Mamuju (ANTARA Sulbar) - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Barat, meyakini pengesahan tata tertib (tatib) akan tuntas pekan ini.
"Pansus Tatib DPRD Sulbar telah mengagendakan pengesahan rancangan tatib menjadi tatib pada akhir pekan ini," kata Wakil Ketua Pansus Tatib, Rayu di Mamuju, Rabu.
Ia mengatakan, setelah melakukan kunjungan kerja keluar daerah, maka informasi dan data pembanding yang didapatkan sudah dianggap cukup untuk melengkapi isi dari rancangan tatib yang tengah dibahas saat ini.
Pansus tatib membagi diri dalam dua tim untuk melakukan kunjungan kerja (kunker) keluar daerah. Tim pertama melakukan kunker ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, sedangkan tim kedua melakukan kunker ke DPRD Sulsel di Makassar.
"Tim yang ke Jakarta bertugas untuk melakukan konsultasi dengan pihak Kemendagri. Sedangkan tim yang ke Makassar bertugas untuk melakukan studi banding dengan DPRD Sulsel karena kami anggap tatib mereka bisa memberikan referensi tambahan untuk pansus kita karena Sulsel merupakan provinsi induk Sulbar," kata Rayu.
Rayu yang bertugas di DPRD Sulsel mengemukakan, sejumlah hal mengemuka saat berlangsung pertemuan antara Pansus Tatib DPRD Sulbar dengan Pansus Tatib DPRD Sulsel di gedung DPRD Sulsel beberapa hari yang lalu.
Nantinya kata dia, akan dilaksanakan penentuan masa sidang, penentuan jumlah fraksi, penentuan jumlah komisi dan pembagian tugas tiap komisi, agenda dalam rapat paripurna, hingga pengadaan tim ahli atau tenaga ahli.
Rombongan dari DPRD Sulbar ini diterima oleh Ketua Pansus Tatib DPRD Sulsel Yaqkin Padjalangi beserta sejumlah anggota pansus lainnya.
Menurut dia, jumlah komisi di DPRD Sulsel disepakati sebanyak lima komisi. Komisi-komisi tersebut disusun berdasarkan bidang kerja bukan berdasarkan SKPD (satuan kerja perangkat daerah) yang menjadi mitra kerja.
Rayu yang juga politisi PDI-P Sulbar ini menyampaikan, setelah seluruh anggota pansus tatib kembali ke Mamuju, maka diagendakan untuk mengadakan rapat membahas hasil kunker masing-masing.
"Saya rasa tidak ada masalah lagi. Setelah kita rapat selama dua hari yaitu hari Rabu dan Kamis, maka kita sudah pemantapan dan segera kita sahkan pada hari Jumat. Mudah-mudahan tidak ada hambatan sehingga rapat paripurna pengesahan tatib kita agendakan pekan ini. Namun sangat tergantung kesepakatan teman-teman," kata Ketua Fraksi PDIP ini.
Rayu menambahkan, tatib harus disahkan dalam pekan ini, karena pekan depan seluruh anggota DPRD Sulbar akan turun ke daerah pemilihan masing-masing untuk melakukan reses dalam masa sidang pertama seusai dilantik pada tanggal 26 September lalu.
"Kita harus lakukan reses dalam akhir tahun ini. Konstituen kami sudah banyak menunggu di dapil kami masing-masing. Ini merupakan reses pertama dalam masa sidang setelah dilantik. Makanya, tatib harus sudah ada sebelum reses dilakukan," ujar Rayu. Kaswir
"Pansus Tatib DPRD Sulbar telah mengagendakan pengesahan rancangan tatib menjadi tatib pada akhir pekan ini," kata Wakil Ketua Pansus Tatib, Rayu di Mamuju, Rabu.
Ia mengatakan, setelah melakukan kunjungan kerja keluar daerah, maka informasi dan data pembanding yang didapatkan sudah dianggap cukup untuk melengkapi isi dari rancangan tatib yang tengah dibahas saat ini.
Pansus tatib membagi diri dalam dua tim untuk melakukan kunjungan kerja (kunker) keluar daerah. Tim pertama melakukan kunker ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, sedangkan tim kedua melakukan kunker ke DPRD Sulsel di Makassar.
"Tim yang ke Jakarta bertugas untuk melakukan konsultasi dengan pihak Kemendagri. Sedangkan tim yang ke Makassar bertugas untuk melakukan studi banding dengan DPRD Sulsel karena kami anggap tatib mereka bisa memberikan referensi tambahan untuk pansus kita karena Sulsel merupakan provinsi induk Sulbar," kata Rayu.
Rayu yang bertugas di DPRD Sulsel mengemukakan, sejumlah hal mengemuka saat berlangsung pertemuan antara Pansus Tatib DPRD Sulbar dengan Pansus Tatib DPRD Sulsel di gedung DPRD Sulsel beberapa hari yang lalu.
Nantinya kata dia, akan dilaksanakan penentuan masa sidang, penentuan jumlah fraksi, penentuan jumlah komisi dan pembagian tugas tiap komisi, agenda dalam rapat paripurna, hingga pengadaan tim ahli atau tenaga ahli.
Rombongan dari DPRD Sulbar ini diterima oleh Ketua Pansus Tatib DPRD Sulsel Yaqkin Padjalangi beserta sejumlah anggota pansus lainnya.
Menurut dia, jumlah komisi di DPRD Sulsel disepakati sebanyak lima komisi. Komisi-komisi tersebut disusun berdasarkan bidang kerja bukan berdasarkan SKPD (satuan kerja perangkat daerah) yang menjadi mitra kerja.
Rayu yang juga politisi PDI-P Sulbar ini menyampaikan, setelah seluruh anggota pansus tatib kembali ke Mamuju, maka diagendakan untuk mengadakan rapat membahas hasil kunker masing-masing.
"Saya rasa tidak ada masalah lagi. Setelah kita rapat selama dua hari yaitu hari Rabu dan Kamis, maka kita sudah pemantapan dan segera kita sahkan pada hari Jumat. Mudah-mudahan tidak ada hambatan sehingga rapat paripurna pengesahan tatib kita agendakan pekan ini. Namun sangat tergantung kesepakatan teman-teman," kata Ketua Fraksi PDIP ini.
Rayu menambahkan, tatib harus disahkan dalam pekan ini, karena pekan depan seluruh anggota DPRD Sulbar akan turun ke daerah pemilihan masing-masing untuk melakukan reses dalam masa sidang pertama seusai dilantik pada tanggal 26 September lalu.
"Kita harus lakukan reses dalam akhir tahun ini. Konstituen kami sudah banyak menunggu di dapil kami masing-masing. Ini merupakan reses pertama dalam masa sidang setelah dilantik. Makanya, tatib harus sudah ada sebelum reses dilakukan," ujar Rayu. Kaswir