Pemkot Makassar meminta warga genjot budi daya pangan di lorong wisata
Sabtu, 27 Juli 2024 12:45 WIB
FGD yang membahas penanganan kemiskinan ekstrem, penanganan inflasi dan kurangnya lahan pertanian di Kota Makassar, Sulsel. ANTARA/HO-Humas Pemkot Makassar
Makassar, Sulsel (ANTARA) - Pj Sekda Kota Makassar, Sulsel, Firman Hamid Pagarra meminta warga bersama Dinas Ketahanan Pangan (DKP) menggenjot budi daya pangan di lorong wisata (longwis) untuk memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat.
Menurut dia, melalui rilisnya di Makassar, Sulsel, Sabtu, salah satu metode peningkatan produktivitas budi daya pangan di perkotaan adalah dengan urban farming.
"Urban farming ini kita dukung untuk pemerataan pemenuhan pangan bagi masyarakat Kota Makassar. Penerapan ini dilakukan beberapa tahapan dan koordinasi dengan pihak KWT (kelompok wanita tani) dan RT/RW," katanya saat memimpin focus grup discussion (FGD), yang digelar DKP Makassar.
Firman mengatakan ada tiga poin penting dalam pembahasan FGD ini yakni penanganan kemiskinan ekstrem, penanganan inflasi, dan kurangnya lahan pertanian di Kota Makassar.
"Kita terkenal dengan lorong wisatanya. Lorong ini disebut Pak Wali Kota sebagai selnya kota. Periode pertama disebut lorong garden, lalu bulo, sekarang menjadi lorong wisata yang salah satu di dalamnya itu budi daya pangan," ujarnya.
Firman menjelaskan pemanfaatan ruang minimalis di perkotaan itu dimanfaatkan agar dapat menghasilkan produk.
Selain itu, pemenuhan kebutuhan pangan, kenyamanan hidup di tengah polusi udara perkotaan dan menghadirkan nuansa estetika lingkungan masyarakat di lorong wisata.
Selain tahapan tersebut, sebelumnya program urban farming juga dibarengi dengan keterlibatan publik seperti pembentukan dewan lorong, pembentukan influencer atau bassi barania serta penguatan ketua RT/RW setempat yang ikut membantu mengawal dan menjaga keberlangsungan program lorong wisata.
Karenanya, Firman berharap FGD dapat memberikan masukan serta gagasan untuk membantu pembenahan tata kelola pangan di Kota Makassar, sehingga dirasakan semua masyarakat dan dapat menstabilkan inflasi.
Menurut dia, melalui rilisnya di Makassar, Sulsel, Sabtu, salah satu metode peningkatan produktivitas budi daya pangan di perkotaan adalah dengan urban farming.
"Urban farming ini kita dukung untuk pemerataan pemenuhan pangan bagi masyarakat Kota Makassar. Penerapan ini dilakukan beberapa tahapan dan koordinasi dengan pihak KWT (kelompok wanita tani) dan RT/RW," katanya saat memimpin focus grup discussion (FGD), yang digelar DKP Makassar.
Firman mengatakan ada tiga poin penting dalam pembahasan FGD ini yakni penanganan kemiskinan ekstrem, penanganan inflasi, dan kurangnya lahan pertanian di Kota Makassar.
"Kita terkenal dengan lorong wisatanya. Lorong ini disebut Pak Wali Kota sebagai selnya kota. Periode pertama disebut lorong garden, lalu bulo, sekarang menjadi lorong wisata yang salah satu di dalamnya itu budi daya pangan," ujarnya.
Firman menjelaskan pemanfaatan ruang minimalis di perkotaan itu dimanfaatkan agar dapat menghasilkan produk.
Selain itu, pemenuhan kebutuhan pangan, kenyamanan hidup di tengah polusi udara perkotaan dan menghadirkan nuansa estetika lingkungan masyarakat di lorong wisata.
Selain tahapan tersebut, sebelumnya program urban farming juga dibarengi dengan keterlibatan publik seperti pembentukan dewan lorong, pembentukan influencer atau bassi barania serta penguatan ketua RT/RW setempat yang ikut membantu mengawal dan menjaga keberlangsungan program lorong wisata.
Karenanya, Firman berharap FGD dapat memberikan masukan serta gagasan untuk membantu pembenahan tata kelola pangan di Kota Makassar, sehingga dirasakan semua masyarakat dan dapat menstabilkan inflasi.
Pewarta : Nur Suhra Wardyah
Editor : Anwar Maga
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Dinas PUPR bersama DKP Sulbar sinkronisasi penataan ruang pesisir berbasis data
08 January 2026 21:21 WIB
Pemprov Sulsel raih penghargaan dari Kementerian PAN-RB lewat inovasi Pacarita
17 December 2025 11:23 WIB
Dongkrak ekonomi nelayan, DKP Sulsel bangun 1.657 apartemen ikan selama 2025
08 December 2025 14:27 WIB
Terpopuler - Ekonomi
Lihat Juga
Belanja pemerintah pusat di Sulsel pada triwulan I 2026 mencapai Rp4,7 triliun
06 May 2026 14:22 WIB