Makassar (ANTARA) - Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman meminta untuk mengoptimalkan peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) menghadapi kondisi perekonomian pada 2025 yang akan lebih berat dibanding saat ini.
"Karena itu, pemerintah, khususnya TPAKD harus lebih optimal menjalankan program-program Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk dapat meningkatkan perekonomian masyarakat," kata Jufri saat menghadiri Rapat Koordinasi TPAKD Wilayah Timur di Hotel Claro, Makassar, Kamis.
Dia mengatakan, kondisi fiskal kita sedang tidak baik-baik saja. Karena itu semua harus siap siaga, bahkan ada pernyataan Menkeu yang seperti mengancam bahwa 2025 itu akan lebih berat (kondisi ekonomi) dibandingkan 2024 dan itu tantangan untuk pemerintahan baru yang akan datang.
Jufri mengungkapkan, rapat koordinasi TPAKD ini menentukan pembangunan di kawasan Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) dalam lima sampai sepuluh tahun ke depan.
Untuk itu, peran OJK sangat penting dalam memberikan edukasi, literasi, dan inklusi keuangan kepada masyarakat.
"Sementara terkait dengan seluruh program-program OJK segera dievaluasi, dan kalau itu berhasil segera direplikasi di seluruh kawasan," ujarnya.
Selain itu, Jufri berharap agar OJK bisa turun langsung ke masyarakat dan mendengar langsung aspirasi dan kebutuhan masyarakat saat ini.
Menurut dia, TPAKD, untuk dapat menjalankan program-program OJK secara optimal, untuk dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, baik secara nasional maupun untuk Kawasan Sulampua.
Sementara itu, Kepala OJK Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Darwisman mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan, memperkuat perekonomian, dan mendorong pertumbuhan perekonomian nasional di wilayah timur Indonesia.
Dia menjelaskan, tingkat perekonomian di regional Sulampua tumbuh pada angka 6,74 persen atau berada di atas angka pertumbuhan ekonomi nasional 5,07 persen.
Turut hadir, Direktur Inklusi Keuangan OJK Edwin Nurhadi, dan Kasubdit BUMD, Lembaga Keuangan, dan Aneka Usaha, Direktorat BUMD, BLUD dan Barang Milik Daerah, Bambang Ardianto.
"Karena itu, pemerintah, khususnya TPAKD harus lebih optimal menjalankan program-program Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk dapat meningkatkan perekonomian masyarakat," kata Jufri saat menghadiri Rapat Koordinasi TPAKD Wilayah Timur di Hotel Claro, Makassar, Kamis.
Dia mengatakan, kondisi fiskal kita sedang tidak baik-baik saja. Karena itu semua harus siap siaga, bahkan ada pernyataan Menkeu yang seperti mengancam bahwa 2025 itu akan lebih berat (kondisi ekonomi) dibandingkan 2024 dan itu tantangan untuk pemerintahan baru yang akan datang.
Jufri mengungkapkan, rapat koordinasi TPAKD ini menentukan pembangunan di kawasan Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) dalam lima sampai sepuluh tahun ke depan.
Untuk itu, peran OJK sangat penting dalam memberikan edukasi, literasi, dan inklusi keuangan kepada masyarakat.
"Sementara terkait dengan seluruh program-program OJK segera dievaluasi, dan kalau itu berhasil segera direplikasi di seluruh kawasan," ujarnya.
Selain itu, Jufri berharap agar OJK bisa turun langsung ke masyarakat dan mendengar langsung aspirasi dan kebutuhan masyarakat saat ini.
Menurut dia, TPAKD, untuk dapat menjalankan program-program OJK secara optimal, untuk dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, baik secara nasional maupun untuk Kawasan Sulampua.
Sementara itu, Kepala OJK Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Darwisman mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan, memperkuat perekonomian, dan mendorong pertumbuhan perekonomian nasional di wilayah timur Indonesia.
Dia menjelaskan, tingkat perekonomian di regional Sulampua tumbuh pada angka 6,74 persen atau berada di atas angka pertumbuhan ekonomi nasional 5,07 persen.
Turut hadir, Direktur Inklusi Keuangan OJK Edwin Nurhadi, dan Kasubdit BUMD, Lembaga Keuangan, dan Aneka Usaha, Direktorat BUMD, BLUD dan Barang Milik Daerah, Bambang Ardianto.