Makassar (ANTARA Sulsel) - DPRD Makassar mengkhawatirkan jika Piala Adipura Kota Anging Mammiri ini akan lepas pada tahun ini karena semakin memburuknya sistem pengolahan sampah serta banyaknya sampah yang berserakan di beberapa tempat.
"Tidak ada jaminan Piala Adipura bisa kita pertahankan karena indikator untuk memperoleh dan mempertahankan itu minimal harus sama dengan tahun sebelumnya dimana kita merebut piala Adipura itu," jelas anggota Komisi C DPRD Makassar Mudzakkir Ali Djamil di Makassar, Kamis.
Ia mengatakan, meratanya permasalahan sampah dihampir semua tempat atau lorong-lorong di kota ini menjadi alasan kekhawatiran itu, apalagi kinerja wali kota dan wakil wali kota terpilih yang baru dilantik beberapa pekan itu juga belum terlihat maksimal.
Banyaknya sampah yang menumpuk masih kerap ditemukan dan dengan jangka waktu yang lama untuk pengangkutan itu menjadi permasalahan yang serius. Sementara, jumlah mobil pengangkut sampah yang minim sudah tidak bisa diandalkan untuk membersihkan sampah yang terkumpul di tempat pembuangan sementara.
"Mana bisa dapat adipura kalau begitu, sampah di mana-mana. Biar bagaimana caranya masalah sampah tidak akan bisa diatasi kalau armada sampah tidak ditambah," katanya.
Sementara anggota Komisi C DPRD Makassar Zainal Dg Beta, mengatakan, jumlah armada pengangkut sampah sangat sedikit jika dibandingkan dengan luas Makassar. Jika tidak kunjung ditambah, maka Pemkot jangan pernah mengharapkan penghargaan kota bersih itu.
"Saya juga curiga dengan indikator yang digunakan untuk meraih adipura itu, dengan kondisi seperti ini Makassar belum layak menerima adipura, jadi harus setiap tahun ada penambahan armada," ujar politisi Partai Amanat Nasional itu.
Selain armada sampah yang dinilai masih kurang, Zainal mengatakan, honor petugas kebersihan perlu ditingkatkan. Dengan gaji saat ini yang jauh di bawah standar kelayakan, maka petugas kebersihan tidak akan pernah fokus dan maksimal.
"Gaji petugas kebersihan cuma berapa, kalau mau dilihat bekerja maksimal naikkan upah mereka sesuai UMR, maka pasti mereka akan bekerja total dan tidak malas-malasan," terangnya.
Karenanya, dia meminta Pemkot meniru gaya Pemerintah Balikpapan dan Pelembang dalam mengurus sampah dan kebersihan kota. Di dua kota itu, petugas sampah bekerja selama 24 jam secara bergiliran.
"Sampah itu setiap saat, makanya harus ditangani 24 jam juga, lihat Palembang dan Balikpapan dan saya kira Pemkot sudah mengetahui karena sudah berepa kali ke sana belajar pengolahan sampah," katanya.
Dia juga mengatakan, adipura jangan dijadikan sebagai target, melainkan harus menjadi konsekwensi. Jika menjadikan target, maka kebersihan dan lingkungan baru akan diperhatikan menjelang penilaian adipura.
"Paradigma yang harus dirubah, jika adipura yang dijadikan target maka ini hanya momentum, sementara jika tak ada momentum maka kebersihan bukan prioritas, itu yang terjadi hari ini," terangnya. Agus Setiawan
"Tidak ada jaminan Piala Adipura bisa kita pertahankan karena indikator untuk memperoleh dan mempertahankan itu minimal harus sama dengan tahun sebelumnya dimana kita merebut piala Adipura itu," jelas anggota Komisi C DPRD Makassar Mudzakkir Ali Djamil di Makassar, Kamis.
Ia mengatakan, meratanya permasalahan sampah dihampir semua tempat atau lorong-lorong di kota ini menjadi alasan kekhawatiran itu, apalagi kinerja wali kota dan wakil wali kota terpilih yang baru dilantik beberapa pekan itu juga belum terlihat maksimal.
Banyaknya sampah yang menumpuk masih kerap ditemukan dan dengan jangka waktu yang lama untuk pengangkutan itu menjadi permasalahan yang serius. Sementara, jumlah mobil pengangkut sampah yang minim sudah tidak bisa diandalkan untuk membersihkan sampah yang terkumpul di tempat pembuangan sementara.
"Mana bisa dapat adipura kalau begitu, sampah di mana-mana. Biar bagaimana caranya masalah sampah tidak akan bisa diatasi kalau armada sampah tidak ditambah," katanya.
Sementara anggota Komisi C DPRD Makassar Zainal Dg Beta, mengatakan, jumlah armada pengangkut sampah sangat sedikit jika dibandingkan dengan luas Makassar. Jika tidak kunjung ditambah, maka Pemkot jangan pernah mengharapkan penghargaan kota bersih itu.
"Saya juga curiga dengan indikator yang digunakan untuk meraih adipura itu, dengan kondisi seperti ini Makassar belum layak menerima adipura, jadi harus setiap tahun ada penambahan armada," ujar politisi Partai Amanat Nasional itu.
Selain armada sampah yang dinilai masih kurang, Zainal mengatakan, honor petugas kebersihan perlu ditingkatkan. Dengan gaji saat ini yang jauh di bawah standar kelayakan, maka petugas kebersihan tidak akan pernah fokus dan maksimal.
"Gaji petugas kebersihan cuma berapa, kalau mau dilihat bekerja maksimal naikkan upah mereka sesuai UMR, maka pasti mereka akan bekerja total dan tidak malas-malasan," terangnya.
Karenanya, dia meminta Pemkot meniru gaya Pemerintah Balikpapan dan Pelembang dalam mengurus sampah dan kebersihan kota. Di dua kota itu, petugas sampah bekerja selama 24 jam secara bergiliran.
"Sampah itu setiap saat, makanya harus ditangani 24 jam juga, lihat Palembang dan Balikpapan dan saya kira Pemkot sudah mengetahui karena sudah berepa kali ke sana belajar pengolahan sampah," katanya.
Dia juga mengatakan, adipura jangan dijadikan sebagai target, melainkan harus menjadi konsekwensi. Jika menjadikan target, maka kebersihan dan lingkungan baru akan diperhatikan menjelang penilaian adipura.
"Paradigma yang harus dirubah, jika adipura yang dijadikan target maka ini hanya momentum, sementara jika tak ada momentum maka kebersihan bukan prioritas, itu yang terjadi hari ini," terangnya. Agus Setiawan