Makassar (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Zudan Arif Fakrulloh menerima penghargaan Championship Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Tahun 2024 Kategori Pulau Sulawesi, pada acara Rapat Koordinasi Nasional P2DD, di Jakarta, Senin.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) diwakili oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto menyerahkan piala penghargaan kepada Pj Gubernur Sulsel.

"Saya mengucapkan selamat untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel, khususnya rekan-rekan semuanya yang bergerak di perluasan dan percepatan digitalisasi daerah," kata Zudan dalam keterangannya diterima di Makassar, Senin.

Ia menjelaskan Sulsel bersaing dengan Sulawesi Barat dan Sulawesi Utara. Adapun untuk tingkat kabupaten, Terbaik 1 diraih Sidenreng Rappang dan Kabupaten Luwu Terbaik 2. Sedangkan Kota Makassar sebagai Terbaik 2 untuk Kategori Kota.

Sulsel mempertahankan prestasi yang diraih pada tahun 2023 dan 2022 sebagai Terbaik di Kawasan Timur Indonesia .

Zudan Arif memberikan apresiasi kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel, BKAD Sulsel, Bank Indonesia (BI), OJK, dan industri perbankan, serta kabupaten/kota yang bergerak bersama-sama mewujudkan digitalisasi di sektor pendapatan daerah ini.

"Tujuan utamanya adalah memberikan kemudahan kepada masyarakat agar mudah bertransaksi di semua sektor. Dengan digitalisasi ini bisa bertransaksi kapan pun, bertransaksi di mana pun dan aman," terangnya.

Zudan menilai Bapenda Sulsel telah mendorong kegiatan ini di 24 kabupaten/kota berjalan masif bersama-sama industri keuangan dan perbankan, serta industri lain.

"Semua stakeholder yang bergerak bersama-sama meningkatkan digitalisasi ini. Terima kasih banyak, sukses selalu untuk kita semuanya masyarakat Sulsel," ucapnya.

Kepala Bapenda Sulsel Reza Faisal Saleh mengatakan penghargaan ini merupakan bukti komitmen kuat Pj Gubernur Zudan Arif Fakrulloh dalam mendorong digitalisasi transaksi pemerintah daerah, khususnya dalam lingkup Pemprov Sulsel, dimana seluruh transaksi penerimaan pajak daerah sudah 100 persen digital dan retribusi daerah sekitar 95 persen juga diterima secara digital. 

Pada tahun 2023, lanjutnya, ada peningkatan transaksi digital untuk pajak 132 persen dari Rp2,9 triliun lebih pada tahun 2022 menjadi Rp4,73 triliun pada tahun 2023.

Sementara itu Menko Airlangga Hartanto menyampaikan rakor ini mengangkat tema "Digitalisasi Transaksi Pemda untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah". Pertumbuhan yang meningkat secara positif dalam segala hal, termasuk untuk infrastruktur digital.

Terkait digitalisasi, kata dia, Indonesia sebagai pimpinan ASEAN, tahun lalu sudah mendukung digital economic, digital framework agreement. Oleh karena itu P2DD ini sangat penting. Pertama untuk perkembangan implementasi kebijakan elektronik transaksi pemerintah daerah yang saat ini mencapai 87,9 persen atau 480 pemda. 

Rakornas P2DD kali ini diharapkan dapat menghasilkan sinergi yang makin kuat dalam optimalisasi pengelolaan sumber daya di tingkat daerah maupun nasional, serta mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di seluruh Indonesia.
 

Pewarta : Abdul Kadir
Editor : Anwar Maga
Copyright © ANTARA 2024