanan titik untuk makanan terdiri dari makanan jadi atau yang belum jadi.
Sementara non makanan meliputi bidang kesehatan, pendidikan rekreasi jasa dan lain sebagainya.
BPS mulai melakukan pendataan kemiskinan pada Maret 2023 yang dihitung bagaimana pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di daerah ini.
Dia mengatakan berbagai program yang telah dijalankan Pemkab Sinjai sangat berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Hal itu termasuk program yang bertujuan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat sekaligus memberikan pendampingan dan pengetahuan terkait pola konsumsi masyarakat