Mamuju (ANTARA) - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) meningkatkan kualitas penyuluhan hukum di Sulbar untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kemenkumham Provinsi Sulbar, Hidayat di Mamuju, Kamis, mengatakan, Kemenkumham Sulbar melakukan koordinasi pembinaan dan peningkatan kualitas penyuluhan hukum di Sulbar.
Ia mengatakan, peningkatan kualitas hukum di Sulbar akan dilaksanakan dengan dukungan dan kerjasama Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).
Menurut dia, kondisi kualitas penyuluhan hukum di Sulbar masih rendah karena dipengaruhi adanya salah satu lembaga bantuan hukum (LBH) yang juga kinerjanya menurun.
Selain itu kata dia, masih lemahnya pengawasan penyuluhan hukum di Sulbar berdasarkan temuan melalui monitoring dan evaluasi oleh panitia pengawas daerah (Panwasda) Kemenkumham Sulbar.
"Untuk meningkatkan kualitas penyuluhan hukum di Sulbar, maka harus ditingkatkan pelaksanaan bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum yakni LBH di Sulbar yang telah terakreditasi dan bekerjasama dengan Kemenkumham Sulbar," katanya.
Ia berharap, koordinasi peningkatan penyuluhan hukum ini dapat meningkatkan kinerja Kemenkumham Sulbar dalam memberikan bantuan kepada masyarakat.
"Upaya peningkatan kualitas penyuluhan hukum di Sulbar diharapkan dapat menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat Sulbar," katanya.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kemenkumham Provinsi Sulbar, Hidayat di Mamuju, Kamis, mengatakan, Kemenkumham Sulbar melakukan koordinasi pembinaan dan peningkatan kualitas penyuluhan hukum di Sulbar.
Ia mengatakan, peningkatan kualitas hukum di Sulbar akan dilaksanakan dengan dukungan dan kerjasama Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).
Menurut dia, kondisi kualitas penyuluhan hukum di Sulbar masih rendah karena dipengaruhi adanya salah satu lembaga bantuan hukum (LBH) yang juga kinerjanya menurun.
Selain itu kata dia, masih lemahnya pengawasan penyuluhan hukum di Sulbar berdasarkan temuan melalui monitoring dan evaluasi oleh panitia pengawas daerah (Panwasda) Kemenkumham Sulbar.
"Untuk meningkatkan kualitas penyuluhan hukum di Sulbar, maka harus ditingkatkan pelaksanaan bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum yakni LBH di Sulbar yang telah terakreditasi dan bekerjasama dengan Kemenkumham Sulbar," katanya.
Ia berharap, koordinasi peningkatan penyuluhan hukum ini dapat meningkatkan kinerja Kemenkumham Sulbar dalam memberikan bantuan kepada masyarakat.
"Upaya peningkatan kualitas penyuluhan hukum di Sulbar diharapkan dapat menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat Sulbar," katanya.