Mamuju (ANTARA Sulbar) - Sejumlah pengurus DPD Partai Golkar Sulawesi Barat ikut mendukung penolakan Nurdin Halid sebagai Pelaksana Tugas Ketua DPD I Partai Golkar Sulbar dengan menandatangani pernyataan sikap yang direkomendasikan oleh Kader Muda Partai Golkar Sulbar.
Proses penandatanganan berlangsung di Kantor DPD Partai Golkar Sulawesi Barat usai menerima aksi unjuk rasa yang dilaksanakan Kader Muda Partai Golkar di Mamuju, Senin.
Penandatanganan ini dilangsungkan setelah Koordinator Aksi, Asbi Hastar dan sejumlah perwakilan simpatisan Kader Muda Partai Golkar ikut membacakan surat pernyataan sikap penolakan Nurdin Halid di depan Pengurus DPD Partai Golkar.
Wakil Ketua DPD Partai Golkar Sulbar Thamrin Endeng mengatakan, penolakan terhadap Nurdin Halid atas isu penunjukannnya sebagai Pelaksana Tugas Ketua DPD I Partai Golkar merupakan suatu perjuangan untuk menjaga keutuhan organisasi DPD Partai Golkar Sulbar.
Ia juga menegaskan pihaknya mengakui sepenuhnya Anwar Adnan Saleh sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Sulbar.
Thamrin yang juga anggota DPRD Sulbar ini menambahkan, sejumlah pengurus DPD Partai Golkar Sulbar mempertanyakan kejelasan SK No. 332 yang sebelumnya telah dijanjikan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie yang tidak kunjung mereka terima.
"Kami sempat diberi tahu ARB saat pertemuan di Makassar yang isinya terkait SK pemberhentian sementara serta SK pelaksana Tugas yang akan segera diberikan kepada yang terkait. Tapi sampai sekarang ini kami tidak melihat adanya SK itu," ungkapnya.
Ia menilai isu pemberhentian sementara Anwar Adnan Saleh sebagai Ketua DPD Partai Golkar Sulbar adalah suatu proses inkonstutional.
DPP Partai Golkar dinilainya tidak mempunyai alasan mendasar dan justeru Anwar telah menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya, termasuk pada Pilpres lalu dimana Anwar menginstruksikan Pengurus DPD Partai Golkar untuk membentuk tim pemenangan Prabowo-Hatta.
"Ini inkonstitusional. Tidak ada alasan mendasar bagi DPP Partai untuk memberhentikan sementara pak Anwar walaupun di Pilpres lalu beliau justru perintah kita agar membentuk tim pemenangan untuk Prabowo-Hatta," tegasnya.
Dari tujuh poin pernyataan sikap ini terdapat dua diantaranya menjadi alasan mendasar sejumlah pengurus DPD Partai Golkar Sulbar untuk menandatangani surat ini yaitu pada poin empat dimana kepemimpinan DPD Partai Golkar yang sah dibawah Anwar Adnan Saleh. Agus Setiawan
Proses penandatanganan berlangsung di Kantor DPD Partai Golkar Sulawesi Barat usai menerima aksi unjuk rasa yang dilaksanakan Kader Muda Partai Golkar di Mamuju, Senin.
Penandatanganan ini dilangsungkan setelah Koordinator Aksi, Asbi Hastar dan sejumlah perwakilan simpatisan Kader Muda Partai Golkar ikut membacakan surat pernyataan sikap penolakan Nurdin Halid di depan Pengurus DPD Partai Golkar.
Wakil Ketua DPD Partai Golkar Sulbar Thamrin Endeng mengatakan, penolakan terhadap Nurdin Halid atas isu penunjukannnya sebagai Pelaksana Tugas Ketua DPD I Partai Golkar merupakan suatu perjuangan untuk menjaga keutuhan organisasi DPD Partai Golkar Sulbar.
Ia juga menegaskan pihaknya mengakui sepenuhnya Anwar Adnan Saleh sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Sulbar.
Thamrin yang juga anggota DPRD Sulbar ini menambahkan, sejumlah pengurus DPD Partai Golkar Sulbar mempertanyakan kejelasan SK No. 332 yang sebelumnya telah dijanjikan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie yang tidak kunjung mereka terima.
"Kami sempat diberi tahu ARB saat pertemuan di Makassar yang isinya terkait SK pemberhentian sementara serta SK pelaksana Tugas yang akan segera diberikan kepada yang terkait. Tapi sampai sekarang ini kami tidak melihat adanya SK itu," ungkapnya.
Ia menilai isu pemberhentian sementara Anwar Adnan Saleh sebagai Ketua DPD Partai Golkar Sulbar adalah suatu proses inkonstutional.
DPP Partai Golkar dinilainya tidak mempunyai alasan mendasar dan justeru Anwar telah menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya, termasuk pada Pilpres lalu dimana Anwar menginstruksikan Pengurus DPD Partai Golkar untuk membentuk tim pemenangan Prabowo-Hatta.
"Ini inkonstitusional. Tidak ada alasan mendasar bagi DPP Partai untuk memberhentikan sementara pak Anwar walaupun di Pilpres lalu beliau justru perintah kita agar membentuk tim pemenangan untuk Prabowo-Hatta," tegasnya.
Dari tujuh poin pernyataan sikap ini terdapat dua diantaranya menjadi alasan mendasar sejumlah pengurus DPD Partai Golkar Sulbar untuk menandatangani surat ini yaitu pada poin empat dimana kepemimpinan DPD Partai Golkar yang sah dibawah Anwar Adnan Saleh. Agus Setiawan