Makassar, Sulsel (ANTARA) - Pj Sekda Kota Makassar, Sulsel, Firman Hamid Pagarra meminta warga bersama Dinas Ketahanan Pangan (DKP) menggenjot budi daya pangan di lorong wisata (longwis) untuk memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat.
Menurut dia, melalui rilisnya di Makassar, Sulsel, Sabtu, salah satu metode peningkatan produktivitas budi daya pangan di perkotaan adalah dengan urban farming.
"Urban farming ini kita dukung untuk pemerataan pemenuhan pangan bagi masyarakat Kota Makassar. Penerapan ini dilakukan beberapa tahapan dan koordinasi dengan pihak KWT (kelompok wanita tani) dan RT/RW," katanya saat memimpin focus grup discussion (FGD), yang digelar DKP Makassar.
Firman mengatakan ada tiga poin penting dalam pembahasan FGD ini yakni penanganan kemiskinan ekstrem, penanganan inflasi, dan kurangnya lahan pertanian di Kota Makassar.
"Kita terkenal dengan lorong wisatanya. Lorong ini disebut Pak Wali Kota sebagai selnya kota. Periode pertama disebut lorong garden, lalu bulo, sekarang menjadi lorong wisata yang salah satu di dalamnya itu budi daya pangan," ujarnya.
Firman menjelaskan pemanfaatan ruang minimalis di perkotaan itu dimanfaatkan agar dapat menghasilkan produk.
Selain itu, pemenuhan kebutuhan pangan, kenyamanan hidup di tengah polusi udara perkotaan dan menghadirkan nuansa estetika lingkungan masyarakat di lorong wisata.
Selain tahapan tersebut, sebelumnya program urban farming juga dibarengi dengan keterlibatan publik seperti pembentukan dewan lorong, pembentukan influencer atau bassi barania serta penguatan ketua RT/RW setempat yang ikut membantu mengawal dan menjaga keberlangsungan program lorong wisata.
Karenanya, Firman berharap FGD dapat memberikan masukan serta gagasan untuk membantu pembenahan tata kelola pangan di Kota Makassar, sehingga dirasakan semua masyarakat dan dapat menstabilkan inflasi.
Menurut dia, melalui rilisnya di Makassar, Sulsel, Sabtu, salah satu metode peningkatan produktivitas budi daya pangan di perkotaan adalah dengan urban farming.
"Urban farming ini kita dukung untuk pemerataan pemenuhan pangan bagi masyarakat Kota Makassar. Penerapan ini dilakukan beberapa tahapan dan koordinasi dengan pihak KWT (kelompok wanita tani) dan RT/RW," katanya saat memimpin focus grup discussion (FGD), yang digelar DKP Makassar.
Firman mengatakan ada tiga poin penting dalam pembahasan FGD ini yakni penanganan kemiskinan ekstrem, penanganan inflasi, dan kurangnya lahan pertanian di Kota Makassar.
"Kita terkenal dengan lorong wisatanya. Lorong ini disebut Pak Wali Kota sebagai selnya kota. Periode pertama disebut lorong garden, lalu bulo, sekarang menjadi lorong wisata yang salah satu di dalamnya itu budi daya pangan," ujarnya.
Firman menjelaskan pemanfaatan ruang minimalis di perkotaan itu dimanfaatkan agar dapat menghasilkan produk.
Selain itu, pemenuhan kebutuhan pangan, kenyamanan hidup di tengah polusi udara perkotaan dan menghadirkan nuansa estetika lingkungan masyarakat di lorong wisata.
Selain tahapan tersebut, sebelumnya program urban farming juga dibarengi dengan keterlibatan publik seperti pembentukan dewan lorong, pembentukan influencer atau bassi barania serta penguatan ketua RT/RW setempat yang ikut membantu mengawal dan menjaga keberlangsungan program lorong wisata.
Karenanya, Firman berharap FGD dapat memberikan masukan serta gagasan untuk membantu pembenahan tata kelola pangan di Kota Makassar, sehingga dirasakan semua masyarakat dan dapat menstabilkan inflasi.