Makassar (ANTARA) - Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) menggelar rapat koordinasi lintas sektor terkait pencegahan dan penurunan stunting di Kota Makassar Sulawesi Selatan (Sulsel), Jumat.
Rapat koordinasi itu dibuka oleh Pj Gubernur Sulawesi Selatan Zudan Arif Fakrulloh dan juga dihadiri Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Makassar Irwan Rusfiady Adnan.
Zudan menekankan pentingnya intervensi secara cepat sehingga penanganan pencegahan dan percepatan penurunan stunting dapat tercapai.
"Intervensi secara cepat akan mempercepat penanganan penurunan stunting. Ini harus dilakukan bersama agar penurunan bisa tercapai," ujarnya.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya pengecekan di lapangan, agar tidak ada turbulensi data.
Ia menyatakan bahwa data kasus stunting, pemberian makanan tambahan dan data tentang ibu hamil harus terukur, sehingga kontrol bisa tercapai.
"Kita harus memastikan bahwa data terkait stunting, mulai dari ibu hamil, hingga pemberian makanan tambahan, harus terukur," ungkapnya.
Sementara itu Plt. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK Nunung Nuryartono secara daring menjelaskan tren prevalensi stunting di kabupaten/kota Provinsi Sulsel, Tahun 2019-2023.
"Tren prevelensi stunting di Sulsel mengalami penurunan di tahun 2019 hingga tahun 2022, kemudian naik 0,2 persen dari tahun 2022 hingga tahun 2023," ungkapnya.
Sedangkan Pj Sekda Makassar Irwan Adnan menyampaikan bahwa hal itu menjadi tantangan untuk Kota Makassar agar lebih optimal dalam penanganan stunting, dan program dan kegiatan lebih tepat sasaran, sehingga target dapat tercapai.
"Berharap peran aktif dari seluruh pemangku kepentingan termasuk dukungan dari pemerintah pusat dalam pemenuhan SDM untuk intervensi gizi, kapasitas SDM serta dukungan kebijakan anggaran yang lebih maksimal," ujarnya.
Rapat koordinasi itu dibuka oleh Pj Gubernur Sulawesi Selatan Zudan Arif Fakrulloh dan juga dihadiri Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Makassar Irwan Rusfiady Adnan.
Zudan menekankan pentingnya intervensi secara cepat sehingga penanganan pencegahan dan percepatan penurunan stunting dapat tercapai.
"Intervensi secara cepat akan mempercepat penanganan penurunan stunting. Ini harus dilakukan bersama agar penurunan bisa tercapai," ujarnya.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya pengecekan di lapangan, agar tidak ada turbulensi data.
Ia menyatakan bahwa data kasus stunting, pemberian makanan tambahan dan data tentang ibu hamil harus terukur, sehingga kontrol bisa tercapai.
"Kita harus memastikan bahwa data terkait stunting, mulai dari ibu hamil, hingga pemberian makanan tambahan, harus terukur," ungkapnya.
Sementara itu Plt. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK Nunung Nuryartono secara daring menjelaskan tren prevalensi stunting di kabupaten/kota Provinsi Sulsel, Tahun 2019-2023.
"Tren prevelensi stunting di Sulsel mengalami penurunan di tahun 2019 hingga tahun 2022, kemudian naik 0,2 persen dari tahun 2022 hingga tahun 2023," ungkapnya.
Sedangkan Pj Sekda Makassar Irwan Adnan menyampaikan bahwa hal itu menjadi tantangan untuk Kota Makassar agar lebih optimal dalam penanganan stunting, dan program dan kegiatan lebih tepat sasaran, sehingga target dapat tercapai.
"Berharap peran aktif dari seluruh pemangku kepentingan termasuk dukungan dari pemerintah pusat dalam pemenuhan SDM untuk intervensi gizi, kapasitas SDM serta dukungan kebijakan anggaran yang lebih maksimal," ujarnya.