Mamuju (ANTARA Sulbar) - Dewan Rakyat Anti Korupsi (Derak) Provinsi Sulawesi Barat mengingatkan Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk tetap memperkuat institusi hukum agar penegakan hukum berjalan secara optimal.
"Saat ini rakyat Indonesia menitip harapan besar kepada pasangan Jokowi-JK yang baru saja dilantik menjadi Presiden RI. Kami dari pegiat antikorupsi tentu bermimpi agar dalam pemerintahan Jokowi-JK lebih memperkuat institusi lembaga hukum agar penegakan hukum berjalan dengan maksimal," kata Ketua Umum Derak Sulbar Husaini di Mamuju, Senin.
Menurut dia, selama ini ada upaya-upaya untuk melemahkan lembaga hukum, seperti indikasi pelemahan peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh DPR RI.
Oleh karena itu, kata dia, pemimpin baru harus melakukan penguatan terhadap semua lembaga penegakan hukum, baik KPK, kejaksaan, kepolisian, maupun lembaga peradilan lainnya.
"Kita ingin merasakan adanya perubahan signifikan terhadap institusi lembaga hukum. Ini penting agar proses pemberantasan pelanggaran hukum di negara ini berjalan secara maksimal," katanya.
Untuk memberikan penguatan lembaga hukum, kata dia, maka Presiden Jokowi membuat terobosan dalam sistem penganggaran yang lebih fleksibel.
Bahkan, katanya, jika memungkinkan pemerintah perlu memperluas kerja KPK menjadi lebih maksimal.
"Kinerja KPK selama ini sudah baik namun perlu ditingkatkan lagi. Penanganan korupsi jangan hanya menitikberatkan di level pusat, tetapi harus merambah ke daerah-daerah," katanya.
Husain yang juga Ketua DPD Laskar Anti Korupsi Indonesia (Laki Indepen) Sulbar itu, mengharapkan dua pemimpin baru itu membawa harapan baru untuk pemberantasan korupsi. MH Atmoko
"Saat ini rakyat Indonesia menitip harapan besar kepada pasangan Jokowi-JK yang baru saja dilantik menjadi Presiden RI. Kami dari pegiat antikorupsi tentu bermimpi agar dalam pemerintahan Jokowi-JK lebih memperkuat institusi lembaga hukum agar penegakan hukum berjalan dengan maksimal," kata Ketua Umum Derak Sulbar Husaini di Mamuju, Senin.
Menurut dia, selama ini ada upaya-upaya untuk melemahkan lembaga hukum, seperti indikasi pelemahan peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh DPR RI.
Oleh karena itu, kata dia, pemimpin baru harus melakukan penguatan terhadap semua lembaga penegakan hukum, baik KPK, kejaksaan, kepolisian, maupun lembaga peradilan lainnya.
"Kita ingin merasakan adanya perubahan signifikan terhadap institusi lembaga hukum. Ini penting agar proses pemberantasan pelanggaran hukum di negara ini berjalan secara maksimal," katanya.
Untuk memberikan penguatan lembaga hukum, kata dia, maka Presiden Jokowi membuat terobosan dalam sistem penganggaran yang lebih fleksibel.
Bahkan, katanya, jika memungkinkan pemerintah perlu memperluas kerja KPK menjadi lebih maksimal.
"Kinerja KPK selama ini sudah baik namun perlu ditingkatkan lagi. Penanganan korupsi jangan hanya menitikberatkan di level pusat, tetapi harus merambah ke daerah-daerah," katanya.
Husain yang juga Ketua DPD Laskar Anti Korupsi Indonesia (Laki Indepen) Sulbar itu, mengharapkan dua pemimpin baru itu membawa harapan baru untuk pemberantasan korupsi. MH Atmoko