Kupang (ANTARA Sulsel) - Pengamat lahan pertanian tanaman dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Dr. I.W Mella, PhD berpendapat, perlu gerakan nasional peningkatan produksi untuk menjaga stok pangan.
Selain itu, perlu juga kebijakan politik yang lebih berpihak pada perbaikan kesejahteraan para petani, agar selalu bergairah dalam meningkatkan produksi, kata I.W Mella, di Kupang, Jumat terkait upaya yang mesti dilakukan pemerintah dalam menjaga stok pangan.
"Bagi saya, untuk menjaga stok pangan kita, maka perlu ada gerakan nasional peningkatan produksi. Dan juga kemauan politik yang lebih berpihak pada perbaikan kesejahteraan petani kita yang ada di desa-desa," katanya.
Kemauan politik itu misalnya, perlu ada proteksi yang dilakukan pemerintah dalam peningkatan produksi sendiri dan menghentikan alih fungsi lahan pertanian pangan ke fungsi lain.
Pemerintah kata dia, bisa memanfaatkan lahan produktif yang berada di kawasan hutan, dengan melakukan peninjauan kembali cakupan wilayah hutan dan mengalihkan sebagain hutan menjadi areal produksi pangan dan penyediaan sarana produksi yang mudah diakses oleh para petani.
Untuk jangka panjang kata dia, mungkin pemerintah perlu berpikir ke arah "masive land reform" untuk kesejahteraan petani yang luas lahannya kurang dari setengah hektare.
Dengan demikian, para petani memiliki lahan yang cukup untuk memproduksi pangan, guna memenuhi kebutuhan dalam negeri, katanya.
"Kita bisa saja mengimpor pangan, tetapi akan mematikan petani kita sendiri, kata dosen pada Fakultas Pertanian Undana itu.
Artinya, hal yang paling penting adalah kedaulatan pangan bangsa ini harus diprioritaskan dalam pembangunan ke depan, katanya. E. Sujatmiko
Selain itu, perlu juga kebijakan politik yang lebih berpihak pada perbaikan kesejahteraan para petani, agar selalu bergairah dalam meningkatkan produksi, kata I.W Mella, di Kupang, Jumat terkait upaya yang mesti dilakukan pemerintah dalam menjaga stok pangan.
"Bagi saya, untuk menjaga stok pangan kita, maka perlu ada gerakan nasional peningkatan produksi. Dan juga kemauan politik yang lebih berpihak pada perbaikan kesejahteraan petani kita yang ada di desa-desa," katanya.
Kemauan politik itu misalnya, perlu ada proteksi yang dilakukan pemerintah dalam peningkatan produksi sendiri dan menghentikan alih fungsi lahan pertanian pangan ke fungsi lain.
Pemerintah kata dia, bisa memanfaatkan lahan produktif yang berada di kawasan hutan, dengan melakukan peninjauan kembali cakupan wilayah hutan dan mengalihkan sebagain hutan menjadi areal produksi pangan dan penyediaan sarana produksi yang mudah diakses oleh para petani.
Untuk jangka panjang kata dia, mungkin pemerintah perlu berpikir ke arah "masive land reform" untuk kesejahteraan petani yang luas lahannya kurang dari setengah hektare.
Dengan demikian, para petani memiliki lahan yang cukup untuk memproduksi pangan, guna memenuhi kebutuhan dalam negeri, katanya.
"Kita bisa saja mengimpor pangan, tetapi akan mematikan petani kita sendiri, kata dosen pada Fakultas Pertanian Undana itu.
Artinya, hal yang paling penting adalah kedaulatan pangan bangsa ini harus diprioritaskan dalam pembangunan ke depan, katanya. E. Sujatmiko