Makassar (ANTARA) - Tim Bina Desa Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin menyelenggarakan penyuluhan hukum dalam upaya pencegahan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagai kelompok rentan.
Koordinator Dosen Pendamping Bina Desa tahun 2024 batch 1 FH Unhas M Aris Munandar MH, dalam keterangannya di Makassar, Sabtu, mengatakan kegiatan bina desa merupakan bagian dari salah satu pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Hasanuddin yakni pengabdian kepada masyarakat.
Aris Munandar, menyampaikan beberapa hal berkenaan tujuan utama pelaksanaan bina desa tersebut. Dirinya tidak lupa memberikan apresiasi terhadap dukungan dan kesediaan Kepala Desa Temmappadduae, Kabupaten Maros, Sulsel yang memfasilitasi kegiatan ini.
"Tentunya, kita berharap kegiatan ini bisa memberikan kontribusi efektif bagi masyarakat dalam menyikapi fenomena kejahatan seksual yang dilakukan terhadap anak sebagai kelompok rentan. Sehingga dapat dicegah sebaik mungkin,"ujarnya.
Sementara Kades Temmapaduae Aminuddin, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas dilaksanakannya kegiatan bina desa tersebut di Desa Temmappaduae.
“Kami segenap perangkat Desa Temmappaduae sangat mengapresiasi atas pelaksanaan bina desa ini. Apalagi kasus seperti itu sudah marak terjadi di tengah-tengah masyarakat," katanya.
Ia menjelaskan, di Desa Temmappaduae telah memiliki program yang dikhususkan mengurusi pelindungan terhadap anak dan perempuan.
"Kami berharap, kegiatan ini bisa memberikan edukasi kepada masyarakat Desa Temmappaduae khususnya dalam hal pencegahan tindak pidana kekerasan seksual,” jelas Aminuddin.
Lebih lanjut, Camat Marusu Syamsul Idrus, menyampaikan kegiatan ini sangat luar biasa karena memberikan kontribusi dalam mengedukasi masyarakat mengenai tata cara pencegahan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.
"Orang tua menjadi tokoh utama yang memberikan pelindungan kepada anak-anaknya. Olehnya itu, ke depan aktivitas dan kegiatan serupa semoga bisa dilaksanakan lagi agar masyarakat semakin banyak memahami soal hukum,"urainya.
Berita Terkait
LKIM Unismuh mengusulkan program desa maritim Pemkab Takalar
Senin, 1 Juli 2024 15:41 Wib
Menparekraft awali kunjungan di 50 desa ADWI di Desa Wisata Balleangin Pangkep
Senin, 1 Juli 2024 12:34 Wib
Mengintip penggunaan peranti hemat energi di desa wisata Lantebung
Minggu, 30 Juni 2024 1:01 Wib
PLN melistriki 16 desa terpencil di Sultra
Sabtu, 29 Juni 2024 0:43 Wib
Pemkab Luwu Timur dorong SDM pengelola desa wisata dan konten kreator
Kamis, 27 Juni 2024 12:35 Wib
Pemprov Sulbar membangun akses layanan keuangan desa
Minggu, 23 Juni 2024 11:04 Wib
KLHK: Indonesia patahkan mitos lahan gambut tergradasi tak dapat dipulihkan
Rabu, 19 Juni 2024 13:36 Wib
Kemenkumham terus dorong penambahan desa sadar hukum di Sulsel
Senin, 17 Juni 2024 0:56 Wib