Makassar (ANTARA) - Sebanyak 15 ribu personel gabungan disiagakan untuk pengamanan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 di 24 kabupaten/kota se-Provinsi Sulawesi Selatan dalam Operasi Mantap Praja Pallawa 2024–2025.
"Operasi ini untuk mengamankan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati, pemilihan wali kota dan wakil wali kota di Sulsel. Polda Sulsel juga didukung TNI, instansi terkait, Satpol PP, Linmas, dan mitra kamtibmas," ujar Kepala Kepolisian Daerah Sulsel Inspektur Jenderal Polisi Andi Rian R. Djajadi saat Apel Pasukan di Halaman Mapolda Sulsel, Makassar, Rabu.
Operasi Mantap Praja Pallawa dilaksanakan selama 138 hari, mulai 1 Agustus sampai 16 Desember 2024. Untuk personel kepolisian dikerahkan sebanyak 12.145 orang di seluruh jajaran wilayah Polda Sulsel, selebihnya dari personel TNI dan pihak terkait.
Kapolda memastikan seluruh rangkaian proses demokrasi berjalan aman, tertib, dan lancar karena tahun 2024 adalah pertama kalinya pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara serentak di Indonesia sehingga menambah kompleksitas tugas aparat keamanan.
"Ini menjadi tanggung jawab kita sebagai aparat keamanan pada seluruh rangkaian proses demokrasi," papar Andi Rian menekankan kepada jajaran pasukan pengamanan pilkada saat apel tersebut.
Selain itu, Polda Sulsel telah membentuk pola pengamanan sistem rayonisasi bagi personel Satuan Brimob Polda yang terbagi dalam empat rayon, yakni Rayon Kota Makassar, Rayon Kota Parepare, Rayon Kota Palopo, dan Rayon Kabupaten Bone.
"Polda Sulsel juga menyiapkan 175 personel Brimob sebagai power on hand kapolda yang siap dimobilisasi kapan pun dan di mana pun ke seluruh wilayah Sulsel," ucap mantan Kapolda Kalimantan Selatan ini.
Sebagai dukungan pada pengamanan Pilkada Sulsel, Polda Sulsel telah menggelar kegiatan rutin yang ditingkatkan, yaitu cooling system atau sistem pendinginan guna mengantisipasi setiap potensi pelanggaran HAM dan gangguan kamtibmas menjelang tahapan inti pilkada.
Dalam menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif, kata Kapolda, dilakukan pemetaan potensi konflik sosial secara detail dan menyelesaikan potensi konflik tersebut hingga ke akar masalahnya.
"Apabila terdapat konflik yang sudah mengganggu stabilitas kamtibmas maka pastikan penggunaan kekuatan dilakukan secara tepat sesuai SOP dengan memegang teguh asas proporsionalitas, legalitas, integritas, nesesitas (keperluan), dan akuntabilitas," tutur mantan Dirtipidum Bareskrim Polri ini.
Kapolda menegaskan pentingnya koordinasi bersama TNI, BPBD, BMKG, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mitigasi bencana alam yang mungkin terjadi selama tahapan Pilkada 2024.
Selain itu, penanganan tindak pidana pilkada dilakukan dengan koordinasi dan kolaborasi antarkomponen sentra Gakkumdu agar profesional dan transparan.
"Laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, jaga netralitas dan integritas. Kita harus mampu menjadi contoh bagi masyarakat dalam menjunjung tinggi hukum dan etika. Deteksi dini dan deteksi aksi terhadap potensi ancaman yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat," katanya.
"Tindak tegas, namun tetap sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Pastikan pengawalan logistik pilkada dari mulai distribusi hingga pengumpulan kembali dilakukan dengan ketat dan cermat," ucapnya menegaskan.
"Operasi ini untuk mengamankan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati, pemilihan wali kota dan wakil wali kota di Sulsel. Polda Sulsel juga didukung TNI, instansi terkait, Satpol PP, Linmas, dan mitra kamtibmas," ujar Kepala Kepolisian Daerah Sulsel Inspektur Jenderal Polisi Andi Rian R. Djajadi saat Apel Pasukan di Halaman Mapolda Sulsel, Makassar, Rabu.
Operasi Mantap Praja Pallawa dilaksanakan selama 138 hari, mulai 1 Agustus sampai 16 Desember 2024. Untuk personel kepolisian dikerahkan sebanyak 12.145 orang di seluruh jajaran wilayah Polda Sulsel, selebihnya dari personel TNI dan pihak terkait.
Kapolda memastikan seluruh rangkaian proses demokrasi berjalan aman, tertib, dan lancar karena tahun 2024 adalah pertama kalinya pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara serentak di Indonesia sehingga menambah kompleksitas tugas aparat keamanan.
"Ini menjadi tanggung jawab kita sebagai aparat keamanan pada seluruh rangkaian proses demokrasi," papar Andi Rian menekankan kepada jajaran pasukan pengamanan pilkada saat apel tersebut.
Selain itu, Polda Sulsel telah membentuk pola pengamanan sistem rayonisasi bagi personel Satuan Brimob Polda yang terbagi dalam empat rayon, yakni Rayon Kota Makassar, Rayon Kota Parepare, Rayon Kota Palopo, dan Rayon Kabupaten Bone.
"Polda Sulsel juga menyiapkan 175 personel Brimob sebagai power on hand kapolda yang siap dimobilisasi kapan pun dan di mana pun ke seluruh wilayah Sulsel," ucap mantan Kapolda Kalimantan Selatan ini.
Sebagai dukungan pada pengamanan Pilkada Sulsel, Polda Sulsel telah menggelar kegiatan rutin yang ditingkatkan, yaitu cooling system atau sistem pendinginan guna mengantisipasi setiap potensi pelanggaran HAM dan gangguan kamtibmas menjelang tahapan inti pilkada.
Dalam menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif, kata Kapolda, dilakukan pemetaan potensi konflik sosial secara detail dan menyelesaikan potensi konflik tersebut hingga ke akar masalahnya.
"Apabila terdapat konflik yang sudah mengganggu stabilitas kamtibmas maka pastikan penggunaan kekuatan dilakukan secara tepat sesuai SOP dengan memegang teguh asas proporsionalitas, legalitas, integritas, nesesitas (keperluan), dan akuntabilitas," tutur mantan Dirtipidum Bareskrim Polri ini.
Kapolda menegaskan pentingnya koordinasi bersama TNI, BPBD, BMKG, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mitigasi bencana alam yang mungkin terjadi selama tahapan Pilkada 2024.
Selain itu, penanganan tindak pidana pilkada dilakukan dengan koordinasi dan kolaborasi antarkomponen sentra Gakkumdu agar profesional dan transparan.
"Laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, jaga netralitas dan integritas. Kita harus mampu menjadi contoh bagi masyarakat dalam menjunjung tinggi hukum dan etika. Deteksi dini dan deteksi aksi terhadap potensi ancaman yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat," katanya.
"Tindak tegas, namun tetap sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Pastikan pengawalan logistik pilkada dari mulai distribusi hingga pengumpulan kembali dilakukan dengan ketat dan cermat," ucapnya menegaskan.