Makassar (ANTARA) - Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman mengajak para pejabat administrator mewujudkan reformasi birokrasi yang efektif dan responsif terhadap masyarakat.
Jufrin Rahman di Makassar, Selasa, mengatakan, kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Digital Leadership yang dilaksanakan bukan hanya tentang penggunaan teknologi, tetapi juga tentang bagaimana dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas birokrasi.
Bahkan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, seperti resistensi terhadap perubahan dan kesenjangan digital, para pejabat perlu menemukan cara untuk mengatasi hambatan-hambatan dan meraih peluang yang ada.
"Reformasi birokrasi kita pahami sebagai sebuah proses perubahan yang dilakukan dalam sistem pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pelayanan publik," ucapnya saat membuka kegiatan FGD itu.
Ia menjelaskan, reformasi itu bertujuan untuk mengubah struktur, proses, dan budaya organisasi pemerintahan agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Oleh karenanya, lanjut dia, reformasi birokrasi merupakan suatu keniscayaan di tengah upaya menghadirkan organisasi profesional dalam wujud instansi pemerintah.
Dengan mendalami konteks ini, Jufri Rahman mengatakan seorang pemimpin yang mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi dan memimpin timnya menghadapi dan melewati transisi digital akan menjadi kunci sukses dalam mewujudkan reformasi yang kita inginkan.
Maka dari itu ia menegaskan peran pemimpin kiranya ialah mendorong reformasi birokrasi untuk mencapai kebutuhan masyarakat.
"Dengan peran-peran ini kepemimpinan digital menjadi pendorong utama dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat," jelasnya.
Tak sampai di situ, Jufri Rahman juga menjelaskan strategi reformasi yang dapat diimplementasikan di Sulsel agar meningkatkan kinerja birokrasi dan pelayanan publik.
Antara lain peningkatan kualitas SDM, digitalisasi layanan publik, peningkatan transparansi dan akuntabilitas,reformasi proses bisnis, peningkatan infrastruktur teknologi, kolaborasi antarinstansi, monitoring dan evaluasi, serta kampanye kesadaran publik.
Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Prof Muhammad Jufri menuturkan, lewat kegiatan ini sasaran utamanya yakni sebagian besar meningkatkan kapasitas para pejabat administrator.
"Terlaksananya kegiatan ini sasarannya yakni meningkatkan kompetensi pejabat administrator dalam bidang digitalisasi, dan menciptakan layanan responsif serta akuntabel pelayanan publik yang efisien," tuturnya.
Jufrin Rahman di Makassar, Selasa, mengatakan, kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Digital Leadership yang dilaksanakan bukan hanya tentang penggunaan teknologi, tetapi juga tentang bagaimana dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas birokrasi.
Bahkan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, seperti resistensi terhadap perubahan dan kesenjangan digital, para pejabat perlu menemukan cara untuk mengatasi hambatan-hambatan dan meraih peluang yang ada.
"Reformasi birokrasi kita pahami sebagai sebuah proses perubahan yang dilakukan dalam sistem pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pelayanan publik," ucapnya saat membuka kegiatan FGD itu.
Ia menjelaskan, reformasi itu bertujuan untuk mengubah struktur, proses, dan budaya organisasi pemerintahan agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Oleh karenanya, lanjut dia, reformasi birokrasi merupakan suatu keniscayaan di tengah upaya menghadirkan organisasi profesional dalam wujud instansi pemerintah.
Dengan mendalami konteks ini, Jufri Rahman mengatakan seorang pemimpin yang mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi dan memimpin timnya menghadapi dan melewati transisi digital akan menjadi kunci sukses dalam mewujudkan reformasi yang kita inginkan.
Maka dari itu ia menegaskan peran pemimpin kiranya ialah mendorong reformasi birokrasi untuk mencapai kebutuhan masyarakat.
"Dengan peran-peran ini kepemimpinan digital menjadi pendorong utama dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat," jelasnya.
Tak sampai di situ, Jufri Rahman juga menjelaskan strategi reformasi yang dapat diimplementasikan di Sulsel agar meningkatkan kinerja birokrasi dan pelayanan publik.
Antara lain peningkatan kualitas SDM, digitalisasi layanan publik, peningkatan transparansi dan akuntabilitas,reformasi proses bisnis, peningkatan infrastruktur teknologi, kolaborasi antarinstansi, monitoring dan evaluasi, serta kampanye kesadaran publik.
Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Prof Muhammad Jufri menuturkan, lewat kegiatan ini sasaran utamanya yakni sebagian besar meningkatkan kapasitas para pejabat administrator.
"Terlaksananya kegiatan ini sasarannya yakni meningkatkan kompetensi pejabat administrator dalam bidang digitalisasi, dan menciptakan layanan responsif serta akuntabel pelayanan publik yang efisien," tuturnya.