Makassar (ANTARA Sulsel) - Staf ahli Menteri Pertanian Bidang Lingkungan Mukti Sardjono mengatakan, rumput laut selain memiliki daya saing ekonomi tinggi, juga ramah lingkungan karena dapat menguras gas emisi.
"Indonesia masuk dalam tiga besar pemasok rumput laut di pasar internasional, dengan produksi nasional pada 2012 mencapai 6,5 juta ton. karena itu pengembangan komoditas ini harus dioptimalkan," kata Mukti pada seminar regional Kawasan Timur Indonesia yang digelar Balai Besar Karantina Pertanian Sulsel di Makassar, Jumat.
Menurut dia, rumput laut yang ramah lingkungan itu juga mampu menekan kebocoran lapisan ozon. Hanya saja, akibat pemanasan global dan perubahan iklim dunia, menyebabkan rata-rata tujuh persen hamparan rumput laut dunia hilang akibat pemanasan global dan ulah manusia.
Karena itu, lanjut dia, berbagai upaya harus dilakukan untuk menekan kerusakan ekosistem rumput laut, salah satu diantaranya dengan menggunakan bahan-bahan yang gas emisinya rendah untuk sektor pertanian.
"Misalnya dengan memperbanyak menggunakan pupuk organik, dan sebaliknya mengurangi penggunaan pupuk anorganik," katanya.
Sementara itu, Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Sulsel Hermansyah mengatakan, selama ini kendala yang dihadapi eksportir rumput laut di daerah adalah regulasi yang masih sentralistik.
Akibatnya, daerah masih tergantung pada regulasi pusat yang kemudian menghambat perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang utamanya didukung dari komoditas ekspor seperti rumput laut.
Sebagai gambaran, produksi rumput laut Sulsel tercatat terbesar dari 10 sentra produksi rumput laut nasional telah memberikan sumbangan produksi sekitar 2,1 juta ton dari total produksi nasional sebanyak 6,5 juta ton pada periode 2012.
"Namun pengiriman ke luar negeri masih harus melalui pintu Surabaya dan Jakarta, begitu pula dengan pembayaran L/C-nya masih melalui dua pintu itu," katanya.
Berkaitan dengan hal tersebut, diharapkan pemerintah pusat dapat memberikan kewenangan ke Makassar, Sulsel sebagai pintu gerbang KTI untuk mengatur pengiriman langsung ke luar negeri, sehingga dampak ekonominya akan lebih banyak dinikmati masyarakat di daerah ini.
Hal senada dikemukakan Kabid Perikanan Budidaya, Dinas Kelautan dan Perikanan Sulsel Sulkaf S Latief. Menurut dia, Sulsel mendapat amanah melalui RPJM nasional untuk meningkatkan produksi rumput laut sebanyak 6,8 juta ton pada 2019.
Karena itu, lanjut dia, jangan hanya dituntut meningkatkan produksi, sementara kemudahan regulasi belum sepenuhnya diberikan ke pemerintah daerah. Padahal, itu dinilai penting agar perputaran roda ekonomi di daerah juga dapat berkembang secara optimal. Nurul H
"Indonesia masuk dalam tiga besar pemasok rumput laut di pasar internasional, dengan produksi nasional pada 2012 mencapai 6,5 juta ton. karena itu pengembangan komoditas ini harus dioptimalkan," kata Mukti pada seminar regional Kawasan Timur Indonesia yang digelar Balai Besar Karantina Pertanian Sulsel di Makassar, Jumat.
Menurut dia, rumput laut yang ramah lingkungan itu juga mampu menekan kebocoran lapisan ozon. Hanya saja, akibat pemanasan global dan perubahan iklim dunia, menyebabkan rata-rata tujuh persen hamparan rumput laut dunia hilang akibat pemanasan global dan ulah manusia.
Karena itu, lanjut dia, berbagai upaya harus dilakukan untuk menekan kerusakan ekosistem rumput laut, salah satu diantaranya dengan menggunakan bahan-bahan yang gas emisinya rendah untuk sektor pertanian.
"Misalnya dengan memperbanyak menggunakan pupuk organik, dan sebaliknya mengurangi penggunaan pupuk anorganik," katanya.
Sementara itu, Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Sulsel Hermansyah mengatakan, selama ini kendala yang dihadapi eksportir rumput laut di daerah adalah regulasi yang masih sentralistik.
Akibatnya, daerah masih tergantung pada regulasi pusat yang kemudian menghambat perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang utamanya didukung dari komoditas ekspor seperti rumput laut.
Sebagai gambaran, produksi rumput laut Sulsel tercatat terbesar dari 10 sentra produksi rumput laut nasional telah memberikan sumbangan produksi sekitar 2,1 juta ton dari total produksi nasional sebanyak 6,5 juta ton pada periode 2012.
"Namun pengiriman ke luar negeri masih harus melalui pintu Surabaya dan Jakarta, begitu pula dengan pembayaran L/C-nya masih melalui dua pintu itu," katanya.
Berkaitan dengan hal tersebut, diharapkan pemerintah pusat dapat memberikan kewenangan ke Makassar, Sulsel sebagai pintu gerbang KTI untuk mengatur pengiriman langsung ke luar negeri, sehingga dampak ekonominya akan lebih banyak dinikmati masyarakat di daerah ini.
Hal senada dikemukakan Kabid Perikanan Budidaya, Dinas Kelautan dan Perikanan Sulsel Sulkaf S Latief. Menurut dia, Sulsel mendapat amanah melalui RPJM nasional untuk meningkatkan produksi rumput laut sebanyak 6,8 juta ton pada 2019.
Karena itu, lanjut dia, jangan hanya dituntut meningkatkan produksi, sementara kemudahan regulasi belum sepenuhnya diberikan ke pemerintah daerah. Padahal, itu dinilai penting agar perputaran roda ekonomi di daerah juga dapat berkembang secara optimal. Nurul H