Mamuju (ANTARA Sulbar) - Setidaknya terdapat 14 tenaga honorer kategori dua (K2) yang lulus pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dinyatakan tidak memasukkan berkas hingga batas akhir pemberkasan.
"Proses pemberkasan telah berakhir sejak, Minggu 20 April. Dari 624 CPNS lulus, 14 diantaranya tidak memasukkan berkas," kata Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Mamuju, Sahari Bulan di Mamuju, Selasa.
Dia mengatakan, untuk menentukan nasib 14 honorer tersebut, maka BKDD akan melakukan konsultasi kepada pimpinan daerah dalam hal ini Bupati Mamuju.
"Karena kita sudah memberikan batas waktu. Bahkan sampai mulur karena sudah diperpanjang 10 hari. Tetapi yang jelas sekarang yang belum masuk ada 14 orang," ujar Sahari Bulan.
Selain melakukan konsultasi ke bupati, BKDD Mamuju juga akan berkoordikasi dengan kepala SKPD honorer bersangkutan. 14 honorer yang tidak memasukkan berkas tersebut masing-masing, delapan orang tenaga administrasi, empat guru, dan dua dari kesehatan.
"Kita juga belum mengetahui honorer yang belum memasukkan berkas terkendala dimana dan bagaimana. Apakah unsur kesengajaan dari honorer sendiri, atau lambatnya penyelesaian berkas pada SKPD masing-masing. Ini sementara kita koordinasi dengan kepala dinasnya," terang Sahari Bulan.
Setelah melakukan klarifikasi bupati, kepala SKPD, dan honorer yang tidak memasukkan berkas, selanjutnya akan diputuskan bagaimana penangannya.
"Jika keterlambatan disebabkan oleh honorer, bisa dipastikan honorer yang tidak memasukkan berkas gagal menjadi CPNS. Kecuali keterlambatan di SKPD-nya kita bisa toleransi, karena itu bukan kesalahan honorer," bebernya.
Sementara itu, Kepala Bidang Formasi dan Informasi BKDD Mamuju, Herman, mengatakan, setelah perampungan tahapan selanjutnya adalah penginputan data sesuai dengan program yang telah diberikan Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
"Diinput untuk pengusulan NIP ke BKN. Itu ada sistem yang kita pakai. Ada nama formasi yang bersangkutan. Selanjutnya di-print out, untuk ditandatangani pejabat pembina kepegawian kemudian diserahkan ke BKN," urainya.
Proses penginputan ini, kata dia, kembali memakan waktu lama sehingga para honorer diharapkan lebih bersabar.
"Saat pengumuman, kan hanya nama dan nomor tes. Tidak dicantumkan formasinya. Itu yang akan diinput kembali. Penginputan itu lama. Boleh jadi awal Mei baru bisa disetor," terangnya. Agus Setiawan
"Proses pemberkasan telah berakhir sejak, Minggu 20 April. Dari 624 CPNS lulus, 14 diantaranya tidak memasukkan berkas," kata Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Mamuju, Sahari Bulan di Mamuju, Selasa.
Dia mengatakan, untuk menentukan nasib 14 honorer tersebut, maka BKDD akan melakukan konsultasi kepada pimpinan daerah dalam hal ini Bupati Mamuju.
"Karena kita sudah memberikan batas waktu. Bahkan sampai mulur karena sudah diperpanjang 10 hari. Tetapi yang jelas sekarang yang belum masuk ada 14 orang," ujar Sahari Bulan.
Selain melakukan konsultasi ke bupati, BKDD Mamuju juga akan berkoordikasi dengan kepala SKPD honorer bersangkutan. 14 honorer yang tidak memasukkan berkas tersebut masing-masing, delapan orang tenaga administrasi, empat guru, dan dua dari kesehatan.
"Kita juga belum mengetahui honorer yang belum memasukkan berkas terkendala dimana dan bagaimana. Apakah unsur kesengajaan dari honorer sendiri, atau lambatnya penyelesaian berkas pada SKPD masing-masing. Ini sementara kita koordinasi dengan kepala dinasnya," terang Sahari Bulan.
Setelah melakukan klarifikasi bupati, kepala SKPD, dan honorer yang tidak memasukkan berkas, selanjutnya akan diputuskan bagaimana penangannya.
"Jika keterlambatan disebabkan oleh honorer, bisa dipastikan honorer yang tidak memasukkan berkas gagal menjadi CPNS. Kecuali keterlambatan di SKPD-nya kita bisa toleransi, karena itu bukan kesalahan honorer," bebernya.
Sementara itu, Kepala Bidang Formasi dan Informasi BKDD Mamuju, Herman, mengatakan, setelah perampungan tahapan selanjutnya adalah penginputan data sesuai dengan program yang telah diberikan Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
"Diinput untuk pengusulan NIP ke BKN. Itu ada sistem yang kita pakai. Ada nama formasi yang bersangkutan. Selanjutnya di-print out, untuk ditandatangani pejabat pembina kepegawian kemudian diserahkan ke BKN," urainya.
Proses penginputan ini, kata dia, kembali memakan waktu lama sehingga para honorer diharapkan lebih bersabar.
"Saat pengumuman, kan hanya nama dan nomor tes. Tidak dicantumkan formasinya. Itu yang akan diinput kembali. Penginputan itu lama. Boleh jadi awal Mei baru bisa disetor," terangnya. Agus Setiawan