Makassar (ANTARA) - Bawaslu Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan mengajak masyarakat luas untuk ikut ambil bagian dalam pengawasan partisipatif terkait berbagai tahapan Pilkada 2024.
"Pengawasan partisipatif adalah pengawasan yang melibatkan masyarakat luas. Pengawasan ini sangat efektif karena masyarakat terlibat langsung dalam proses kemajuan demokrasi di negeri ini," ujar Ketua Bawaslu Luwu Irpan ketika dikonfirmasi dari Makassar, Selasa.
Ia mengatakan lembaga pengawas pemilihan umum itu punya keterbatasan dalam mengawasi beberapa tahapan krusial sehingga dibutuhkan keterlibatan masyarakat.
Dengan demikian, pelibatan masyarakat akan mendukung demokrasi di Indonesia khususnya di Luwu menjadi lebih berintegritas dan bermartabat.
"Tokoh masyarakat bagaimana untuk bisa menjadi bagian dari pengawasan partisipatif ini, tentu ini akan membantu teman-teman penyelenggara tingkat bawah (Panwascam dan PKD) dalam hal melakukan pengawasan. Keterbatasan dalam pengawasan bisa diminimalisir dengan pelibatan masyarakat," katanya.
Irpan mengakui bahwa pelibatan semua unsur masyarakat akan mampu meredam potensi-potensi kecurangan dalam pilkada dan meminimalisir konflik karena adanya masyarakat yang terlibat sebagai partisipan.
"Masyarakat adalah pemegang mandat dan jika masyarakat semua menginginkan adanya pemilu yang jujur, adil dan berintegritas tentunya kita bisa mengupayakan itu semua dengan menjadi bagian pengawasan yang aktif demi menghasilkan pemimpin-pemimpin yang dicintai masyarakat," terangnya.
Sementara itu, Koordinator Divisi Penangan Pelanggaran Bawaslu Sulsel Abdul Malik mengajak masyarakat untuk dapat berkolaborasi dalam pengawasan.
Ia mencontohkan dalam pemutakhiran data pemilih masyarakat yang belum terdaftar dapat melaporkan ke posko aduan di Bawaslu.
"Pengawasan partisipatif adalah pengawasan yang melibatkan masyarakat luas. Pengawasan ini sangat efektif karena masyarakat terlibat langsung dalam proses kemajuan demokrasi di negeri ini," ujar Ketua Bawaslu Luwu Irpan ketika dikonfirmasi dari Makassar, Selasa.
Ia mengatakan lembaga pengawas pemilihan umum itu punya keterbatasan dalam mengawasi beberapa tahapan krusial sehingga dibutuhkan keterlibatan masyarakat.
Dengan demikian, pelibatan masyarakat akan mendukung demokrasi di Indonesia khususnya di Luwu menjadi lebih berintegritas dan bermartabat.
"Tokoh masyarakat bagaimana untuk bisa menjadi bagian dari pengawasan partisipatif ini, tentu ini akan membantu teman-teman penyelenggara tingkat bawah (Panwascam dan PKD) dalam hal melakukan pengawasan. Keterbatasan dalam pengawasan bisa diminimalisir dengan pelibatan masyarakat," katanya.
Irpan mengakui bahwa pelibatan semua unsur masyarakat akan mampu meredam potensi-potensi kecurangan dalam pilkada dan meminimalisir konflik karena adanya masyarakat yang terlibat sebagai partisipan.
"Masyarakat adalah pemegang mandat dan jika masyarakat semua menginginkan adanya pemilu yang jujur, adil dan berintegritas tentunya kita bisa mengupayakan itu semua dengan menjadi bagian pengawasan yang aktif demi menghasilkan pemimpin-pemimpin yang dicintai masyarakat," terangnya.
Sementara itu, Koordinator Divisi Penangan Pelanggaran Bawaslu Sulsel Abdul Malik mengajak masyarakat untuk dapat berkolaborasi dalam pengawasan.
Ia mencontohkan dalam pemutakhiran data pemilih masyarakat yang belum terdaftar dapat melaporkan ke posko aduan di Bawaslu.