Mamuju (ANTARA Sulbar) - DPRD Provinsi Sulawesi Barat menyatakan kecewa karena tidak dilibatkan dalam kegiatan Pekan Nasional Kelompok Tani Nelayan Andalan XIX pada Juni 2014 di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur.
"Kami kecewa karena tidak diundang pemerintah di Sulbar ikut diacara Penas KTNA XIX pada Juni tahun 2014 di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur," kata Anggota DPRD Provinsi Sulbar Ahmad Mustamin di Mamuju, Selasa.
Seharusnya, katanya, DPRD Sulbar sebagai wakil rakyat dilibatkan dalam acara tersebut karena sebagia kegiatan penting untuk membawa kemajuan di Sulbar.
"Akan tetapi jangankan undangan, penyampaian tidak ada sehingga kami sangat merasa kecewa dengan Badan Koordinasi Penyuluh (Bakorlu) Sulbar sebagai instansi penanggung jawab kegiatan penas itu di Sulbar," katanya.
Ia menyayangkan kebijakan Bakorlu Sulbar yang tidak mengikutsertakan DPRD setempat dalam Penas KTNA di Malang itu.
Ia berharap Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh melakukan evaluasi atas kinerja jajarannya yang tidak melakukan koordinasi dengan DPRD Sulbar dalam mengikuti kegiatan nasional.
"Kami harapkan ini tidak terulang di masa mendatang, pemerintah mesti melakukan koordinasi yang baik dengan dewan, karena kegiatan tersebut menyangkut kepentingan pembangunan di Sulbar," katanya.
"Kami kecewa karena tidak diundang pemerintah di Sulbar ikut diacara Penas KTNA XIX pada Juni tahun 2014 di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur," kata Anggota DPRD Provinsi Sulbar Ahmad Mustamin di Mamuju, Selasa.
Seharusnya, katanya, DPRD Sulbar sebagai wakil rakyat dilibatkan dalam acara tersebut karena sebagia kegiatan penting untuk membawa kemajuan di Sulbar.
"Akan tetapi jangankan undangan, penyampaian tidak ada sehingga kami sangat merasa kecewa dengan Badan Koordinasi Penyuluh (Bakorlu) Sulbar sebagai instansi penanggung jawab kegiatan penas itu di Sulbar," katanya.
Ia menyayangkan kebijakan Bakorlu Sulbar yang tidak mengikutsertakan DPRD setempat dalam Penas KTNA di Malang itu.
Ia berharap Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh melakukan evaluasi atas kinerja jajarannya yang tidak melakukan koordinasi dengan DPRD Sulbar dalam mengikuti kegiatan nasional.
"Kami harapkan ini tidak terulang di masa mendatang, pemerintah mesti melakukan koordinasi yang baik dengan dewan, karena kegiatan tersebut menyangkut kepentingan pembangunan di Sulbar," katanya.