Mamuju (ANTARA Sulbar) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Barat meminta pengelola unit pelaksana teknis daerah untuk mengoptimalkan upaya merealisasikan pendapatan asli daerah.
"UPTD yang dimiliki sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Sulbar minta dimaksimalkan untuk menggenjot PAD," kata anggota Komisi II DPRD Provinsi Sulbar Ahmad Mustamin di Mamuju, Rabu.
Ia mengatakan UPTD Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Perikanan, Dinas Perkebunan harus dikelola dengan baik, untuk meningkatkan PAD Sulbar.
"Balai benih ikan dan balai bibit lainnya yang menjadi UPTD di sejumlah SKPD harus dimaksimalkan, karena hanya dengan begitu PAD dapat dimaksimalkan penyerapannya," katanya.
Menurut dia, selama ini SKPD di Sulbar tidak maksimal menggenjot PAD, karena tidak mencapai target penerimaan PAD yang ditetapkan.
"Sekitar 90 persen SKPD di Sulbar tidak mencapai target dalam menyerap penerimaan PAD, ini menjadi masalah karena menurunkan tingkat pendapatan daerah," katanya.
Ia mengatakan PAD Sulbar mesti digenjot karena dengan PAD yang tinggi maka daerah itu akan dapat dibangun. MH Atmoko
"UPTD yang dimiliki sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Sulbar minta dimaksimalkan untuk menggenjot PAD," kata anggota Komisi II DPRD Provinsi Sulbar Ahmad Mustamin di Mamuju, Rabu.
Ia mengatakan UPTD Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Perikanan, Dinas Perkebunan harus dikelola dengan baik, untuk meningkatkan PAD Sulbar.
"Balai benih ikan dan balai bibit lainnya yang menjadi UPTD di sejumlah SKPD harus dimaksimalkan, karena hanya dengan begitu PAD dapat dimaksimalkan penyerapannya," katanya.
Menurut dia, selama ini SKPD di Sulbar tidak maksimal menggenjot PAD, karena tidak mencapai target penerimaan PAD yang ditetapkan.
"Sekitar 90 persen SKPD di Sulbar tidak mencapai target dalam menyerap penerimaan PAD, ini menjadi masalah karena menurunkan tingkat pendapatan daerah," katanya.
Ia mengatakan PAD Sulbar mesti digenjot karena dengan PAD yang tinggi maka daerah itu akan dapat dibangun. MH Atmoko