Makassar (ANTARA Sulsel) - Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto mengesampingkan undangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kegiatan seminar yang bekerjasama dengan Canadian International Development Agency (CIDA), Kanada.
"Sebenarnya undangan dari KPK ini terbatas untuk beberapa kepala daerah saja, akan tetapi, jadwalnya bertabrakan dengan beberapa agenda penting lainnya di kota ini," ujarnya di Makassar sambil memperlihatkan undangan resmi dari KPK itu, Rabu.
Ia mengatakan, kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KPK dengan bekerja sama Canadian International Development Agency (CIDA), Kanada itu adalah program "Support to Indonesias Islands of Integrity Program for Sulawesi (SIPS) yang fokus pada pencegahan korupsi di Sulawesi".
Kegiatannya sendiri kata Danny, sapaan akrab wali kota akan dimulai pada tanggal 29 Oktober untuk menjadi peserta Canada Exposure Visit yang digelar di Negara Kanada langsung.
"Saya sudah membalas suratnya dan menyampaikan ke KPK kalau saya tidak bisa ikut berpartisipasi karena kegiatannya di luar negeri. Apalagi pada tanggal itu berdekatan dengan acara HUT Makassar," katanya.
Danny menyatakan, program yang dilaksanakan oleh KPK bersama lembaga NGO dari Kanada itu sangat penting, apalagi ini mengenai komitmen dalam menyatakan perang terhadap korupsi
"Kami terpaksa batal berpartisipasi, kendati itu sifatnya sangat penting. Waktu sangat berdekatan dengan hari jadi Kota Makassar, apalagi kita sekarang lagi fokus galakkan program Makassarta Tidak Rantasa (MTR)," katanya.
Dalam surat tersebut disebutkan jika Danny berhasil terpilih dari proses penjaringan sebagai kepala daerah yang punya memiliki komitmen kuat terhadap pemberantasan korupsi di Pemkot Makassar.
"Ini sangat menarik sebenarnya. Apalagi program sangat fokus pada pengurangan kesempatan terjadinya korupsi melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik pada sekotr administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pelayanan perizinan terpadu dan pengadaan barang dan jasa pemerintah," lanjutnya.
Hanya saja menurut Danny, sejumlah surat undangan serupa terkait peningkatan pelayanan pemerintahan terpaksa harus diabaikan menyusul masih banyaknya masalah perkotaan di kota Makassar.
"Ini banyak sekali program prioritas yang harus di kawal dan ini tidak boleh setengah-tengah. Baik itu masalah kebersihan, roda 10, pedagang kaki lima, ditambah lagi ulang tahun kota yang tidak lama lagi. Ya terpaksa undangan itu tidak bisa kita penuhi semuanya," jelasnya. S Muryono
"Sebenarnya undangan dari KPK ini terbatas untuk beberapa kepala daerah saja, akan tetapi, jadwalnya bertabrakan dengan beberapa agenda penting lainnya di kota ini," ujarnya di Makassar sambil memperlihatkan undangan resmi dari KPK itu, Rabu.
Ia mengatakan, kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KPK dengan bekerja sama Canadian International Development Agency (CIDA), Kanada itu adalah program "Support to Indonesias Islands of Integrity Program for Sulawesi (SIPS) yang fokus pada pencegahan korupsi di Sulawesi".
Kegiatannya sendiri kata Danny, sapaan akrab wali kota akan dimulai pada tanggal 29 Oktober untuk menjadi peserta Canada Exposure Visit yang digelar di Negara Kanada langsung.
"Saya sudah membalas suratnya dan menyampaikan ke KPK kalau saya tidak bisa ikut berpartisipasi karena kegiatannya di luar negeri. Apalagi pada tanggal itu berdekatan dengan acara HUT Makassar," katanya.
Danny menyatakan, program yang dilaksanakan oleh KPK bersama lembaga NGO dari Kanada itu sangat penting, apalagi ini mengenai komitmen dalam menyatakan perang terhadap korupsi
"Kami terpaksa batal berpartisipasi, kendati itu sifatnya sangat penting. Waktu sangat berdekatan dengan hari jadi Kota Makassar, apalagi kita sekarang lagi fokus galakkan program Makassarta Tidak Rantasa (MTR)," katanya.
Dalam surat tersebut disebutkan jika Danny berhasil terpilih dari proses penjaringan sebagai kepala daerah yang punya memiliki komitmen kuat terhadap pemberantasan korupsi di Pemkot Makassar.
"Ini sangat menarik sebenarnya. Apalagi program sangat fokus pada pengurangan kesempatan terjadinya korupsi melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik pada sekotr administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pelayanan perizinan terpadu dan pengadaan barang dan jasa pemerintah," lanjutnya.
Hanya saja menurut Danny, sejumlah surat undangan serupa terkait peningkatan pelayanan pemerintahan terpaksa harus diabaikan menyusul masih banyaknya masalah perkotaan di kota Makassar.
"Ini banyak sekali program prioritas yang harus di kawal dan ini tidak boleh setengah-tengah. Baik itu masalah kebersihan, roda 10, pedagang kaki lima, ditambah lagi ulang tahun kota yang tidak lama lagi. Ya terpaksa undangan itu tidak bisa kita penuhi semuanya," jelasnya. S Muryono