Makassar (ANTARA) - DPRD Provisi Sulawesi Selatan melalui Komisi D (Bidang Pembangunan) memantau kondisi jalan rusak hingga amblas di Kabupaten Barru serta mengecek aktivitas Pelabuhan Maccini Baji di Kabupaten Pangkep.
"Ada pengerjaan perbaikan jalan kurang lebih 2,2 kilometer di Jalan Poros Bulu Dua menghubungkan Barru ke Kabupaten Soppeng pada 2024, namun ditemukan jalannya ada amblas, ini berbahaya sekali," ujar Ketua Komisi D Kadir Halid saat dikonfirmasi ketika sedang memantau kondisi infrastruktur di Barru, Kamis.
Menurut dia, Jalan Poros Pakkae (bulu dua) di Desa Harapan, Kecamatan Riaja, Barru yang dilalui tim mengalami sudah kerusakan kerusakan cukup parah akibat terdampak longsor pada pertengahan Desember 2024. Jalan poros menghubungkan dua kabupaten ini merupakan kewenangan provinsi sehingga harus segera diperbaiki.
Kendati demikian, jalan yang amblas tersebut posisinya berada di tikungan masih bisa dilalui kendaraan, namun perlu kehati-hatian melintasi jalan itu dan hanya bisa dilalui satu mobil.
"Saya sudah minta Dinas Bina Marga secepatnya mengantisipasi itu, minimal ditimbun atau diapalah supaya bisa dilalui dua mobil. Saya lihat ini sangat rawan, apalagi amblasnya di tikungan," paparnya.
Dari kunjungan kerja itu, pihaknya meminta kontraktor yang hadir untuk melakukan perbaikan jalan dan segera menutup jalan amblas setelah mengalami longsor agar tidak terjadi kemacetan disebabkan penumpukan kendaraan. Begitu pun tiga titik yang rusak pada bagian salurannya serta longsoran-longsoran kecil.
Informasi dari Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Pemprov Sulsel menyatakan, penyebab jalan amblas itu disebabkan hujan dengan intensitas tinggi. Pihaknya meminta dinas terkait bersama kontraktornya memperbaiki jalan, karena itu tanggung jawabnya.
Sementara di Pelabuhan Maccini Baji di Pangkep, tim kerja melihat sejumlah aset kapal yang memiliki potensi untuk penambahan pendapatan asli daerah (PAD) tidak dimaksimalkan, walaupun ada beberapa hal wajib dibenahi seperti penerangan maupun fasilitas sandaran kapal.
"Saya lihat banyak sekali kapal-kapal sandar, baik kapal pengangkut semen, dan penumpang. Tetapi soal sewa sandaran di Pelabuhan masih (pendapatan) diambil pusat (Kemenhub). Kita segera konsultasikan ini ke pusat, mestinya ini sudah diserahkan ke Pemprov untuk dikelola daerah," kata Kadir mengungkapkan.
