Jakarta (ANTARA) - Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) memberikan penghargaan pada 15 desa berkinerja terbaik dalam rangka percepatan penurunan stunting.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Penurunan Stunting tahun 2024 yang dipimpin oleh Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin di Jakarta, Rabu.
"Kita patut bersyukur bahwa angka prevalensi stunting turun dari 30,8 persen pada tahun 2018 menjadi 21,5 persen pada tahun 2023. Artinya, dalam lima tahun, kita bisa menurunkan prevalensi stunting sebesar 9,3 persen, atau rata-rata 1,85 persen per tahunnya. Penurunan ini satu setengah kali lebih cepat jika dibandingkan dengan periode tahun 2013-2018," ucap Wapres.
Ke-15 desa yang menerima penghargaan yakni Desa Tegaren, Kab. Trenggalek, Jawa Timur; Desa Mentayan, Kab. Bengkalis, Riau, Nagari (Desa) Bukik Sikumpa, Kab. Lima Puluh, Sumatera Barat; Desa Giritirto, Kab. Gunungkidul, DI Yogyakarta; dan Desa Nase Me, Kab. Bireun, Aceh.
Selain itu, Desa Kupahandap, Kab. Pandeglang, Banten; Desa Keciput, Kab. Belitung, Kepulauan Bangka Belitung, Desa Awang Bangkal Barat, Kab. Banjar, Kalimantan Selatan; Desa Setanggor Selatan, Kab. Lombok Timur, NTB, Desa Buata, Kab. Bone Bolango, Gorontalo.
Selanjutnya, Desa Sungai Pukat, Kab. Sintang, Kalimantan Barat; Desa Adolang, Kab. Majene, Sulawesi Barat; Desa Puna, Kab. Timor Tengah Selatan, NTT; Desa Macuan, Kab. Manokwari, Papua Barat; dan Desa Tihuana, Kab. Maluku Tengah, Maluku.
Wapres juga menginstruksikan agar koordinasi lintas sektor terus diperkuat baik di pusat maupun daerah melalui pembagian peran yang jelas.
“Program penurunan stunting merupakan proyek nasional masif yang melibatkan 20 kementerian/lembaga, seluruh provinsi, kabupaten/kota, desa/kelurahan, serta lembaga non-pemerintah. Besarnya skala program tentunya menuntut pembagian peran yang jelas agar dapat saling melengkapi dan tidak tumpang tindih dalam mencapai target Indonesia bebas stunting,” tuturnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy yang juga hadir dalam acara tersebut menyampaikan, secara umum, fokus poin upaya mencapai layanan intervensi spesifik (langsung menyasar ibu dan balita) yakni perlunya sosialisasi secara masif baik di berbagai platform media, edukasi, dan komunikasi perubahan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, edukator, dan pendampingan keluarga sasaran oleh tenaga pendamping keluarga atau TPK.
Kemudian, juga melalui optimalisasi pemberian makanan tambahan (PMT) pangan lokal bagi ibu-ibu kurang energi kronis dan balita gizi kurang, serta narasi tunggal kesehatan juga gizi bagi ibu hamil dan balita.
"Sementara itu, fokus poin upaya pencapaian layanan intervensi sensitif (lingkungan pendukung di luar kesehatan) adalah pemanfaatan data dan lokasi rumah tangga yang membutuhkan air minum layak, penyediaan infrastruktur air minum layak dan sanitasi layak," ucapnya.
Selain itu, lanjut Menko PMK, juga pemberian bantuan tunai bersyarat dan bantuan sosial pangan tepat sasaran, peningkatan cakupan KB pascapersalinan, serta pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin, juga pendampingan keluarga berisiko stunting.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Penurunan Stunting tahun 2024 yang dipimpin oleh Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin di Jakarta, Rabu.
"Kita patut bersyukur bahwa angka prevalensi stunting turun dari 30,8 persen pada tahun 2018 menjadi 21,5 persen pada tahun 2023. Artinya, dalam lima tahun, kita bisa menurunkan prevalensi stunting sebesar 9,3 persen, atau rata-rata 1,85 persen per tahunnya. Penurunan ini satu setengah kali lebih cepat jika dibandingkan dengan periode tahun 2013-2018," ucap Wapres.
Ke-15 desa yang menerima penghargaan yakni Desa Tegaren, Kab. Trenggalek, Jawa Timur; Desa Mentayan, Kab. Bengkalis, Riau, Nagari (Desa) Bukik Sikumpa, Kab. Lima Puluh, Sumatera Barat; Desa Giritirto, Kab. Gunungkidul, DI Yogyakarta; dan Desa Nase Me, Kab. Bireun, Aceh.
Selain itu, Desa Kupahandap, Kab. Pandeglang, Banten; Desa Keciput, Kab. Belitung, Kepulauan Bangka Belitung, Desa Awang Bangkal Barat, Kab. Banjar, Kalimantan Selatan; Desa Setanggor Selatan, Kab. Lombok Timur, NTB, Desa Buata, Kab. Bone Bolango, Gorontalo.
Selanjutnya, Desa Sungai Pukat, Kab. Sintang, Kalimantan Barat; Desa Adolang, Kab. Majene, Sulawesi Barat; Desa Puna, Kab. Timor Tengah Selatan, NTT; Desa Macuan, Kab. Manokwari, Papua Barat; dan Desa Tihuana, Kab. Maluku Tengah, Maluku.
Wapres juga menginstruksikan agar koordinasi lintas sektor terus diperkuat baik di pusat maupun daerah melalui pembagian peran yang jelas.
“Program penurunan stunting merupakan proyek nasional masif yang melibatkan 20 kementerian/lembaga, seluruh provinsi, kabupaten/kota, desa/kelurahan, serta lembaga non-pemerintah. Besarnya skala program tentunya menuntut pembagian peran yang jelas agar dapat saling melengkapi dan tidak tumpang tindih dalam mencapai target Indonesia bebas stunting,” tuturnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy yang juga hadir dalam acara tersebut menyampaikan, secara umum, fokus poin upaya mencapai layanan intervensi spesifik (langsung menyasar ibu dan balita) yakni perlunya sosialisasi secara masif baik di berbagai platform media, edukasi, dan komunikasi perubahan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, edukator, dan pendampingan keluarga sasaran oleh tenaga pendamping keluarga atau TPK.
Kemudian, juga melalui optimalisasi pemberian makanan tambahan (PMT) pangan lokal bagi ibu-ibu kurang energi kronis dan balita gizi kurang, serta narasi tunggal kesehatan juga gizi bagi ibu hamil dan balita.
"Sementara itu, fokus poin upaya pencapaian layanan intervensi sensitif (lingkungan pendukung di luar kesehatan) adalah pemanfaatan data dan lokasi rumah tangga yang membutuhkan air minum layak, penyediaan infrastruktur air minum layak dan sanitasi layak," ucapnya.
Selain itu, lanjut Menko PMK, juga pemberian bantuan tunai bersyarat dan bantuan sosial pangan tepat sasaran, peningkatan cakupan KB pascapersalinan, serta pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin, juga pendampingan keluarga berisiko stunting.