Makassar (ANTARA) - Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan membantu BKKBN mensosialisasikan Gerakan Peduli Stunting (GADIS) dengan melibatkan pendamping program keluarga harapan (PKH) dan keluarga penerima manfaat (KPM).
"Upaya ini dilakukan untuk menindaklanjuti arahan Pj Gubernur Sulsel terkait penanganan stunting di Provinsi Sulsel yang prevelensinya meningkat di angka 27,4 persen berdasarkan survei Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2023," kata Plt Kepala Dinas Sosial Sulsel, H Abd Malik Faisal di Makassar, Sabtu.
Menurut dia, pentingnya sosialisasi tersebut bagi kepala dinas se-kabupaten/kota di Sulsel serta para koordinator PKH kabupaten/kota se-Sulsel agar angka prevalensi stunting dapat ditekan.
Selain itu, sosialisasi itu juga untuk mendapatkan informasi dan pengalaman dari Pemkab Barru dan BKKBN Barru selaku daerah yang berhasil menurunkan angka prevalensi stunting hingga 14 persen.
Abd Malik mengatakan, era Indonesia emas 2045 harus disokong dengan menyiapkan generasi berkualtas, karena hanya akan datang sekali.
Karena itu, lanjut dia, stunting yang masih menjadi masalah gizi utama bagi bayi dan anak di bawah usia dua tahun harus segera dientaskan di Indonesia. Pasalnya, masalah stunting ini menjadi penghambat momentum generasi emas dan target ekonomi 4 besar dunia.
Sebelumnya Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin meminta Kadis Sosial Sulsel mengkoordinasikan dan melakukan pengawalan program dan monitoring evaluasi penanganan percepatan penurunan stunting di Provinsi Sulsel.
Berkaitan dengan hal tersebut, Dinsos Sulsel menyiapkan tim pendukung percepatan penurunan (TP3) stunting melalui Gerakan Peduli Stunting atau disingkat Gadis.
Gerakan ini dengan pendekatan taktis selama 6 bulan, melibatkan tenaga pendamping sosial PKH (Program Keluarga Harapan) yang jumlahnya mencapai 1.040 orang dengan 32 keluarga penerima manfaat (KPM).
Tenaga tersebutlah yang digerakkan untuk membantu agar kelompok sasaran fokus dalam pemenuhan gizi ibu hamil dan menyusui, pemberian makanan pendamping (MP)-ASI serta pemberian protein hewani dan edukasi kepada KPM.
"Upaya ini dilakukan untuk menindaklanjuti arahan Pj Gubernur Sulsel terkait penanganan stunting di Provinsi Sulsel yang prevelensinya meningkat di angka 27,4 persen berdasarkan survei Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2023," kata Plt Kepala Dinas Sosial Sulsel, H Abd Malik Faisal di Makassar, Sabtu.
Menurut dia, pentingnya sosialisasi tersebut bagi kepala dinas se-kabupaten/kota di Sulsel serta para koordinator PKH kabupaten/kota se-Sulsel agar angka prevalensi stunting dapat ditekan.
Selain itu, sosialisasi itu juga untuk mendapatkan informasi dan pengalaman dari Pemkab Barru dan BKKBN Barru selaku daerah yang berhasil menurunkan angka prevalensi stunting hingga 14 persen.
Abd Malik mengatakan, era Indonesia emas 2045 harus disokong dengan menyiapkan generasi berkualtas, karena hanya akan datang sekali.
Karena itu, lanjut dia, stunting yang masih menjadi masalah gizi utama bagi bayi dan anak di bawah usia dua tahun harus segera dientaskan di Indonesia. Pasalnya, masalah stunting ini menjadi penghambat momentum generasi emas dan target ekonomi 4 besar dunia.
Sebelumnya Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin meminta Kadis Sosial Sulsel mengkoordinasikan dan melakukan pengawalan program dan monitoring evaluasi penanganan percepatan penurunan stunting di Provinsi Sulsel.
Berkaitan dengan hal tersebut, Dinsos Sulsel menyiapkan tim pendukung percepatan penurunan (TP3) stunting melalui Gerakan Peduli Stunting atau disingkat Gadis.
Gerakan ini dengan pendekatan taktis selama 6 bulan, melibatkan tenaga pendamping sosial PKH (Program Keluarga Harapan) yang jumlahnya mencapai 1.040 orang dengan 32 keluarga penerima manfaat (KPM).
Tenaga tersebutlah yang digerakkan untuk membantu agar kelompok sasaran fokus dalam pemenuhan gizi ibu hamil dan menyusui, pemberian makanan pendamping (MP)-ASI serta pemberian protein hewani dan edukasi kepada KPM.