Mamuju (ANTARA Sulbar) - Ketua sementara DPRD Sulawesi Barat, Aras Tammauni menginginkan agar kinerja lembaga legislatif tingkat provinsi itu bisa lebih maju atau lebih baik dari periode sebelumnya.
"Saat ini tanggung jawab seorang wakil rakyat menuntut hadirnya wajah parlemen yang benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat. Kita malu kalau rakyat kemudian kecewa gara-gara wakil rakyat yang sudah dipilih justru bagai kacang lupa akan kulitnya," kata Ketua sementara DPRD Sulbar, Aras Tammauni di Mamuju, Jumat.
Seruan ini, kata dia, juga telah disampaikan kepada tiap-tiap anggota DPRD Sulbar terlebih lagi kepada kader-kader Partai Demokrat selaku mayoritas peraih kursi di parlemen itu.
Hingga saat ini, kata Aras yang juga politisi senior Partai Demokrat, agenda penting yang mendesak untuk dilakukan percepatan progres adalah mendorong agar pihak eksekutif dapat menyusun program kerja dengan mengacu pada perencanaan.
"Pembangunan yang baik hanya akan terwujud ketika aspek perencanaan benar-benar menjadi rujukan yang dipatuhi. Kalau tidak, saya kira ini akan merugikan rakyat banyak. Nah tugas kita adalah melakukan pengawasan dengan berpedoman pada pondasi dan rujukan yang sama. Yaitu perencanaan yang jelas," tuturnya.
Untuk itu, sembari menunggu proses penyelesaian alat kelengkapan dewan, serta penetapan pimpinan DPRD secara definitif, pihaknya akan terus melakukan pembenahan internal. Termasuk mengefektifkan tugas dan fungsi seluruh alat kelengkapan di dalamnya.
"Saya juga sudah sampaikan bahwa wibawa DPRD akan tercermin positif ketika anggota Dewan punya keinginan kuat untuk bekerja demi rakyat di Sulbar," imbuhnya.
Untuk diketahui, sejumlah komitmen DPRD yang disampaikan sejak hari pelantikan adalah percepatan pembentukan Kabupaten Balanipa dan upaya merebut kembali Pulau Lerek Lerekan.
Sementara itu, politisi senior, Sukardi M. Noor menyampaikan, program legislasi daerah (prolegda) DPRD Sulbar hendaknya ditindaklanjuti dengan baik.
"Salah satunya adalah perda zonasi pesisir. Saya pada periode sebelumnya merupakan ketua pansus. Sampai saat ini, kita berkepentingan agar pulau-pulau yang ada di Sulbar ini memiliki payung hukum yang jelas. Sehingga tidak ada keputusan sepihak untuk mengklaim kepemilikan suatu pulau," tandasnya. T Susilo
"Saat ini tanggung jawab seorang wakil rakyat menuntut hadirnya wajah parlemen yang benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat. Kita malu kalau rakyat kemudian kecewa gara-gara wakil rakyat yang sudah dipilih justru bagai kacang lupa akan kulitnya," kata Ketua sementara DPRD Sulbar, Aras Tammauni di Mamuju, Jumat.
Seruan ini, kata dia, juga telah disampaikan kepada tiap-tiap anggota DPRD Sulbar terlebih lagi kepada kader-kader Partai Demokrat selaku mayoritas peraih kursi di parlemen itu.
Hingga saat ini, kata Aras yang juga politisi senior Partai Demokrat, agenda penting yang mendesak untuk dilakukan percepatan progres adalah mendorong agar pihak eksekutif dapat menyusun program kerja dengan mengacu pada perencanaan.
"Pembangunan yang baik hanya akan terwujud ketika aspek perencanaan benar-benar menjadi rujukan yang dipatuhi. Kalau tidak, saya kira ini akan merugikan rakyat banyak. Nah tugas kita adalah melakukan pengawasan dengan berpedoman pada pondasi dan rujukan yang sama. Yaitu perencanaan yang jelas," tuturnya.
Untuk itu, sembari menunggu proses penyelesaian alat kelengkapan dewan, serta penetapan pimpinan DPRD secara definitif, pihaknya akan terus melakukan pembenahan internal. Termasuk mengefektifkan tugas dan fungsi seluruh alat kelengkapan di dalamnya.
"Saya juga sudah sampaikan bahwa wibawa DPRD akan tercermin positif ketika anggota Dewan punya keinginan kuat untuk bekerja demi rakyat di Sulbar," imbuhnya.
Untuk diketahui, sejumlah komitmen DPRD yang disampaikan sejak hari pelantikan adalah percepatan pembentukan Kabupaten Balanipa dan upaya merebut kembali Pulau Lerek Lerekan.
Sementara itu, politisi senior, Sukardi M. Noor menyampaikan, program legislasi daerah (prolegda) DPRD Sulbar hendaknya ditindaklanjuti dengan baik.
"Salah satunya adalah perda zonasi pesisir. Saya pada periode sebelumnya merupakan ketua pansus. Sampai saat ini, kita berkepentingan agar pulau-pulau yang ada di Sulbar ini memiliki payung hukum yang jelas. Sehingga tidak ada keputusan sepihak untuk mengklaim kepemilikan suatu pulau," tandasnya. T Susilo