Badung, Bali (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyebut pihaknya miliki target untuk menyelesaikan dan menerbitkan 2.000 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada 2028.
"Insya Allah kami menargetkan pada tahun 2028, 2.000 RDTR itu Insya Allah akan selesai dan akan terpenuhi," ujar Nusron di Jimbaran, Badung, Bali, Jumat.
Untuk menyelesaikan target tersebut, Nusro memiliki beberapa strategi, di antaranya adalah menggunakan dana pinjaman dari Bank Dunia sebesar 653 juta dolar AS.
Dana dari Bank Dunia akan digunakan untuk program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP), yang meliputi Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy, pembuatan Rencana Tata Ruang Tata Wilayah (RTRW), RDTR, survei dan pemetaan tanah, dukungan IT dan lainnya.
Lebih lanjut, kata Nusron, strategi selanjutnya adalah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri agar Pemerintah Daerah secara mandiri membuat RDTR, terutama pada daerah-daerah yang sudah kuat secara fiskal.
"Ini kami akan minta kepada Pak Mendagri (Tito Karnavian) dan Ibu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) untuk secara swasembada atau swamandiri, Pemda-Pemda tersebut untuk membuat RDTR sendiri, supaya itu kalau membuat RDTR akan menjadi bagian dari insentif fiskal," jelasnya.
Nusron menyampaikan, Kementerian ATR/BPN akan berupaya lebih keras lagi dalam menyelesaikan RDTR mulai 2025, sehingga target tiga tahun ke depan dapat terwujud.
"Targetnya kalau kita mau sehat RDTR itu ada di angka 2.000 RDTR. Sekarang ini RDTR-nya baru 567, masih kurang sekitar 1.400 sekian," kata Nusron.
Sebagai informasi, penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) merupakan salah satu program prioritas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang turut mempengaruhi iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Untuk itu, perlu segera dilakukan percepatan penyusunan RDTR guna mewujudkan iklim investasi di Indonesia yang lebih kompetitif.