Makassar (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Maros Sulawesi Selatan mengingatkan aparatur sipil negara (ASN), TNI dan Polri agar tetap menjaga menjunjung tinggi prinsip netralitas di Pilkada 2024.
"Pemilu atau pilkada yang bermartabat adalah pemilihan yang dilakukan sesuai dengan asasnya, dimana pilkada itu untuk mencari pemimpin rakyat di daerah. Netralitas ASN dan TNI-Polri baik tingkat pusat maupun daerah adalah hal wajib sesuai dengan aturannya," ujar Ketua Bawaslu Maros saat dikonfirmasi dari Makassar, Sabtu.
.Ia mengatakan peringatan itu telah disampaikan kepada masing-masing instansi mengingat tahapan dari Pilkada Kabupaten Maros sudah dilaksanakan Sejak Januari 2024.
Adapun rujukan aturannya yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 9 ayat (2) yang menyatakan bahwa pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.
Aturan itu juga telah dikuatkan pada Pasal 5 huruf n angka 7 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
"Tujuannya untuk mewujudkan ASN dan TNI-Polri yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik," katanya.
Sufirman menegaskan ASN wajib netral dan menjaga independensi serta profesionalitas dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat.
"Jadi jangan ikut-ikutan memposting, membagikan atau menyukai postingan yang memuat gambar partai atau petinggi parpol karena itu masuk dalam kategori pelanggaran netralitas," tuturnya.
Sufirman pun mengakui pihaknya telah menginstruksikan Panwaslu Kecamatan agar mensosialisasikan aturan tersebut dan melakukan koordinasi camat dan lurah yang ada di wilayahnya masing-masing.
"Kami berharap agar semua pihak menjaga suasana kondusif selama proses tahapan pilkada berlangsung. Hal tersebut menjadi tanggung jawab kita bersama dan semoga tidak ada lagi kasus netralitas ASN yang terjadi di Maros selama tahapan pilkada," ucapnya.
"Pemilu atau pilkada yang bermartabat adalah pemilihan yang dilakukan sesuai dengan asasnya, dimana pilkada itu untuk mencari pemimpin rakyat di daerah. Netralitas ASN dan TNI-Polri baik tingkat pusat maupun daerah adalah hal wajib sesuai dengan aturannya," ujar Ketua Bawaslu Maros saat dikonfirmasi dari Makassar, Sabtu.
.Ia mengatakan peringatan itu telah disampaikan kepada masing-masing instansi mengingat tahapan dari Pilkada Kabupaten Maros sudah dilaksanakan Sejak Januari 2024.
Adapun rujukan aturannya yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 9 ayat (2) yang menyatakan bahwa pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.
Aturan itu juga telah dikuatkan pada Pasal 5 huruf n angka 7 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
"Tujuannya untuk mewujudkan ASN dan TNI-Polri yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik," katanya.
Sufirman menegaskan ASN wajib netral dan menjaga independensi serta profesionalitas dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat.
"Jadi jangan ikut-ikutan memposting, membagikan atau menyukai postingan yang memuat gambar partai atau petinggi parpol karena itu masuk dalam kategori pelanggaran netralitas," tuturnya.
Sufirman pun mengakui pihaknya telah menginstruksikan Panwaslu Kecamatan agar mensosialisasikan aturan tersebut dan melakukan koordinasi camat dan lurah yang ada di wilayahnya masing-masing.
"Kami berharap agar semua pihak menjaga suasana kondusif selama proses tahapan pilkada berlangsung. Hal tersebut menjadi tanggung jawab kita bersama dan semoga tidak ada lagi kasus netralitas ASN yang terjadi di Maros selama tahapan pilkada," ucapnya.