Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan implementasi government technology (GovTech) dalam jangka pendek akan fokus pada 9 layanan prioritas terpadu.
Hal itu disampaikan Azwar Anas dalam laporannya pada acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan Peluncuran "GovTech" Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin.
"Dalam jangka pendek tahun 2024 GovTech akan mengembangkan 9 layanan prioritas secara terpadu, selain juga integrasi layanan-layanan yang sudah siap untuk dikonsolidasikan, termasuk BPN serta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan," tutur Azwar.
GovTech merupakan tim digital pemerintah yang akan mengintegrasikan layanan digital nasional.
Sebelumnya Azwar Anas pernah memaparkan 9 layanan prioritas GovTech untuk jangka pendek yakni layanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, identitas digital berbasis data kependudukan, layanan Satu Data Indonesia, transaksi keuangan, integrasi portal service, layanan aparatur negara hingga SIM daring.
Dia mengatakan Presiden terus mengingatkan bahwa tantangan ke depan akan kompleks. Presiden mengharapkan agar pelayanan di tanah air berjalan cepat, mudah dan transparan.
Azwar Anas menyampaikan kehadiran GovTech akan menjawab harapan tersebut.
"Ke depan masyarakat hanya perlu satu login dan mengisi satu data untuk dapat mengakses berbagai layanan dalam satu portal dengan data pribadi yang aman dan tanpa perlu memfotokopi KTP," jelasnya.
Dia mengatakan GovTech bukan merupakan aplikasi melainkan penyelenggaraan keterpaduan ekosistem layanan digital pemerintah.
Sebagai inisiasi tahap awal, 15 instansi siap mengintegrasikan layanan pada portal pelayanan publik dan portal administrasi pemerintahan.
"Untuk itu dalam kesempatan ini, dengan disaksikan Presiden, akan dilakukan penandatanganan oleh 15 instansi, komitmen yang akan memastikan capaian lima bulan terakhir dapat dilanjutkan, hingga peluncuran awal layanan terpadu triwulan ketiga tahun 2024 ini, serta memastikan keberlanjutan di masa yang akan datang," jelasnya.
Lebih jauh Azwar juga menyampaikan arahan Presiden tentang perlunya dilakukan terobosan-terobosan baru, untuk semakin mengoptimalkan percepatan transformasi layanan digital pemerintahan Indonesia.
Langkah strategis selanjutnya meliputi penguatan GovTech Indonesia secara berkelanjutan dan memperkuat tata kelola kelembagaan terkait koordinasi transformasi digital.
"Kami berharap keberlanjutan program ini terus diperkuat sebagaimana harapan Presiden, untuk ke depan bisa menjadi bagian untuk proyek strategis nasional digital atau PSN digital," ujar Azwar.
Pada kesempatan itu Presiden meresmikan nama dan logo GovTech Indonesia yang telah dipilih Presiden, yang akan menjadi motor peningkatan kapabilitas digital pemerintahan dengan memanfaatkan talenta digital terbaik bangsa.