Mamuju (ANTARA Sulbar) - Bupati Mamuju, Sulawesi Barat, Dr H Suhardi Duka, MM, menyatakan daerahnya sangat layak keluar dari kawasan daerah tertinggal karena telah banyak mengalami kemajuan.
"Berdasarkan perhitungan enam kriteria penilaian daerah tertinggal yang dijadikan tolok ukur oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) maka kita layak keluar dari kawasan daerah tertinggal," kata Bupati Mamuju, Suhardi Duka di Mamuju, Minggu.
Menurut dia, enam indikator itu diantaranya terkait kondisi geografis daerah, potensi sumberdaya alam, potensi Sumber Daya Manusia, Sarana dan prasarana, daerah terisolasi dan rawan konflik, serta daerah yang rawan bencana.
"Selama ini terdapat 27 indikator utama Kabupaten Mamuju bersama 182 daerah lain setanah air selama ini masih digolongkan sebagai Daerah tertinggal," ujarnya.
Bersamaan dengan perkembangannya yang begitu pesat katanya, dipastikan tahun ini predikat yang 70 persen tersandang pada daerah yang berada di kawasan timur Indonesia tersebut akan segera ditinggalkan oleh Kabupaten Mamuju.
Bupati mengatakan, jika menilik dari sejumlah indikator yang ada seperti pertumbuhan ekonomi, angka IPM yang juga terus meningkat, serta angka kemiskinan dan jumlah pengangguran yang juga mampu terus ditekan turun, maka Mamuju memang telah sangat layak untuk lepas dari kategori tertinggal.
Hal itu kata dia, sebuah prestasi yang membanggakan. Hal ini tidak lantas membuat Pemkab Mamuju menjadi lengah, sehingga harus tetap mampu mempertahankan kemajuan meliputi angka pertumbuhan ekonomi yang tetap sejalan bersamaan menurunnya angka kemiskinan dan peningkatan PDRB perkapita.
"Itu yang perlu, karena kalau pertumbuhan ekonomi berjalan sesat maka tentu akan mengakibatkan kesenjangan, dan adanya kesenjangan itu merupakan kegagalan pemerintah," ucap Bupati.
Di era liberalisme saat ini, proteksi terhadap masyarakat miskin menjadi bahagian dari tugas penting pemerintah.
"Kita bertugas bukan untuk menciptakan kelas menengah menjadi besar, selain itu, kita harus berupaya menghadirkan kelas menengah baru, sedangkan yang telah mandiri hanya kita berikan ruang, itulah cara menyelesaikan problem kemiskinan di daerah," ujarnya.
Kepala Bappeda Mamuju, Rahmat Thahir membenarkan hal itu terkait informasi keluarnya Mamuju dalam kategori daerah tertinggal.
"Kita telah menerima informasi ini saat mengikuti Musrenbang tingkat Provinsi belum lama ini. Secara resmi pihak Kementerian telah menyampaikan hal itu," kata Rahmat. FC Kuen
"Berdasarkan perhitungan enam kriteria penilaian daerah tertinggal yang dijadikan tolok ukur oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) maka kita layak keluar dari kawasan daerah tertinggal," kata Bupati Mamuju, Suhardi Duka di Mamuju, Minggu.
Menurut dia, enam indikator itu diantaranya terkait kondisi geografis daerah, potensi sumberdaya alam, potensi Sumber Daya Manusia, Sarana dan prasarana, daerah terisolasi dan rawan konflik, serta daerah yang rawan bencana.
"Selama ini terdapat 27 indikator utama Kabupaten Mamuju bersama 182 daerah lain setanah air selama ini masih digolongkan sebagai Daerah tertinggal," ujarnya.
Bersamaan dengan perkembangannya yang begitu pesat katanya, dipastikan tahun ini predikat yang 70 persen tersandang pada daerah yang berada di kawasan timur Indonesia tersebut akan segera ditinggalkan oleh Kabupaten Mamuju.
Bupati mengatakan, jika menilik dari sejumlah indikator yang ada seperti pertumbuhan ekonomi, angka IPM yang juga terus meningkat, serta angka kemiskinan dan jumlah pengangguran yang juga mampu terus ditekan turun, maka Mamuju memang telah sangat layak untuk lepas dari kategori tertinggal.
Hal itu kata dia, sebuah prestasi yang membanggakan. Hal ini tidak lantas membuat Pemkab Mamuju menjadi lengah, sehingga harus tetap mampu mempertahankan kemajuan meliputi angka pertumbuhan ekonomi yang tetap sejalan bersamaan menurunnya angka kemiskinan dan peningkatan PDRB perkapita.
"Itu yang perlu, karena kalau pertumbuhan ekonomi berjalan sesat maka tentu akan mengakibatkan kesenjangan, dan adanya kesenjangan itu merupakan kegagalan pemerintah," ucap Bupati.
Di era liberalisme saat ini, proteksi terhadap masyarakat miskin menjadi bahagian dari tugas penting pemerintah.
"Kita bertugas bukan untuk menciptakan kelas menengah menjadi besar, selain itu, kita harus berupaya menghadirkan kelas menengah baru, sedangkan yang telah mandiri hanya kita berikan ruang, itulah cara menyelesaikan problem kemiskinan di daerah," ujarnya.
Kepala Bappeda Mamuju, Rahmat Thahir membenarkan hal itu terkait informasi keluarnya Mamuju dalam kategori daerah tertinggal.
"Kita telah menerima informasi ini saat mengikuti Musrenbang tingkat Provinsi belum lama ini. Secara resmi pihak Kementerian telah menyampaikan hal itu," kata Rahmat. FC Kuen