Mamuju (ANTARA Sulbar) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat meminta program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan dilanjutkan pada masa pemerintahan Presiden Jokowi.

"Program PNPM-MP yang berakhir pada 2014 sebaiknya dilanjutkan pada masa pemerintahan Presiden Jokowi karena program ini telah mengatasi kemiskinan di Sulbar," kata Kepala Bidang Usaha Ekonomi dan Keluarga Badan Pengembangan Masyarakat Desa (BPMD) Provinsi Sulbar Yasin di Mamuju, Jumat.

Ia mengatakan program PNPM-MP dianggap telah menekan kemiskinan Sulbar pada 2006 mencapai 20 persen turun menjadi 12 persen pada 2013.

"PNPM-MP dianggap telah mengatasi kemiskinan masyarakat pedesaan Sulbar karena telah membuat angka kemiskinan masyarakat yang mayoritas di desa menjadi berkurang, dengan dibangunnya sejumlah infrastruktur pendukung ekonomi yang ada di desa," katanya.

Menurut dia, petani lebih mudah mendistribusikan hasil pertaniannya karena dukungan infrastruktur sarana jalan dan jembatan yang dibangun melalui program PNPM-MP sehingga ekonomi mereka tumbuh dan berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi Sulbar.

Ia mengatakan, bantuan dana bergulir yang selama digelontorkan melalui PNPM-MP juga dirasakan telah membuat mayoritas perempuan miskin di Sulbar sudah bekerja karena dukungan modalnya tersedia melalui PNPM-MP.

Sehingga ia berharap program PNPM-MP tersebut terus dilanjutkan meskipun dalam bentuk program lain yang menyentuh masyarakat bawah dengan meningkatkan ekonominya agar dapat semakin ditekan kemiskinan Sulbar.

"Telah ada dana program kehidupan berkelanjutan yang disediakan pemerintah pusat untuk menyentuh lansung penanggulangan kemiskinan masyarakat, meskipun itu bukan untuk program PNPM-MP, tetapi pemerintah di Sulbar berharap program yang menyerupai PNPM-MP dapat dijalankan kembali di Sulbar untuk menekan angka kemiskinan," katanya. N Yuliastuti

Pewarta : M Faisal Hanapi
Editor :
Copyright © ANTARA 2024